Tanggung Jawab Kaum Intelektual

Bisakah kaum intelektual bersikap netral? Tidak bisa. George Orwell, novelis Inggris yang terkenal itu, malah mengaku bahwa titik awalnya ketika menulis selalu pada keberpihakan. Orwell sendiri dikategorikan sebagai novelis yang teguh menentang segala bentuk ketidakadilan dan otoritarianisme.

Bahkan, kata Orwell, pendapat bahwa pengetahuan harus bebas dari politik adalah sebuah sikap politik. Artinya, tidak ada produk pengetahuan, termasuk buku-buku maupun setumpuk artikel di internet, yang benar-benar murni dan bebas dari sebuah keberpihakan politik.

Intelektual tidak lahir dari ruang bebas. Sastrawan terkemuka Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, pernah bilang, “semua yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah urusan setiap orang yang berfikir.” Dengan demikian, adalah absurd untuk memagari ilmu pengetahuan dari berbagai persoalan kehidupan.

Indonesia, salah satu negeri di bawah kolong langit ini, punya begitu banyak persoalan yang melilit kehidupan rakyatnya. Hampir setiap hari kita bisa menyaksikan berbagai ketidakadilan di negeri ini. Anda tidak butuh waktu lama duduk manis di depan TV bila hanya untuk menyimak berbagai kejadian yang menyayat rasa keadilan dan kemanusiaan.

Ada kejadian ibu dan anak memilih meloncat ke sungai karena tak kuat lagi menahan himpitan ekonomi. Ada ibu muda memilih menenggak racun juga karena himpitan ekononomi. Sedangkan derita Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tak ada habisnya akibat pemerintah yang abai. Ada petani yang ditembak karena mempertahankan haknya. Ada buruh ditangkap karena juga menuntut haknya.

Semua kejadian itu menohok rasa kemanusiaan kita. Pram pernah bilang, “kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana.”  Artinya, Pram mengingatkan, tugas seorang intelektual adalah membela kemanusiaan.

Apa yang kita tuntut dari kaum intelektual? Menjawab hal itu, Noam Chomsky dalam The Responsibility of Intellectuals mengatakan, seorang intelektual dengan status istimewanya berkewajiban memajukan kebebasan, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Kata Chomsky, kaum intelektual tidak sekedar bertugas menyingkap kebohongan penguasa, tetapi juga menjelaskan sejauh apa kita terlibat dalam kejahatan itu dan bagaimana menghentikannya.

Di Indonesia, kaum intelektual sulit menjalankan fungsi ini. Maklum, sebagian besar kaum intelektual Indonesia adalah keluaran Universitas. Sementara hampir semua Universitas di Indonesia telah kehilangan daya kritisnya sejak orde baru hingga sekarang ini. Ide-ide yang dikembangkan di Universitas hanyalah ide-ide yang sejalan dengan kepentingan penguasa.

Selama puluhan tahun, seperti dikatakan Daniel Dhakidae dalam “Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru”, sebagian besar intelektual menjadi pendukung propaganda dan kebohongan orde baru. Mereka turut menutup rapat kejahatan orde baru sejak 1965 hingga 1998. Kita tahu, kebijakan pembangunan rezim orde baru dirancang oleh segerombolan teknokrat didikan barat. Mereka sering disebut “mafia barkeley”.

Mafia Barkeley memaksakan keyakinan mereka: kebebasan pasar dan peran minimum negara. Namun, baik dalam sejarah perekonomian dunia maupun perekonomian Indonesia, teori itu terbukti gagal. Berbagai krisis besar dunia, seperti depresi besar 1930-an dan krisis finansial 2008, telah membuktikan kegagalan tersebut.

Akan tetapi, keyakinan ekonomi tersebut tetap dipaksakan. Tak heran, ekonom peraih nobel Paul Krugman menggelari mereka “ekonom zombie”. Maksudnya, ide dan pemikiran mereka sudah terbunuh berkali-kali, namun mereka tetap memaksakan melangkah dengan kaki terseret-seret. Mafia Barkeley terus-menerus punya pengikut di Indonesia. Bahkan, mereka juga masih terus menempati posisi kunci pengambilan kebijakan.

Bung Hatta, salah satu pemimpin Indonesia yang cukup faham ilmu ekonomi, pernah menegaskan, seorang sarjana ekonomi atau ekonom yang akan hidup di tengah rakyat haruslah punya tanggung jawab intelektual dan moral. Seorang ekonomi harus cinta kebenaran dan memihak pada rakyatnya. “Ilmu dapat dipelajari oleh segala orang yang cerdas dan tajam otaknya, tetapi manusia yang berkarakter tidak bisa diperoleh begitu saja,” kata Bung Hatta.

Lantas, intelektual yang bagaimana yang diharapkan?

Mengutip Lenin, Althusser bilang, intelektual memang bisa mengambil posisi revolusioner dan berani. Namun, sebagai massa, mereka tetap saja sebagai borjuis kecil dalam ideologi. Maxim Gorky, sastrawan yang dikagumi Lenin itu, masih dianggap borjuis kecil revolusioner. Kata Althusser, untuk menjadi ideologis klas pekerja, atau intelektual organik klas pekerja (Gramsci), kaum intelektual harus melakukan revolusi radikal dalam ide-ide mereka. Dan itu memerlukan proses reedukasi, panjang, dan menyakitkan.

Namun, penulis progregressif Uruguay Eduardo Galeano kurang sependapat dengan Louis Althusser. Bagi Galeano, intelektual tidak perlu dipaksa harus punya komitmen politik yang ketat. “Aku pikir seorang penulis harus jujur, jujur dengan apa yang dikerjakanannya. Mereka tidak boleh menjual dirinya. Mereka seharusnya tidak membiarkan dirinya dibeli. Mereka harus menjaga diri mereka. Menjaga martabat mereka sebagai manusia dan sebagai penulis,” kata Galeano.

Menurut Galeano, tugas utama intelektual, termasuk penulis, adalah Ayudar a ver (membantu untuk melihat) realitas. Artinya, dengan keahlian dan pengetahuan yang dipunyainya, intelektual harus membantu rakyat untuk melihat dan memahami realitas; membongkar yang terselubung.

Galeano ada benarnya juga. Kita memang tak perlu memaksa intelektual menulis famplet politik. Bukankah Pram pernah bilang, “sesederhana-sederhana cerita yang ditulis, dia mewakili pribadi individu atau malahan bisa juga bangsanya.” Kan begitu kawan-kawan?

Rudi HartonoPimred Berdikari Online.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Richi

    menarik cui, heheheh

  • riki

    terimakasih bahan bacaannya, sukses BO