Tanggapan KIPP Terkait Lambatnya Rekapitulasi Suara Hasil Pileg 2014

Proses penetapan hasil rekapitulasi suara calon anggota DPR dan DPD Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 kemungkinan tertunda. Pasalnya, hingga hari ini KPU baru mengesahkan rekapitulasi suara di 12 Provinsi.

Menanggapi keterlabatan itu, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino menilai, banyaknya kecurangan dari level terbawah, seperti kecurangan di tingkat PPS, PPK, hingga Kabupaten, menyebabkan ketidaksinkronan data di KPU Provinsi.

Di sisi lain, kata Girindra, karena mengacu pada Peratutan KPU No 21/2013 yang menetapkan bahwa hasil rekapitulasi tingkat Provinsi paling lambat diserahkan ke pusat tanggal 28 April 2014, KPU Provinsi pun seperti tergesa-gesa untuk mengejar target.

“Dengan banyaknya persoalan di KPU Kabupaten/Kota yang terpapar di rekap tingkat nasional, jelas menunjukkan KPU Provinsi tergesa-gesa dalam menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi,” terangnya.
Selain itu, ungkap Girindra, keterlambatan proses penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara itu disebabkan oleh profesionalitas penyelenggara yang sangat rendah.

“Kita patut dipertanyakan netralitas KPU- KPU Kab/Kota, yang datanya tidak bisa dihadirkan atau tidak sinkron saat dipresentasikan oleh KPU Provinsi pada rekap nasional. Ini bisa berakibat pada terjadinya krisis pemilu,” kata Girindra.

Girindra mengungkapkan, berdasarkan pantauan KIPP di ruang lantai dua tempat dimana rekapitulasi Penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dilaksanakan, banyak data yang tidak sinkron atau tidak konsisten dan tidak bisa dihadirkan, karena salah rumus dalam menginput data, dimana data dari KPU Kab/Kota tidak ada atau tidak dibawa.

Padahal, menurut Girindra, data-data yang tidak terbawa oleh KPU Provinsi saat rekap bisa diselesaikan atau dihadirkan dengan satu buah flashdisk (tempat menyimpan data), atau menelepon, BBM, SMS komisioner KPU Kab/Kota yang bermasalah untuk mengirim data via email.

“Ini sampai berlarut-larut, dan reaksi yang ada adalah kecurigaan atas ketidakberesan rekap di tingkat KPU Kab/Kota. Sehingga Bawaslu RI merekomendasikan penghitungan ulang suara atau koreksi ulang, karena banyak kejanggalan,” ungkapnya.

KIPP Indonesia mendesak KPU RI harus segera menetapkan dan mengumumkan Penetapan hasil pemilu secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (2) UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan bahwa KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut