Tanpa Reforma Agraria Sejati, Ekonomi Kerakyatan Hanya Omong Kosong

Kurang lebih 200-an mahasiswa dan petani sekitar Bogor berkumpul menghadiriSeminar Nasional dengan tema “Reforma Agraria demi Kedaulatan Pangan” di Aula Fakultas Pertanian, Universitas JuandaBogor, Rabu (18/6/2014).

Ketua GMNI Bogor Desta Ardiyanto mengatakan, agenda ini adalah untuk menguatkan kembali kajian, wacana dan diskursus mengenai reforma agraria. “Tiap generasi muda harus disadarkan secara kritis mengenai urgensi pelaksanaan reforma agraria, apalagi Indonesia akan menyongsong transisi kepemimpinan nasional. Kita berharap agar pemimpin nantinya akan secara sungguh-sungguh melaksanakan reforma agraria,” ungkap Desta.

Menurut Desta, mahasiswa selama ini hanya fokus pada isu-isu politik praktis semata tanpa mampu memberikan konsepsi, isi dan substansi apa yang harus dilakukan oleh pemimpin ke depan. “Kita harus mulai lagi memunculkan ide para pendiri bangsa yang selama ini dihilangkan dari kampus,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Departemen Kajian dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)Galih Andreanto memaparkan beberapa kekuranganrencana pembangunan infrastruktur yang dijadikan program oleh kedua kandidat pimpinan nasional, baik Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur  tanpa didahului oleh reforma agraria akan semakin memperparah ketimpangan agraria dan ketimpangan pendapatan rakyat. “Orientasi pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, pelabuhan, double track rel kereta api, sejatinya ditunjukan untuk siapa?Bukankah melihat problem yang nyata rakyat butuh akses akan sumber kekayaan alam khususnya tanah pertanian terlebih dahulu dan kemudian program pendukungnya, seperti permodalan dan pendidikan, agar rakyat bisa mandiri di atas tanah-airnya sendiri,” jelas Galih.

Menurut Galih, Jika Indonesia benar-benar mau menguatkan industrialisasi nasional dalam membangun ekonomi, maka paradigma lama tentang iming-iming pertumbuhan ekonomi berbasis modal asing juga harus ditinggalkan.

“Reforma agraria harus jadi kerangka utama pembangunan ekonomi demi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama sehingga rakyat harus diberi kepercayaan mengelola sumber kekayaan alamnya sendiri,” jelasnya.

Galih menegaskan, harus ada koreksi terhadap cara pandang mengenai indikator keberhasilan membangun ekonomi serta kesejahteraan sosial di Indonesia. Selama ini, kata dia, ukuran yang selalu digunakan adalah megahnya pembangunan infrastruktur tanpa melihat bagaimana kegairahan kerja petani, nelayan, masyarakat adat dan buruh dengan hubungannya terhadap akses sumber kekayaan alam, maka ukuran tersebut sangat rapuh.

“Mengingat selama ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak didasarkan oleh produktifitas rakyat menghidupkan sumber kekayaan alamnya sendiri karena orientasi ekonomi lebih ke arah neoliberal dengan mengedepankan modal asing, investasi korporasi asing dan hutang,” tandasnya.

Kata dia, jika benar-benar ingin membangun ekonomi kerakyatan maka akan berkaitan dengan tatacara produksi dan orientasi produksi usaha yang dijalankan rakyat. “Jika rakyat hanya diposisikan sebagai buruh/kuli maka itu bukanlah ekonomi kerakyatan tetapi ekonomi era kolonial,” ujarnya

Karena itu, Galih mengusulkan agar ekonomi kerakyatan dimulai dengan menjalankan reforma agraria dengan membentuk koperasi usaha bersama milik petani/nelayan dan koperasi bersama milik desa melalui redistribusi tanah sebagai program inti.

Selanjutnya, ungkap dia, pembaruan agraria ini adalah membentuk koperasi usaha bersama dalam hal pra-produksi, produksi, pengolahan, produk turunan dan pemasaran, dalam sebuah pendekatan integrative territorial.

“Reforma agraria merupakan dasar menyusun susunan ekonomi baru dengan mengedepankan relasi teritorial dan sektoral yang berkeadilan. Tanpa reforma agraria sejati, maka ekonomi kerakyatan hanya omong kosong belaka,” tegasnya.

Pengalaman pelaksanaan reforma agraria di sejumlah negara Asia (seperti: China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan, Afrika dan Amerika Latin,) menunjukkan setidaknya ada 10 aspek utama yang perlu diurus kelengkapannya oleh penyelenggara negara bila reforma agraria mau berhasil, yakni: Mandat Konstitusional, Hukum Agraria dan Penegakkannya, Organisasi Pelaksana, Sistem Administrasi Agraria, Pengadilan, Desain Rencana dan Evaluasi, Pendidikan dan Latihan, Pembiayaan, Pemerintahan Lokal, dan Keterlibatan penuh Organisasi Petani.

Galih pun membeberkan beberapa manfaat reforma agraria, seperti: pertama, mengubah susunan masyarakat feodaldankapitalis memenjadi lebih adil dan merata sesuai cita-cita proklamasi; kedua, rakyat mempunyai asset produksi sehingga lebih produktif dan pengangguran dapat diperkecil; ketiga, petani lebih mempunyai daya dorong, gairah untuk memproduksi bahan pangan; keempat,mewujudkan kedaulatan pangan menanggulangi krisis pangan dan potensi kelaparan; kelima,menaikan posisi tawar di mata dunia internasional; dan keenam, menjaga keutuhan teritorial dan menjaga NKRI.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut