Tenda ‘Petani Duduki DPR’ Pindah Ke Istana Presiden

JAKARTA (BO): Besok, Rabu (25/1), bertepatan dengan 45 hari aksi petani duduki DPR, para petani berencana memindahkan tendanya di depan Istana Presiden. Para petani akan menuntut Presiden SBY turun tangan langsung menyelesaian kasus mereka.

Menurut Binbin Firman Tresnadi, aktivis dari Aksi Kaum Tani Duduki DPR untuk Tegakkan Pasal 33, sejauh ini belum ada perkembangan lebih jauh terkait respon pemerintah atas tuntutan petani Pulau Padang (Riau) dan Bima (NTB).

“Bupati Kepulauan Meranti masih enggan mengeluarkan rekomendasi terkait tuntutan pencabutan SK menhut 327/2009. Sedangkan di Bima, Bupati juga masih ngotot tidak mau mencabut Ijin Usaha Pertambangan PT. SMN,” kata Binbin.

Sementara DPR, kata dia, merasa tidak punya kewenangan untuk memanggil bupati-bupati bermasalah tersebut. Akibatnya, tuntutan petani pun seperti menguap dan terkadang tidak terhiraukan.

Padahal, sudah sebulan lebih para petani bertahan di gedung DPR. Kondisi petani secara fisik mulai mengalami penurunan. Hal itu kian diperparah oleh kondisi cuaca, khususnya curah hujan tinggi, yang mewarnai sepanjang Desember 2011 hingga Januari 2012 ini.

Binbin menjelaskan, aksi massa dan pendirian tenda di depan istana akan dimulai pada pukul 13.00 WIB besok. Sejumlah organisasi rakyat, seperti Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), akan berpartisipasi memberi dukungan.

Para petani akan bertahan di depan istana negara hingga ada jawaban konkret dari Presiden SBY. “Jika tidak ada jawaban konkret, kami akan bertahan terus di depan istana negara,” kata Binbin.

Sementara itu, di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, sedikitnya 7000-an orang akan menggelar aksi menduduki kantor Bupati besok. Aksi tersebut merupakan akumulasi dari ketidakpuasan rakyat pulau padang atas penolakan Bupati mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan SK Menhut nomor 327/2009.

Aksi serupa juga akan terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedikitnya 35 ribu rakyat Lambu sudah bersiap menggelar aksi pendudukan kantor Bupati Bima. Mereka menuntut agar SK nomor 188/2010 tentang ijin eksplorasi tambang PT. SMN segera dicabut.

ULFA ILYAS

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • tintus

    mari petani, minta presiden sby dan wakil presiden boediono untuk turun dari jabatannya. bukan memintannya untuk turun tangan langsung,karena hal itu ibarat menunggu petir di siang bolong . jangan sekali-kali berkompromi dengan antek-antek imprealisme. tetap semangat.
    Salam pembebasan LMND IISIP Jakarta (KONGRES V Bali)