Terkait Blok Mahakam, “Cukup Satu Kalimat dari SBY”

Koordinator Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan sudah waktunya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara terkait kelanjutan status pengelolaan Blok Mahakam. “Cukup satu kalimat dari SBY, bahwa Blok Mahakam akan dikelola oleh Pertamina sebagai operator. Selesai!” Pernyataan ini disampaikan Marwan dalam wawancara khusus dengan Berdikari Online di kediamannya di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (19/10).

Marwan, yang merupakan salah satu penggagas “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat”, menjelaskan bahwa hal-hal teknis lainnya dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan jajaran di bawahnya, sehingga tidak ada alasan bagi presiden untuk mengatakan bahwa ia tidak mengetahui masalah. Namun Marwan mengaku tidak mengerti mengapa sampai sekarang SBY belum mengeluarkan pernyataan apapun. “Wajar bila (diamnya presiden) ini menimbulkan kecurigaan, ada apa sebenarnya?”.

Cadangan besar

Sebelumnya, dalam siaran pers IRESS yang diterima BO, disebutkan bahwa Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas dengan cadangan terbesar di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia di bawah Suharto telah menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Total E&P Indonesie (asal Pranciss) dan Inpex Corporation (asal Jepang) pada 31 Maret 1967. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun, beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Keseluruhan cadangan yang tersedia di Blok Mahakam sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar. Sedangkan cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf. Dengan harga gas yang terus naik, blok Mahakam berpotensi menghasilkan pendapatan kotor sebesar US$ 187 miliar atau sekitar Rp 1700 triliun.

Dalam catatan redaksi BO, selain Blok Mahakam, terdapat sejumlah ladang gas lain yang memiliki cadangan besar. Di antaranya adalah blok Masela (laut Arafuru), blok Natuna (Kalimantan Barat), dan ladang gas Tangguh (Papua Barat). Pengelolaan keseluruhan ladang gas tersebut telah diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing, seperti Inpex, Exxon-Mobile Oil, British Petroleoum (BP), Total, Conoco Philips, dan lain-lain.

Masalah strategis

Sampai akhir tahun ini adalah waktu yang krusial untuk memutuskan siapa yang akan menjadi operator. Bila dicermati pernyataan Menteri ESDM, Wakil Menteri ESDM, serta Kepala BP Migas, hampir bisa dipastikan bahwa Total lah yang akan kembali ditunjuk sebagai operator, dan Inpex sebagai partnernya. Sementara Pertamina hanya akan dilibatkan dengan peran yang minimum, atau bukan sebagai operator utama. Alasan mengapa bukan Pertamina yang ditunjuk, menurut para pejabat ini, karena Pertamina tidak mempunyai kesanggupan.

Terhadap keraguan ini, Marwan menampik keras. Menurutnya, pemerintah hanya mencari-cari alasan. “Seribu satu alasan bisa mereka buat, dan mereka bisa membayar media untuk memuat kebohongan itu. Tapi apakah mereka masih punya nurani? Apakah masih punya logika?” kata Marwan Serius. Dalam berbagai kesempatan Pertamina sendiri telah menyatakan kesanggupan. Sungguh merupakan ironi bahwa Pertamina, sebagai BUMN strategis, hanya menguasai 15% dari total produksi migas dalam negeri.

Marwan menambahkan bahwa pihaknya mendukung Pertamina sebagai operator Blok Mahakam, namun pada saat yang sama juga menuntut agar korupsi di Pertamina harus diberantas. Fokus dari persoalan ini adalah ketahanan energi, yang merupakan masalah serius. Ketahanan energi ini mencakup tiga hal, yaitu; kita bisa mengakses sumbernya, kita mampu menyediakannya, dan kita bisa mengatur harganya agar bisa dijangkau oleh rakyat.

Ajakan dukung petisi

Pada kesempatan yang sama, Marwan mengajak masyarakat luas untuk turut mendukung petisi Blok Mahakam untuk Rakyat. Meskipun Marwan mengakui bahwa tantangan yang dihadapi cukup berat. “Di sini ada kepentingan para pencari rente, atau tepatnya para politisi yang mencari logistik untuk kepentingan pemilu dan sebagainya.” Indikasi ini sangat kuat sehingga salah satu butir petisi ini meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengawasi secara ketat proses penyelesaian status kontrak Blok Mahakam secara menyeluruh. Petisi ini telah ditandatangi oleh lebih dari 1400 orang dari berbagai kalangan. Di antaranya terdapat banyak pakar, ekonom, politisi, dan aktivis sosial. Nama-nama yang tersohor seperti Dr. Kurtubi, Kwik Kian Gie, dan Dr. Henri Saparini juga menjadi bagian dari petitor. Untuk turut mendukung masyarakat dapat mengakses petisi dimaksud pada situs satunegeri.com.

Dominggus Oktavianus

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • think

    pertamina saya dukung.
    1.tapi ngurus pengilangan minyak aja yang di balongan dengan produksi minyak 800.000 barel perhari aja ga bisa. sehingga minyak di jual ke singapur terus.itupun masih mentah. eh beli lagi dah jadi.klo beli jadi bisa klo ngolah ga bisa. nanti gas gtu juga kalee. ambil terus jual. sama aja.!!!!!!!!!!! buktikan dulu prestasimu pertamina. targetkan pengilangan minyak sendiri dengan produksi mandiri.
    2. eksplorasi dunk pertamina jgn kalah sama asing. masa take over fasilitas yang sudah jadi. sy ga pernah denger pertamina mulai dari “0”. so buktikan kompetisimu biar ga di anggap ga sanggup kelola. karena pemerintah punya target. masa BUMN ga punya target.