TNI Dan Politik Negara

Tanggal 5 Oktober lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati HUT-nya yang ke-68. Tema HUT TNI kali ini cukup menarik: profesional, militan, solid, dan bersama rakyat TNI kuat.

Menurut Presiden SBY,  tema  ini secara jelas menunjukkan orientasi dan ketegasan sikap TNI dalam menjalankan tugas negara menjaga kedaulatan NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sementara TNI kuat, kata Presiden SBY, memiliki makna bahwa kemanunggalan TNI-rakyat adalah sumber kekuatan utama TNI dalam mengemban tugas-tugas negara.

Dikatakan bahwa TNI mengemban tugas negara. Sekilas, pernyataan itu tidak bermasalah. Namun, jika pernyataan itu dipaksa memijak kenyataan, orang boleh bertanya, apa benar TNI sudah menjalankan tugas negara?

Pertanyaan itu sangat masuk akal. Posisi TNI sekarang ini, bahkan setelah 15 tahun reformasi, belum menampakkan banyak perubahan. TNI masih menempatkan dirinya sebagai penjaga politik pemerintah, bukan politik negara.

Bedanya Politik Pemerintah Dan Politik Negara

Saya kira, salah satu masalah mendasar bagi TNI dalam menjalankan keberpihakannya adalah kesulitan membedakan antara politik pemerintah berkuasa dan politik negara.

Hal di atas sangat nampak di masa rezim Orde Baru. Saat itu TNI jelas-jelas memposisikan diri sebagai alat pemerintah berkuasa. Tidak mengherankan, Orba sukses mempergunakan TNI sebagai penopang kekuasaannya selama 32 tahun.

Pemerintah dan negara jelas berbeda. Negara mencakup rakyat, teritori, pemerintahan. Sedangkan pemerintah hanyalah salah satu entitas dalam negara. Pemerintah hanyalah administrasi pelaksana tugas negara. Negara bersifat tetap, sedangkan pemerintah bisa berubah-ubah tergantung kekuatan politik mana yang mendapat mandat dari rakyat.

Saya beri contoh sederhana. Dikatakan bahwa UUD 1945 itu adalah Undang-Undang Dasar Negara. Di dalam UUD 1945 dikatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Menurut saya, pemerintahan boleh saja berganti tiap lima tahun, dan mungkin latar-belakang ideologinya bisa saja berbeda, tetapi mereka wajib memberikan pengajaran kepada setiap rakyat Indonesia.

Pada prakteknya, pada masa tertentu boleh jadi ada pemerintahan yang mengabaikan perintah konsistitusi tersebut. Sebagai warga negara, saya tentu berhak memprotesnya. Saya bisa menggelar aksi protes terhadap pengabaian pemerintah itu. Di sini, penentangan saya terhadap pemerintahan bersangkutan bukan berarti penentangan terhadap negara. Yang terjadi, saya membela konstitusi negara, sedangkan pemerintahan bersangkutan menghianati konstitusi negara.

Saya kira, selama masa Orba, TNI lebih banyak memihak politik pemerintah. Ironisnya, kendati politik pemerintah bertabrakan dengan politik negara, TNI tetap bersikukuh memihak pemerintah. Sebagai misal, Orde baru memasung kehidupan demokrasi, melanggar hak-hak rakyat, melakukan korupsi, dan begitu memihak pada modal asing. Semua itu jelas bertolak-belakang dengan UUD 1945. Ketika mahasiswa dan rakyat memprotes itu, TNI justru memagari rezim Orba dan menembaki rakyat.

Seharusnya, sebagai alat negara, posisi TNI adalah membela faham politik negara. Kalau pemerintahan bersangkutan menghianati politik negara, maka tugas TNI untuk melawannya.

Kesalahan Memahami Kepentingan Nasional

Sayangnya, kesalahan memahami perbedaan politik pemerintah dan politik negara ini masih berlanjut hingga hari ini. Pernyataan Panglima TNI baru-baru ini membuktikan hal itu.

Pada tanggal 4 September lalu, Jenderal TNI Moeldoko membuat pernyataan bahwa TNI siap mengambil langkah jika ada gangguan yang mengancam stabilitas sehingga berdampak kepada investasi. “Untuk itu, saya katakan jangan ragu-ragu datang ke Indonesia karena TNI akan turun tangan menghadapi berbagai kondisi yang kira-kira akan mengancam stabilitas,” kata Jenderal (TNI) Moeldoko (baca di sini).

Beberapa hari kemudian, tepatnya 10 September 2013, Jenderal Moeldoko menemui Menteri ESDM Jero Wacik. Kepada Menteri Jero Wacik, Jenderal Moeldoko kembali mengulangi komitmen TNI untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. “Di Kementerian Energi banyak investor besar, harus diamankan kegiatan investasinya di Indonesia,” katanya (baca di sini).

Konsekuensi pernyataan Jenderal Moeldoko itu adalah, ketika ada warga negara atau rakyat Indonesia memprotes keberadaan investor asing, maka hal itu bisa dianggap ancaman bagi investor asing. Maka, protes warga negara atau rakyat tersebut akan berhadapan dengan TNI.

Selama ini, aksi-aksi protes rakyat sering dinyatakan sebagai gangguan terhadap iklim investasi. Nantinya, aksi mogok buruh pun dinyatakan sebagai gangguan terhadap iklim investasi. Padahal, aksi-aksi protes merupakan saluran bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, tuntutan, dan pendapatnya terkait perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Dan hal tersebut dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, mengirimkan TNI untuk menindas aksi-aksi protes atau pemogokan adalah pelanggaran terhadap UUD 1945.

Saya kira, terkait kedudukan investasi asing di Indonesia, Jenderal Moeldoko harus membaca konstitusi: pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 adalah politik negara di bidang ekonomi. Ayat (2) tegas menyatakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Kemudian ayat (3) menegaskan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Masalahnya, politik ekonomi SBY sangat bergantung kepada kapital asing. Malahan, supaya investor asing makin terpikat dengan Indonesia, SBY menyuguhkan berbagai kenyamanan bagi investasi asing, seperti tenaga kerja murah, pasar tenaga kerja yang fleksibel (sistem kerja kontrak dan outsourcing), penyederhanaan perizinan, dan pemberian sejumlah insentif pajak kepada perusahaan asing. Padahal, segala yang ‘menyamankan’ pihak asing ini justru merugikan rakyat Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintahan SBY juga aktif mendorong perombakan UU untuk memberikan jaminan legal bagi investor asing mengeruk kekayaan alam Indonesia. Dalam UU tersebut, investor asing boleh menguasai sektor manapun. Sudah begitu, modal asing boleh menguasai 100%. Yang lebih tragis lagi, tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik

Padahal, menurut pasal 33 UUD 1945, pihak asing tidak boleh masuk ke sektor yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalaupun masuk ke sektor yang dibolehkan, seperti ditegaskan Bung Hatta dalam pidato Hari Koperasi di tahun 1977, bekerja di bawah pemilikan pemerintah dan bidang dan syarat yang ditentukan oleh pemerintah.

Masalahnya, kesalahan membedakan antara mana politik pemerintah dan mana politik negara juga berkonsekuensi pada kesalahan mendefenisikan mana kepentingan nasional dan mana yang merugikan. Misalnya begini: pemerintah sangat bergantung pada kapital asing untuk menjaga pertumbuhan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dan untuk memastikan pertumbuhan ini jalan terus, maka reformasi atau liberalisasi ekonomi harus berjalan tanpa rintangan guna memperluas ruang bagi investasi. Di sini, penciptaan ruang dan iklim bagi investasi dianggap kepentingan nasional. Nah, hambatan terhadap investasi inilah yang dianggap mengganggu kepentingan nasional.

Di sinilah letak masalahnya. Dominasi modal asing terhadap perekonomian nasional jelas mengikis kedaulatan ekonomi nasional. Sebagian besar sumber daya dan kekayaan alam kita dikuasai asing. Sementara rakyat banyak akan tersingkirkan. Karena tampuk produksi dikuasai asing, maka sebagian besar keuntungannya pun mengalir keluar. Lagipula, seperti diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad, banyak perusahaan asing yang tidak membayar pajak dan royalti. Akibatnya, negara kehilangan Rp 7.200 triliun karena penyelewengan itu. Bulan April lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, lebih kurang 4000 perusahaan multinasional ditengarai tidak membayar pajak dalam tujuh tahun terakhir. (Sumber:Jurnas). Singkat cerita, negara sangat dirugikan.

Sudah begitu, kehadiran perusahaan asing itu juga membawa konsekuensi buruk yang sifatnya langsung bagi rakyat: Satu, makin massifnya perampasan lahan milik petani atas nama investasi; Dua, ancaman kerusakan ekologi yang merusak masa depan generasi; Tiga, terjadinya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga yang berada di sekitar lokasi konsensi perusahaan asing.

Di sinilah masalahnya: kehadiran investor asing selama ini terbukti merugikan kepentingan nasional. Tetapi di sisi lain, TNI justru melindungi kepentingan asing itu. Ironisnya, tidak sedikit diantara korporasi asing itu dimasukkan dalam objek vital nasional. Akibatnya, ketika rakyat menggelar aksi protes di kantor perusahaan asing itu, dianggap ancaman terhadap objek vital nasional. Ini jelas tipuan dari politik pemerintah yang pro-asing. Dan hal itu jelas berlawanan dengan konstitusi. Objek vital nasional mestinya hanya berlaku pada segala hal yang jelas “milik Republik Indonesia”.

Nah, ketika TNI menjalankan politik pemerintah itu, sudah pasti mereka akan berbenturan dengan rakyat-nya sendiri. TNI akan berbenturan dengan kaum buruh yang menentang kesewenang-wenangan modal asing. TNI juga akan berbenturan dengan masyarakat dan kaum tani yang mempertahankan tanahnya dari caplokan investor asing. Dan inilah yang kita sering saksikan akhir-akhir ini. Dengan membela politik pemerintahan SBY yang pro-modal asing, dengan sendirinya TNI menjadi ‘centeng’ korporasi asing.

Membela politik Negara

Politik negara kita sudah jelas: Pancasila dan UUD 1945. Ini sesuai dengan amanat Bung Karno pada HUT Angkatan Perang ke-12 tanggal 5 Oktober 1957. Di situ ditegaskan “Undang-Undang Dasar Negara adalah azas tentara” dan “Undang-Undang Dasar Negara adalah politik tentara”.

Artinya, loyalitas tentara semestinya hanya kepada negara dan politik negara (UUD 1945). Tentara membela pemerintah hanya ketika pemerintahan tersebut konsisten menjalankan perintah UUD 1945. Tetapi jika mengabaikan atau menghianati UUD 1945, maka TNI seharusnya mengambil posisi melawan pemerintah tersebut.

Saya kira, ketika TNI benar-benar loyal pada UUD 1945, maka dengan sendirinya TNI akan menghormati demokrasi dan supremasi sipil. TNI tidak akan mengarahkannya ke rakyat sendiri. Dengan begitu, ketika TNI memihak politik negara, TNI tidak perlu berurusan dengan pelanggaan HAM. Sebab, UUD 1945 sangat menghargai demokrasi dan HAM.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut