Pak Menteri, Merdeka Belajar Butuh Tiga Hal ini

Ide Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, Nadiem Makarim, tentang “Merdeka Belajar”, perlu disambut dengan gegap-gempita. Sebab, kalau ide ini benar terjadi, maka ini akan merevolusi pendidikan nasional kita.

Setidaknya, gebrakan “Merdeka Belajar” akan membebaskan pendidikan nasional kita dari belenggu pendidikan yang kaku, monologis, doktriner, dan terlalu mengabdi pada kehendak dan selera pasar.

Karena itu, kita berharap gerakan “Merdeka Belajar” bisa lekas membumi. Bukan sekedar perombakan-perombakan teknis soal ujian, kompetensi guru, atau penyederhanaan format pembelajaran.

Namun, agar gerakan “Merdeka Belajar” ini tak sekedar jadi retorika indah untuk mengesankan ada gebrakan, apalagi jika ternyata ujungnya untuk melayani kebutuhan industri, maka perlu tiga syarat di bawah ini:

Pertama, lingkungan pendidikan yang demokratis

Gerakan “Merdeka Belajar” tak mungkin terwujud kalau lingkungan pendidikan belum demokratis. Mana mungkin berseru-seru tentang kemerdekaan belajar, jika masih ada mulut yang dipasung karena mengutarakan pendapatnya.

Bagaimana kita merayakan merdeka belajar, kalau lingkungan pendidikan masih alergi dengan kritik dan pendapat yang berbeda. Nah, lingkungan pendidikan yang demokratis butuh hal-hal berikut.

Satu, lembaga pendidikan harus menghargai kemerdekaan berekspresi dan berpendapat di dalam lingkungan pendidikan. Tidak boleh ada pembatasan terhadap hak siswa/mahasiswa untuk berekspresi maupun berpendapat. Asalkan, ekspresi dan pendapatnya tidak mendorong kebencian suku, agama, ras maupun gender.

Dua, lingkungan pendidikan harus mengakui hak siswa-mahasiswa untuk berserikat dan berkumpul. Tidak perlu lagi ada dikotomi organisasi intra dan ekstra. Organisasi atau Serikat apa pun harus diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Ketiga, pengambilan kebijakan di lingkungan pendidikan harus demokratis. Tidak bisa keputusan di lembaga pendidikan, yang menyangkut nasib peserta didik, diputuskan secara sepihak oleh otoritas tertentu (Kepala Sekolah, Rektor, dan Kementerian Pendidikan).

Keempat, proses pengajaran tidak boleh lagi monologis, yang menempatkan guru seolah-olah sumber pengetahuan dan otoritas kebenaran. Meminjam pernyatan Soe Hok Gie: “Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukanlah kerbau.”

Metode pengajaran harus lebih dialogis, yang selalu membenturkan antara pengetahuan dengan realitas, antara apa yang dipelajari dengan pengalaman langsung dari setiap peserta didik.

Kedua, kemerdekaan berpikir

Tidak ada kemerdekaan belajar tanpa kemerdekaan berpikir. Merdeka dalam belajar hanya akan terwujud jika siswa/mahasiswa juga diberi kemerdekaan untuk berpikir.

Tetapi kemerdekaan berpikir tidak sesederhana dengan yang dimaksud oleh Menteri Nadiem Makarim. Merdeka berpikir tak sekedar soal kompetensi guru menerjemahkan kurikulum dalam pembelajaran sekaligus memberikan penilaian.

Merdeka berpikir adalah kondisi di mana setiap orang berhak mencari sudut pandang berpikir dan mengekspresikannya secara merdeka. Esensi dari merdeka berpikir adalah tumbuh kembangnya cara berpikir logis dan kritis.

Jangan lagi suapi anak anak didik dengan doktrin dan hal-hal yang non-logis. Jangan lagi paksakan anak berpikir berdasarkan satu sudut pandang. Biarkan mereka mengarungi luasnya samudera informasi dan pengetahuan.

Untuk itu, setiap peserta didik harus diberi kemerdekaan mengakses informasi atau pengetahuan dari beragam sumber, termasuk bacaan. Tidak boleh lagi ada pelarangan bacaan atau buku.

Karena itu, tidak boleh lagi ada razia buku, baik di dalam lembaga pendidikan maupun di masyarakat. Sebab, razia buku bisa berarti razia pengetahuan.

Jangan lagi, misalnya, untuk urusan disiplin dan nasionalisme, kita memanggil tentara ke dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan memang butuh disiplin, tetapi bukan disiplin tentara. Disiplin tentara hanya mengenal, “Siap, komandan”. Itu bertentangan dengan khittah pengetahuan: selalu mempertanyakan segala hal dengan menggunakan nalar kritis.

Disiplin ala dunia pendidikan lahir dari kesadaran untuk mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya agar proses mengembangkan potensi diri dan mengejar pengetahuan berjalan efektif.

Ketiga, Pendidikan yang membebaskan

Gerakan “Merdeka Belajar” hanya akan menjadi isapan jempol belaka jika visi atau orientasi pendidikan tidak berubah. Sepanjang masih mengabdi pada keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin me-link and match-kan pendidikan dengan industri.

Ingat, pak Menteri, lembaga pendidikan beda dengan balai pelatihan kerja. Lembaga pendidikan harus menjadi tempat bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya agar bisa berkiprah di masyarakat. Pendidikan harus memanusiakan manusia.

Setiap peserta didik harus merdeka dalam menentukan tujuan hidupnya, sehingga juga bebas memilih pengetahuan yang sesuai dengan bakat dan potensi dirinya. Meminjam pendapat Ki Hajar Dewantara, biarkan setiap anak didik berkembang sesuai kodratnya.

Orang tak akan merdeka belajar, misalnya, jika keinginan dan bakatnya untuk menjadi olahragawan, tetapi dipaksa memilih jurusan/bidang ilmu yang tidak sesuai dengan bakat dan keinginannya.  Tugas guru alias pamong adalah: Ing ngarso sung tulodo; ing madyo mangun karsa; tut wuri handayani.

Yusuf Ishak Pribadi

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid