Tan Malaka; Bapak Republik yang Terlupakan

Tan Malaka; sosok yang terlupakan. Di tengah gemuruh arus kemerdekaan yang hebat, ia hanya bisa menikmatinya dari alam kubur. Mungkin benar seperti yang dikatakan oleh Tan; “Ingatlah, bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras dari pada di atas bumi”. Memang, akhirnya ia tewas, namun agaknya suaranya tak terdengar lantang di bumi bangsanya.

Ia pahlawan nasional. Presiden Sukarno mengesahkannya pada 1963. Tapi itu hanya sebuah peristiwa semu saja, yang beralibi untuk mengenang Tan. Pada masa Orba, namanya tenggelam begitu saja tanpa ada yang menyanggah. Ia dihapus dari buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Mungkin, perlakuan naif itu dilakukan, karena Orba merasa diri anti-komunisme.

Tan nyaris tak disebut dalam kisah-kisah heroik para pejuang. Pramoedya Ananta Toer, mengatakan bahwa Orba telah melakukan “pembodohan sejarah”, rakyat Indonesia dijejali dengan kebohongan lewat sekolah-sekolah. Boleh jadi, apa yang dikatakan Pram, mengarah pada Tan yang terlupakan. Sehingga, sejarah Indonesia akan mengalami ketimpangan; seolah ada tokoh-tokoh super yang ditampilkan berlebihan, ada juga yang tak dikenal sama sekali.

Tapi pahlawan bukan tokoh misterius. Ia ada untuk ditelaah perjuangannya, atau sekadar menilik kembali kejadian suram masa silam. Bukan untuk dielu-elukan, apalagi sampai didewakan. Seolah-olah, pahlawan telah menjadi mitos. Anggapan inilah yang kemudian menjadi sebuah jarak, antara masa silam dan masa sekarang. Padahal, apa yang terjadi sekarang, sebenarnya pun mirip dengan kejadian masa lampau. Sebenarnya, antara masa silam dan sekarang itu ada sebuah jembatan, ia adalah sejarah.

Siapa pula yang kenal dengan Tan Malaka? Sedikit sekali orang yang mengenalnya. Ia adalah tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan pascaproklamasi. Pada 1922, ia dibuang oleh pemerintah kolonilal ke Belanda karena dianggap “mengusik”. Dari sana ia berkelana ke banyak negara dengan berbagai nama samaran dan membawa ideologi; Marxisme. Bukan semata ia mempertahankan ideologinya, namun yang terpenting baginya adalah kemerdekaan Indonesia.

Pada 1942, ia kembali ke Indonesia diam-diam, setelah malang melintang di berbagai negara dengan keterasingannya. Ilyas Hussein nama samarannya, ia pergi ke Jakarta menemui tokoh pemuda, melakukan propaganda. Tentu mereka heran, ia yang mengaku bekerja di pertambangan batu bara di Banten, bisa mengutarakan gagasannya sehebat itu. Ternyata, nama Tan terkenal, karyanya; “Masa Aksi”, banyak dipelajari oleh kaum pergerakan, termasuk Sukarno.

Pascaproklamasi, Tan-lah yang mendesak pemuda agar segera melakukan proklamasi. Dengan pengaruhnya, Soekarno dan Hatta diculik golongan pemuda ke Rengasdengklok. Alhasil, proklamasi terlaksana. Tan tak hadir dalam kejadian penting itu, ia yang waktu itu menginap di rumah Sukarni(golongan muda) ditinggal oleh tuan rumahnya itu; ternyata Sukarnilah yang menculik Sukarno, sehingga Tan ditinggal, pada saat itu pun Sukarni tak tahu bahwa Hussein itu Tan. Ia jugalah yang menggerakan masa pada rapat akbar di lapangan Ikada.

Di tanah airnya sendiri, ia pernah dipenjara—lebih lama dari di luar negeri; dua setengah tahun. Pada 1946, ia ditangkap di Madiun, dengan tuduhan hendak melakukan kudeta terhadap Soekarno-Hatta. Sebelumnya, ia membentuk “Persatuan Perjuangan” yang intinya, menolak jalur diplomasi—ia menginginkan Indonesia merdeka seratus persen. Di tempat inilah ia bertemu dengan Jendral Soedirman. Akhirnya, dua sekawan ini bergerilya bersama kembali menghalau Agresi Belanda, setelah Tan bebas pada 1948. Saat itu, kemerdekaan Indonesia dalam keadaan genting; Soekarno, Hatta, Syahrir ditangkap oleh Belanda. Tan dan Soedirman pun berpisah, ia bergerilya ke Jawa Timur, sedang Soedirman ke Jawa Tengah.

Pemerintahan darurat dibentuk, Syafrudin Prawiranegara di Sumatra yang memimpinnya. Tan menolak, ia mendirikan Rakyat Murba Terpendam sebagai markas untuk menyebarkan pamplet dan berpidato memproklamasikan dirinya sebagai pemimpin besar revolusi, menggantikan Soekarno-Hatta yang tak lagi memegang kekuasaan; ia melakukan itu, karena Soekarno pernah memberikan testamen pada 1945 yang isinya, menyerahkan kekuasaanya apabila Soekarno ditangkap.
Dalam persembunyian itu, Tan melakukan propaganda agar rakyat berani melakukan gerilya terhadap Belanda. Di tempat itu juga, Tan mengkritik tentara devisi Jawa Timur pimpinan Kolonel Soengkono yang dinilai pengecut dan tak peduli terhadap rakyat. Soengkono mendengar kabar itu, akhirnya ia menugasi anak buahnya untuk mengintai Tan karena dianggap berbahaya untuk Republik Indonesia. Tan dinilai melakukan agitasi politik terhadap rakyat, guna merebut kekuasaan Soekarno.

Tan tewas oleh Tentara Republik Indonesia, di Selopanggung, pada 23 Februari 1949. Masih menjadi kontroversi siapa yang membunuh Tan. Harry Poeze, Sejarawan Belanda yang meneliti Tan, mengatakan jika yang mengeksekusi Tan adalah Tentara itu, atas perintah Soengkono. Tan tewas tanpa jejak, pemakamannya pun tak jelas. Ia dihujat dan dilupakan oleh negaranya sendiri. Ia kesepian, api semangatnya yang membara ternyata tak berarti apa-apa oleh ganasnya senapan.

Sejarah memang milik penguasa, kata seseorang. Demi kepentingan politik, sang pahlawan dibentuk atau ditiadakan. Yang hebat tambah menjadi hebat, hingga ditempatkan pada yang bukan tempatnya. Akhirnya, sang pahlawan hilang kehebatan, ketika ia ditempatkan pada dunia yang bukan kuasanya; dunia para dewa.

Tan tetap hebat, di tengah mahkluk sesamanya yang mendewakan manusia. Sebab, ia tak ditempatkan di dunia dewa-dewa seperti “Sang Pahlawan” lainnya.

*) Mahasiswa Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • abdi

    Sangat menarik. Berdikari harus lebih menguak kisah-kisah kaum pergerakan yang revolusioner. mula-mula hanya tahu tentang biografi, kemudian belajar serta berpropaganda lewat tulisan..

  • imam supaat

    Permohonan Dukungan Kebangkitan Pemuda Bangsa dalam Wadah
    PEMUDA RETOOLING APARATUR NEGARA (PARAN)

    Pada mulanya adalah keinginan untuk menyaksikan sebuah kehidupan politik yang sehat, bersih dan dinamis. Reformasi adalah spirit yang kita tebarkan bersama dengan satu maksud : membangun sebuah Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan majemuk. Kita baru saja keluar dari kepungan Orde Baru, dan karena itu kita hendak meninggalkan sepenuhnya seluruh kebudayaan politiknya : otoriterisme, nepotisme dan korupsi.
    Dengan keyakinan itu kita menyambut suatu pemerintahan baru, dengan harapan bahwa spirit reformasi itu akan menggerakkan praktek politik, dan memayungi kehidupan kemasyarakatan kita. Dengan perlengkapan secukupnya itu, kita yakin bahwa kita mampu keluar dari badai krisis multidimensi yang tengah memporak porandakan seluruh segi kehidupan kita. Tetapi semakin lama, kita menemukan kenyataan yang menjemukan. Kehidupan politik dari hari kehari semakin tanpa arah. Persaingan antar elit berlangsung tanpa kontribusi bagi pelembagaan demokrasi. Dan dalil – dalil bernegara tidak dipergunakan dengan benar. Di bidang hukum, pemenuhan rasa keadilan sama sekali diabaikan.
    Nepotisme dan korupsi tumbuh subur lagi.
    Retradisionalisasi politik mulai tampak sebagai gejala yang makin menonjol. Acuan pada sentimen – sentimen komunalistik lebih mewarnai kebudayaan politik, ketimbang kebiasaan berpolitik yang mengacu pada aturan – aturan publik. Dalam situasi semacam ini, konflik politik dangat mudah menyulut pertentangan fisik. Politik tidak lagi dimengerti sebagai sebuah gejala yang testable dan contestable, tetapi telah mengarah menjadi praktek pengerasan ideologis dan pemujaan personal. Kita sebagai Pemuda generasi bangsa prihatin dengan semua gejala ini. Kita sebagai Pemuda generasi bangsa prihatin dengan arah kehidupan demokrasi yang mulai mandek itu. Kita sebagai Pemuda generasi bangsa prihatin dengan kehidupan hukum yang tanpa keadilan sekarang ini. Kita sebagai Pemuda generasi bangsa dengan langkah – langkah pemulihan ekonomi yang tak menentu. Kita sebagai Pemuda generasi bangsa prihatin dengan aktivitas nepotisme dan korupsi yang merajalela kembali.
    Sebagai Pemuda penerus bangsa yang bertanggung jawab, seharusnyalah keprihatinan itu kita terjemahkan dalam tindakan nyata. Akan sia – sia bila kita sekedar menumpahkan ketidakpuasan itu pada mereka yang semula kita harapkan untuk menjalankan spirit refomasi tadi. Akan tidak produktif bila kita terseret dalam arus konflik politik sekarang ini, dan menjadi bagian dari ketidakjelasan arah. Pemuda juga tidak ingin menjadi jembatan bagi perselisihan politik yang sifatnya arogan dan personal itu. Keprihatinan kita itu akan kita terjemahkan dalam suatu arus gerakan baru, karena kita justeru ingin mengajak seluruh pemuda dan lapisan masyarakat untuk melihat kedepan dan dengan cara baru, tantangan – tantangan politik, ekonomi dan kebudayaan kita. Kita ingin melihat secara bersamaan, kenyataan yang sedang kita hadapi ini, sekaligus didalam kerangka tatanan global, agar kita memperoleh visi yang jernih didalam mengolah keperluan pergerakan kita, yaitu di dalam hal memajukan demokrasi, mengupayakan keadilan dan mempromosikan masyarakat majemuk dan terbuka. Inilah yang akan menjadi visi kita, yang secara bertahap akan diterjemahkan didalam program – program pergerakan, politik, pendidikan dan pemberdayaan rakyat.
    Konsulidasi demokrasi harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyebarkan semangat pluralisme dan rasionalitas. Inilah nilai yang dalam jangka panjang akan menopang demokrasi, dan menjaga netralitas publik. Sebaiknya kegagalan kita memajukan pluralisme dan rasionalitas akan membawa kembali bangsa ini pada kultur politik lama yang sangat personal dan komunal, yang mudah dimanipulasi menjadi praktek politik otoriter oleh kekuatan – kekuatan politik yang anti demokrasi. Itulah sebabnya, suatu arus dan tatanan baru pergerakan menuju perubahan kita butuhkan, agar kita teguh dalam memberantas korupsi, jernih dalam memajukan demokrasi, dan gigih mengupayakan keadilan.
    Tuntutan untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia beberapa tahun lalu seiring dengan lahirnya era Reformasi, yaitu dengan didahului oleh krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 yang meluas menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau Reformasi dalam penyelenggaraan Negara termasuk birokrasi pemerintahannya.
    Salah satu penyebab terjadinya krisis multidemensi yang dialami Negara ini dikarenakan buruknya atau salah kelola dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (poor governance), yang antara lain diindikasikan oleh beberapa masalah, antara lain :
    1. Dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak – pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan.
    2. Terjadinya tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
    3. Rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat diberbagai bidang.
    Pihak – pihak yang dituntut untuk melakukan reformasi tidak hanya Negara saja (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society). Secara umum, tuntutan reformasi berupa penciptaan good governance disektor dunia usaha atau swasta, penciptaan good public governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, dan pembentukan good civil society atau masyarakat luas yang mampu mendukung terwujudnya good governance.
    Kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Membangun good governance bukan semata – mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku.
    Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha swasta yang berperan dalam governance, masyarakat bangsa. Jadi ada pengelolaan pemerintah, pengelolaan swasta, bahkan oleh organisasi masyarakat seperti LSM.
    Efektifitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen 3 (tiga) domain atau aktor, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat, yang saling berinteraksi dan berkoordinasi.
    Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.
    Kepemerintahan yang baik adalah sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain damainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif, hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Negara, sektor swasta dan masyarakat.
    Akhirnya, tanpa pretense mengatas namakan rakyat, dan tanpa tedensi menjadi serba tahu, kami Paguyuban Pengawal Lahirnya Reformasi yang tidak memiliki popularitas di negeri ini, meniatkan hati untuk mengusahakan sebuah Indonesia Baru, sebuah INDONESIA BARU, INDONESIA BERSIH melalui sebuah pergerakan, yang hendak kami beri nama : PEMUDA RETOOLING APARATUR NEGARA (PARAN).
    PARAN mengajak seluruh masyarakat kalangan bawah, menengah dan atas untuk bersama – sama menggunakan AKAL SEHAT untuk membangun Bangsa ini, sebab apapun alasannya, manusia tidak memiliki hak untuk berjanji, karena JANJI HANYA MILIK TUHAN” dimana pergerakkan ini sebagai upaya Kami Pemuda Bangsa membangun Indonesia dan menggugah kembali apa yang telah menjadi sejarah Pemuda Bangsa dalam memerdekan Bangsa Indonesia.

    Maksud dan Tujuan :
    Maksud :
    Turut membantu dalam memperbaiki Aparatur Negara dalam mewujudkan good governance di Negara Republik Indonesia dalam artian mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan publik yang transparan, serta adanya partisipasi dan akuntabilitas publik, yang secara politik akseptable, secara hukum efektif dan secara administrasi efektif.
    Tujuan :
    1. Menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif, hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Negara, sektor swasta dan masyarakat.
    2. Mewujudkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai – nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (Negara)
    3. Mendorong aspek – aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai tujuan.
    4. Turut mewujudkan Kepemerintahan yang baik dalam artian tata penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara yang memiliki karakteristik ataupun memenuhi prinsip – prinsip yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum (rule of low), transparansi, daya tanggap (responsif), berorientasi konsensus, kesetaraan (jender), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, yang keseluruhannya harus dapat diwujudkan secara terpadu dan saling berkaitan satu dengan lainya.

    Asas :
    PARAN berasaskan Keadilan dan Demokrasi berdasar Pancasila dan UUD 1945.

    Mengapa PARAN ?

    PARAN pertama kali didirikan oleh Presiden Soekarno pada Kabinet Djuanda dan dipimpin oleh A.H Nasution yang berfungsi sebagai Lembaga Negara dibidang Pemberantasan Korupsi.
    Namun PARAN yang didirikan oleh Ir.Soekarno memiliki arti Panitia Retooling Aparatur Negara merupakan Badan Nasional dalam pemberantasan Korupsi pada waktu itu, walaupun akhirnya kandas ditengah jalan disebabkan banyak pejabat yang berlindung di ketiak Presiden.
    Dan di era reformasi ini, PARAN merupakan simbiosis dari PARAN terdahulu, namun PARAN disini merupakan sebuah Organisasi Kepemudaan Bangsa yang di cetuskan oleh pemuda bangsa yang berasal dari daerah dimana pemuda bangsa memiliki tujuan membantu memperbaiki aparatur Negara dalam mewujudkan good governance. Sebab di era demokrasi, seperti saat ini, peran serta pemuda Indonesia untuk dapat menyumbangkan pemikiran dalam memperbaiki bangsa dan Negara, sehingga cita – cita luhur para pahlawan bangsa tidak pudar karena Bahaya Laten Korupsi. Maka disini PARAN memiliki arti Pemuda Retooling Aparatur Negara. Dengan maksud mengingatkan kembali, bahwa sejak jaman Orde lama dibawah kepemimpinan Ir.Soekarno sudah berusaha dalam pemberantasan Korupsi.
    Kini tengoklah sejenak, apa yang terjadi pada bangsa ini : terpuruk secara ekonomi dan kacau secara politik. Tetapi sesunggunya lebih dari itu, bangsa ini telah dicatat oleh peradaban sebagai bangsa yang bersejarah hitam ; rasialisme, pembunuhan etnis, perang beragama, semua lengkap terjadi di bangsa ini. Kita seakan sedang menghimpun seluruh sejarah kebiadaban dunia.
    Inilah ironi bangsa ini; ketika bangsa – bangsa lain tengah berpacu membasmi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dasar dan kesehatan rakyat, dan manakala Negara – Negara maju sibuk melakukan terobosan – terobosan luar biasa dilapangan teknologi dan bioteknologi, kita justeru sedang berbalik kejaman Kaliyuga, yaitu zaman yang menurut Ronggowarsito (1802-1874), adalah zaman kehancuran dan kegelapan, zaman dimana “lautan mengalir kesungai” dan buka sebaliknya.
    Peribahasa cina mengatakan: “Daripada sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin”.
    Memang, ada saatnya dimana kita perlu secara sungguh – sungguh mengambil langkah untuk menahan kemerosotan bangsa ini. Ada saatnya dimana kita harus mengalihkan cendikiawan kita dari ruang – ruang seminar ke lapangan kehidupan riil. Ada saatnya kita mulai mengabaikan seluruh hiruk pikuk politik elit, dan mulai berbisik satu sama lain untuk perlahan – lahan membangun kembali bangsa ini.
    Bila kita ingin membangun bangsa ini, maka kita harus mulai dengan fakta bahwa kita adalah bangsa yang majemuk. Pluralism! Itulah ruang sosial yang kita hidupi. Dan hanya ruang itulah demokrasi dapat ditumbuhkan. Demokrasi adalah pelembagaan aneka kepentingan, tempat dimana konflik dan kekuasaan dikelola secara beradab.
    Keterjebakan kita dalam berbagai konflik horizontal sekarang ini adalah terutama karena kita kurang menyadari pluralism, dan terlalu mengagung – agungkan identitas kelompok. Didalam era dimana transmisi kebudayaan global merupakan fakta peradaban baru, kita seharusnya juga terbuka dengan prinsip – prinsip demokrasi yang berlaku global. Sebaliknya, kepicikan kita didalam mempertahankan semangat nasionalisme sempit, hanya akan mengucilkan kita dari perkembangan perdaban global yang seharusnya kita ikut tentukan arahnya secara kritis.
    Dalam konteks perkembangan global itu jugalah, kita harus mengerti konsep civil society. Yang sedang ramai kita percakapkan itu, sekaligus dalam kaitan globalnya dengan terbentuknya suatu transnational civil society. Interkoneksi global inilah yang harus kita manfaatkan didalam saling memperkuat gerakan demokrasi sebagai gerakan peradaban
    Keadilan dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah asas Pemuda Retooling Aparatur Negara. Sengaja kami dahulukan paham keadilan, karena kami yakin bahwa hanya jiwa – jiwa yang adil, spirit demokrasi dapat berkembang mekar. Demokrasi adalah fasilitas politik yang memungkinkan individu bertumbuh secara otentik. Tetapi keadilan adalah sarana kemanusiaan yang harus dipelihara dengan komitmen batin. Secara politik, keadilan dan demokrasi itu harus dilambangkan melalui kebijakan Negara dan jaminan konstitusi.
    Itulah sebabnya Pemuda Retooling Aparatur Negara akan berjuang keras untuk memastikan bahwa semua warganegara berhak atas keadilan dan demokrasi.
    Harusnyalah pemuda Indonesia mempergunakan kesempatan sejarah ini untuk mengawali komitmen itu, kendati situasi sosial dan ekonomi Nampak tidak bersahabat; situasi yang tentu saja cenderung melanggengkan apatisme, ketimbang membangkitkan inisiatif untuk berjuang. Tetapi titik kritis ini harus kita lalui, kalau kita pemuda Indonesia percaya bahwa sejarah selalu menyediakan kesempatan emas bagi mereka yang siap mengisinya.
    Ujung dari komitmen adalah langkah. Maka pada akhirnya semua ini adalah seruan, sekaligus undangan kami untuk siapa saja yang tergerak dan berkehendak untuk bersama – sama, bekerja sama memperjuangkan keadilan dan membangun demokrasi mewujudkan Aparatur Negara yang lebih baik.
    Mari bersama pemuda Indonesia , bersatu, membangun Indonesia Baru.
    Semoga niatan ini mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah SWT serta mendapatkan dukungan moril dan materiil dari para anggota dan masyarakat Indonesia yang peduli akan masa depan Bangsa khususnya masa depan anak dan cucunya. Apapun catatannya anak dan cucu kitalah yang akan merasakan dan meneruskan perjuangan kami ini.
    Kendala yang kami alami sehingga kami tidak mampu dengan pembiayaan untuk kegiatan konsulidasi, sehingga melalui tulisan ini, kami berharap kepada semua pembaca untuk turut membantu bersama – sama sebagai upaya dukungan atas apa yang menjadi pergerakan ini.
    Bagi semua pembaca surat ini, kiranya tertarik dan tergugah mata hati serta akal sehatnya untuk bersama bergabung dalam perjuangan kami, silahkan menghubungi kami :

    Imam Supaat
    d/a : Jl.Janoko Raya No.10 RT.02/RW.02 Kel.Dukuh Sidomukti Kota Salatiga
    HP. 081229050575, 085641610575,
    E-mail : [email protected].

    Biografi Imam Supaat.

    Imam Supaat adalah Ketua Umum Paguyuban Eksponen Rakyat Terlatih, dimana Eksponen Rakyat Terlatiha adalah mantan – mantan Keamanan Rakyat (KAMRA) yang turut mengawal lahir dan berdirinya Reformasi dibidang Keamanan Ketertiban Masyarakat, dimana KAMRA waktu itu beranggotakan 40 ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.
    Imam Supaat, adalah Pendiri dan Pempinan Redaksi Surat Kabar Investigasi SuaraKPK yang dia dirikan sejak April 2009, dengan pembiayaan sendiri dengan misi, memberikan pendidikan bagi masyarakat dibidang pencegahan Korupsi, sehingga Surat Kabar ini tidak mengedepankan Profit Oriented atau keuntungan secara finasial, sehigga bukan hal yang mengherankan bila perkembangan surat kabar ini lamban dalam peredarannya, karena tidak ada iklan ataupun suplay dari pihak manapun.
    Dalam memperjuangkan idialismenya Imam Supaat, tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan kesempatan kerja bagi anggotanya.
    13 tahun sudah, Imam Supaat berjuang dengan setia bersama mantan – mantan anggota KAMRA yang dicetuskan oleh Jenderal Wiranto dalam mengawal Lahir dan Berdirinya Reformasi.
    Kini Imam Supaat selalu melontarkan pertanyaan yang sering ditanyakan, Masih Adakah Moralitas dalam diri Pemimpin Bangsa Indonesia? Dia juga selalu bilang kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan seorang pembohong. Sebab dia memiliki alasan tersendiri apa yang menjadi dasar mengatakan seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Pembohong. Reformasi sudah mati, karena para pemimpin bangsa sejujurnya tidak pernah mau mengerti dan menghargai arti dari pengorbanan darah dan nyawa para Mahasiswa yang berjuang didepan, masyarakat umum yang turut bergerak. Haruskah dimunculkan yang namanya REVOLUSI dinegeri ini.
    Kepada semua Saudara – saudara senasib seperjuangan Ekaponen Rakyat Terlatih (KAMRA) yang kebetulan membaca surat ini, untuk bersama – sama bangkit, selamatkan Anak Cucu kita dari kekacauan Negeri ini.