Tiga Titipan “Harapan” Untuk Kapolri Baru

JAKARTA: Dikabarkan bahwa nama Kapolri baru sudah “di tangan” Presiden, yang berarti tinggal menunggu sebentar lagi, akan diserahkan kepada DPR untuk diseleksi dan diputuskan.

Karena itu, Berdikari Online telah berdiskusi dengan tiga narasumber terkait tiga hal; soal korupsi, soal petani, dan masalah papua.

Bukan berarti bahwa persoalan lain dianggap tidak penting. Insyah allah, pada kesempatan dan ruang yang lain akan kita bahas dan ulas pula masalah-masalah lain tersebut.

Haekal Muhammad: Tuntaskan Reformasi Internal

Aktivis Transfaransi Internasional (TI) Indonesia untuk Makassar, Haekal Muhammad, menegaskan bahwa pengembalian citra kepolisian menjadi agenda paling pokok untuk siapapun pejabat Kapolri mendatang.

“Pamor institusi Kepolisian sangat merosot di mata masyarakat. Ini berhubungan dengan pengalaman masyarakat berinteraksi dengan kepolisian selama ini, mulai dari kasus tilang di jalan raya hingga berbagai kasus besar,” ujar Haekal Muhammad kepada Berdikari Online.

Haekal berharap, Kapolri yang terpilih nantinya adalah yang bisa melaksanakan reformasi di tubuh Polri secara berkelanjutan dan konsisten. Selain itu, menurut dia, Kapolri baru harus berani melakukan gebrakan penting di mata rakyat, misalnya mengusut kasus rekening gendut petinggi Polri dan membongkar mafia pajak.

“Kalau Kapolri baru tidak melakukan hal tersebut, maka Polri akan gagal mendapatkan kepercayaan dari rakyat,” tegasnya.

Rinaldi S, Sos: Jangan Berlawanan Dengan Perjuangan Kaum Tani

“Kapolri baru jangan sampai berlawanan dengan kehendak rakyat, termasuk perjuangan kaum tani,” ujar Rinaldi S. Sos, Ketua Serikat Tani Riau (STR), organisasi yang berafiliasi di bawah Serikat Tani Nasional (STN).

Selama  ini, menurut Rinaldi, Kepolisian seringkali berdiri sejajar dengan kepentingan pengusaha dan berlawanan sepenuhnya dengan petani. Akibatnya, ada banyak kasus menunjukkan bahwa Kepolisian merupakan institusi yang paling sering merepresi perjuangan para petani.

Rinaldi merujuk pada “tragedi Suluk Bongkal” pada akhir akhir desember 2008, yang menyebabkan 700 rumah petani dibakar, dua orang warga tewas, dan ratusan orang lainnya ditahan oleh pihak Kepolisian.

Menurutnya, pihak kepolisian sering sekali menjadi “alat pengamanan” paling efektif untuk melindungi kepentingan modal besar di sektor pertanian dan kehutanan, dan telah menafikan tugas pokoknya sebagai pengayom dan pelindung rakyat, termasuk para petani.

Seperti apa kriteria Kapolri baru, Rinaldi memberikan penjelasan singkat, bahwa Kapolri baru harus pancasilais, mendahulukan kepentingan nasional, pro-demokrasi, dan memihak kepada perjuangan rakyat. Dengan begitu, maka Polri tidak lagi akan berlawanan dengan kaum tani.

Arkilaus Baho: Di papua, Polisi Dianggap Berwatak Jakarta

Papua menjadi salah satu daerah yang paling sering menjadi saksi kekerasan apparatus negara, termasuk kepolisian. Seorang aktivis pergerakan mahasiswa Papua di Jakarta, Arkilous Baho, mengatakan, “dalam kacamata otsus, peran polisi dan tentara adalah mewakili watak jakarta. Jika Polisi di Papua itu bertindak kekerasan, itulah Jakarta.”

Tentu, Jakarta di sini tidak mengacu pada sebuah daerah dan penduduknya, melainkan simbol kekuasaan di pusat yang selalu mengirimkan kekerasan ke tanah Papua.

Arki mengharapkan, Kapolri baru harus merubah cara pendekatan untuk menangani gejolak sosial di papua, tidak lagi mengutamakan “penggunaan kekerasan bersenjata” untuk merespon aspirasi demokratis rakyat papua.

“Prinsip penegakan hukum diluar peradilan resmi sangat cocok di Papua. Musyawarah dan mufakat sebagai roh penyelesaian masalah Papua,”ujar Arki menerangkan arti penting dialog ketimbang senjata.

Sudah banyak korban yang berjatuhan di Papua, karena itu, Arki mengharapkan agar Kapolri baru tidak lagi menumpahkan “darah baru” di tanah Papua.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut