Tantangan Caleg Aktivis Di Arena Elektoral

Jalan parlementer bukanlah ‘jalur yang haram’ bagi aktivis untuk mendorong perubahan. Bagi sebagian aktivis, jalur parlementer ini bisa menjadi taktik tambahan untuk menguatkan gerakan rakyat dan mendorong transformasi sosial.

Namun, bagi Bambang Budiono, caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), realitas pemilu yang berbiaya tinggi merupakan hambatan besar bagi caleg aktivis. Dengan demikian, peluang aktivis untuk menembus parlemen agak tipis.

“Modal kita sebagai aktivis hanyalah gagasan. Sementara realitas politiknya menuntut biaya tinggi,” kata Bambang Budiono dalam diskusi bertajuk “Langkah Politik Caleg Aktivis Di Arena Pemilu 2014” di kantor Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Jumat (17/5/2013).

Meski begitu, Budiono tetap menyimpan optimisme. Menurutnya, meluasnya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR saat ini merupakan harapan baru para caleg aktivis untuk mempropagandakan perubahan.

Bagi Budiono, ada tiga agenda politik penting yang perlu diperjuangkan caleg aktivis di parlemen. Satu, mengubah mekanisme penyusunan anggaran di DPR yang saat ini sangat rawan dikorupsi.

Dua, DPR harus didorong untuk mengupayakan solusi politik atas kesenjangan ekonomi saat ini. “Sekarang gini rasio kita sudah 0,41. Artinya, 1% orang Indonesia menguasai 40% kekayaan nasional. Ini termasuk sangat tinggi,” katanya.

Tiga, perbaikan sistem pemerintahan agar lebih memihak kepentingan rakyat.

Pendapat hampir senada disampaikan oleh Masinton Pasaribu, caleg aktivis yang diusung oleh PDI Perjuangan. Menurutnya, sistem pemilu saat ini sengaja menyingkirkan orang-orang yang punya idealisme, cita-cita, dan komitmen dalam membela rakyat.

Ia mengeritik sistem politik Indonesia yang sangat mahal. Menurutnya, biaya politik yang mahal itu tidak berkolerasi dengan kualitas orang, baik legislatif maupun eksekutif, yang dilahirkannya.

“Kalau sistemnya begini terus, ya, cuma orang yang punya uang dan gemar melakukan pencitraan yang bisa menang. Pemilu yang begini tidak akan melahirkan pemimpin berkualitas,” paparnya.

Namun, Masinton tetap tidak patah semangat untuk bertarung dalam pemilu. Ia mengaku, pengalamannya sebagai caleg di pemilu 2009 sangat penting baginya.

“Saya anggap pemilu 2009 itu ajang latihan. Saya jadi tahu medan pertarungannya seperti apa. Jadi, untuk pemilu mendatang, saya cukup optimis,” katanya.

Disamping itu, Masinton juga masih percaya bahwa pengalamannya bersentuhan dengan massa rakyat akan membantunya mengenal persoalan rakyat dan bagaimana memperjuangkannya.

“Kita ini, para caleg aktivis, kan punya pengalaman pengorganisiran rakyat. Saya kira itu keunggulan kita ketimbang caleg lain,” tegasnya.

Dalam soal pendanaan, misalnya, Masinton menganjurkan agar caleg aktivis bergotong-royong. “Saya kira, dengan situasi yang begini, jalan untuk meringankan beban ya hanya bergotong-royong. Termasuk untuk urusan pendanaan,” ujarnya.

Sementara itu, Rudi Hartono, yang mewakili Berdikari Oline, berbicara soal bagaimana menghubungkan taktik parlementer dengan agenda gerakan rakyat.

Menurutnya, ada tiga kriteria untuk menguji apakah kehadiran caleg aktivis sejalan dengan tujuan-tujuan gerakan. Pertama, keterlibatan caleg aktivis dalam arena parlemen sejalan dengan agenda gerakan rakyat.

“Maksud saya, keputusan menjadi caleg itu bukan keputusan pribadi, melainkan mandat dari gerakan rakyat. Agenda dan program yang diusung pun berasal dari gerakan rakyat,” katanya.

Kedua, keterlibatan caleg aktivis memberikan keuntungan bagi gerakan rakyat. Rudi mencontohkan, caleg aktivis dapat memanfaatkan ruang kampanye pemilu untuk penyadaran politik bagi rakyat.

Ketiga, caleg aktivis harus memperlihatkan praktek politik yang berbeda, baik pada saat kampanye pemilihan maupun ketika sudah masuk di parlemen.

“Kalau politisi kanan itu cenderung korup, klientalistik, elitis, janji-janji palsu, dan tidak punya agenda politik kerakyatan, maka caleg aktivis harus menampilkan sebaliknya. Caleg aktivis harus bersih, egaliter, merakyat, mengusung janji yang realistis, dan punya komitmen politik yang kuat untuk memperjuangkan rakyat,” paparnya.

Menurut Rudi, tantangan terbesar bagi caleg aktivis adalah tetap membawa agenda perubahan di dalam lingkungan politik yang sangat korup, klientalistik, berbiaya tinggi, dan penuh politik uang.

“Saya kira, resiko untuk terjerumus dalam lingkungan politik tradisional itu sangat kuat. Makanya, selain komitmen yang sifatnya subjektif, harus ada pengawalan dan kontrol dari gerakan rakyat,” ujarnya.

Rudi sendiri menyebut tiga kecenderungan menyimpang dari caleg aktivis. Satu, kecenderungan untuk memastikan dirinya terpilih sebagai tujuan utama. Padahal, seharusnya agenda utamanya adalah memanfaatkan posisinya untuk mendorong agenda-agenda kerakyatan melalui jalur parlemen.

Dua, kecenderungan mengkooptasi gerakan rakyat. Misalnya, kata dia, si caleg aktivis baru mendatangi organisasi rakyat, seperti serikat buruh, organisasi tani, organisasi kaum miskin kota dan lain-lain, ketika ada momentum pemilu.

Kesannya, kata Rudi, si caleg aktivis hanya membutuhkan gerakan rakyat untuk mengejar suara. “Ini merupakan bentuk kooptasi terhadap gerakan rakyat. Karena hanya menjadikan gerakan rakyat sebagai mesin suara,” tegasnya.

Seharusnya, kata dia, si caleg aktivis terus membangun hubungan dengan gerakan rakyat. Dan ketika ia memutuskan diri sebagai caleg, itu berdasarkan mandat dari gerakan rakyat.

Tiga, kecenderungan caleg aktivis terjebak dalam formalisme dan gaya politik borjuis, seperti mengadopsi gaya hidup elit, meminta diperlakukan khusus, merasa lebih tinggi di hadapan rakyat, menciptakan “wibawa” yang dibuat-buat, dan lain-lain.

Tantangan lain bagi caleg aktivis adalah penyelenggaraan pemilu yang penuh kecurangan. Hal ini diungkapkan oleh M Setio Ajiono, caleg aktivis yang akan diusung oleh partai Gerindra.

Menurut Aji, berdasarkan pengalamannya di pemilu 2009, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa jadi masalah besar. “Di pemilu 2009, ada daerah yang kita hitung basis pemilih kita karena di situ juga basis organisasi. Tapi, ketika DPT sudah keluar, hampir 70% tidak masuk DPT,” ungkapnya.

Karena itu, bagi Aji, perlu ada kontrol aktif untuk memastikan seluruh rakyat bisa masuk DPT dan menggunakan hak politiknya. Selain itu, Aji percaya bahwa caleg aktivis punya peluang dalam pemilu 2014 mendatang.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut