Tiga Syarat Minimum Rezim Demokratis

Akhir-akhir ini telinga kita dipekakkan oleh perkataan “demokratis”. Terlebih menjelang pemilu, banyak partai politik yang jual kecap “demokrasi”. Tidak terkecuali partainya Pak SBY, Demokrat. Bahkan, supaya terkesan paling demokratis, capres dari Demokrat pun diusung melalui konvensi.

Demokrasi kemudian diidentikkan dengan pemilihan. Rezim demokratis mengisyaratkan adanya pemilu demokratis dan reguler. Tak soal apakah pemilu menghasilkan perwakilan (DPR) dan Presiden yang berkualitas atau tidak. Pokoknya, harus ada pemilu.

Di sinilah masalahnya. Demokrasi telah direduksi menjadi: pemilu reguler, ada kompetisi terbuka antara kontestan, rakyat bebas dipilih dan memilih, ada kebebasan pers, ada kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi, ada kebebasan berserikat, dan ada pengakuan terhadap independensi lembaga peradilan.

Hal-hal di atas pun seolah-olah jadi kriteria. Ketika kriteria di atas terpenuhi, maka sebuah rezim dianggap demokratis. Sialnya lagi, Indonesia dianggap sudah memenuhi kriteria itu. Makanya, SBY kemana-mana jualan “Indonesia negara demokratis”. Dia juga sudah mengoleksi banyak penghargaan lantaran “klaim demokratis” itu.

Tetapi maaf, para pembaca, saya merasa heran, rezim demokratis kok banyak koruptornya; ketika petani mempertahankan tanahnya, justru ditangkapi dan ditembaki; ketika buruh mogok menuntut haknya, malah dibubarkan dan direpresi; ketika mahasiswa keluar kampus membela rakyat, justru ditembaki dan ditangkapi; dan penulis dan jurnalis kritis dibungkam.

Selain itu, saya pikir, kita memilih demokrasi karena sebuah cita-cita mulia, yakni mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Tetapi konsep demokrasi yang dipilih SBY justru menciptakan realitas lain: kesenjangan ekonomi makin melebar, kemiskinan terus bertambah, pengangguran merajalela, dll. Penyebabnya, banyak kebijakan ekonomi-politik, yang diputuskan oleh Presiden dan DPR, justru bertabrakan dengan kepentingan rakyat banyak. Tidak perlu saya beberkan di sini, anda-anda sudah tahu.

Berbicara soal demokrasi, saya sepaham dengan Bung Karno, bahwa demokrasi hanya alat. Yakni: alat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bung Karno sangat yakin, kalau demokrasi ditegakkan, di mana ada partisipasi rakyat dalam politik dan ekonomi, maka masyarakat adil dan makmur bisa terwujud.

Tawaran demokrasi ala Bung Karno, yakni Sosio-Demokrasi, memang sangat relevan. Ia mengawinkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Di sini, demokrasi hanya bisa berjalan, sembari mengokohkan diri, jikalau rakyat punya kebebesan di lapangan politik maupun lapangan ekonomi. Jadi, bukan kebebasan politik semata, tetapi juga ada demokrasi ekonomi: yakni kepemilikan sosial terhadap alat produksi, produksi sosial yang diorganisir rakyat, dan tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Karena itu, untuk mewujudkan demokrasi sebagaimana yang diusung oleh Bung Karno di atas, menurut saya, ada tiga syarat minimun yang harus dimiliki oleh sebuah rezim yang mengaku demokratis.

Pertama, adanya keterwakilan rakyat secara nyata dalam berbagai proses pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Selama ini, sistem keterwakilan direduksi oleh kaum borjuis menjadi persoalan hak dipilih dan dipilih wakil-wakil rakyat melalui pemilu. Itupun hanya sekali dalam lima tahun. Setelah pemilu usai, dengan mengatasnamakan rakyat, wakil rakyat itu (DPR) bertindak di luar kontrol rakyat.

Namun, bukan berarti konsep keterwakilan dihapus sama sekali. Tetapi, bagi saya, yang harus dilakukan adalah meradikalisasi dan memperkayanya dengan kontrol rakyat. Yang pertama dilakukan, misalnya, adalah melucuti “hak istimewa atau ekslusif” dari mereka yang ditunjuk sebagai wakil rakyat. Jabatan menjadi wakil rakyat tidak lagi menjadi profesi tersendiri, menerima gaji, dan elitis.

Di sini, wakil rakyat diposisikan tak ubahnya “juru bicara” dari rakyat di daerah pemilihannya. Untuk itu, setiap calon delegasi/anggota DPR harus benar-benar berasal dan tinggal di daerah pemilihan tersebut. Bukan “makhluk asing” yang tiba-tiba dititipkan oleh partai di daerah tersebut. Selain itu, jubir-jubir ini hanya bertindak berdasarkan proposal atau keputusan yang diambil oleh komunitasnya. Jika terbukti menyelewengkan mandat pemilih, maka wakil ini bisa direcall kapan saja. Hak recall langsung di tangan rakyat, bukan dari partai si pengusung wakil tersebut.

Kedua, adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Di sini demokrasi harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, penyediaan lapangan kerja, jaminan penghidupan layak, kesehatan, perumahan, dll.

Komitmen ini dapat diukur dari regulasi atau yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga politik. Seberapa besar komitmennya untuk menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan rakyat. Jika kebijakan atau regulasi itu diabaikan pemerintah, misalnya, maka harus ada sanksi politik: pencopotan atau pemakzulan.

Ketiga, adanya ruang bagi partisipasi rakyat atau menjadikan rakyat sebagai subjek demokrasi. Untuk ini, selain pengakuan terhadap hak-hak rakyat untuk menyelenggarakan protes dan menyampaikan pendapat, harus ada ruang untuk partisipasi politik rakyat, semisal pengakuan terhadap referendum dan plebisit.

Dalam memutuskan kebijakan yang strategis, yang menyangkut hajat hidup rakyat, seperti penaikan harga BBM, seharusnya jalan yang ditempuh adalah referendum atau plebisit. Kalau rakyat tidak setuju, berarti pemerintah harus beralih ke opsi kebijakan lain. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Setiap pembahasan kebijakan, baik anggaran maupun regulasi, harus berdasarkan proposal rakyat; melibatkan rakyat dalam proses diskusi dan perdebatan, dan pengambilan keputusannya harus mewakili mayoritas dari suara rakyat. Dengan demikian, tidak ada lagi penggunaan anggaran dan sumber daya yang diluar kepentingan rakyat. Juga tidak ada lagi produk UU yang merugikan kepentingan rakyat banyak.

Memang, hal-hal di atas masihlah syarat “minimum”. Jadi, selain bentuk-bentuk formal yang dilakoni sekarang, seperti pemilu, kebebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi, kebebasan pers, dan lain-lain, kita perlu tambahan tiga kategori di atas.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut