Tak Ada Kedaulatan Pangan Tanpa Reforma Agraria

Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian (Himagrotek) Universitas Juanda, Bogor, pada tanggal 18 Juni lalu, menyelenggarakan Seminar bertajuk “Peran Reforma Agraria dalam Kedaulatan Pangan”.

Ketua Himagrotek Universitas Juanda mengatakan bahwa agenda ini adalah untuk menegaskan kembali cita-cita pendiri bangsa yang tercantum dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 serta mensosialisasikannya kepada seluruh elemen kaum intelektual agar bisa memahami UUPA 1960 demi tercapainya kedaulatan pangan.

Acara seminar ini diikuti oleh sekitar dua-ratusan mahasiswa dan petani. Hadir sebagai pembicara: Galih Andreanto dari Kepala Departemen Kampanye dan Kajian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sudri Heryana dari Akademisi Reforma Agraria Universitas Juanda dan Carlo Lumban Raja dari kepala departemen lingkungan Sawit Watch.

“Reforma Agraria bukan saja agenda petani semata, namun ini adalah agenda bangsa Indonesia sehingga reforma agraria harus dijadikan kerangka utama pembangunan nasional ke depan,” papar Galih.

Namun sayangnya, kata dia, reforma agraria tidak dijadikan program utama para kandidat capres kedepan. Kalaupun ada, hanya diselipkan sebagai pelengkap visi-misi yang lebih populis.

Padahal, lanjut dia, Indonesia akan terkena krisis agraria yang parah ke depan diantaranya akibat ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, impor pangan, kelaparan dan kemiskinan pedesaan.

Hal ini, menurut dia, bisa dilihat dari tingginya angka konflik agraria dari tahun ke tahun. KPA mencatat ada 369 konflik agraria di tahun 2013 dan 1.057 konflik agraria semasa rezim SBY memimpin Indonesia. Hal itu karena segelintir orang atau korporasi menguasai lahan-lahan yang luas.

Ketimpangan struktur agraria juga dapat dilihat dari klaim kementerian kehutanan bahwa 70% daratan Indonesia adalah kawasan kehutanan, padahal ada 33.000 desa definitif yang berada dalam kawasan hutan dan ada 6.400 desa yang bersengketa dengan Perhutani.

Ditambah lagi, luasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mencapai 9,39 juta Ha yang diberikan konsesinya kepada 262 perusahaan dan luasan Hak Pengusahaan Hutan yang mencapai 21,49 Juta Ha dari 303 perusahaan pemegang HPH.Sementara Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hanya seluas 631.628 Ha.

“Maka kita harus mempertanyakan keberpihakan negara dalam mengelola sumber-sumber kekayaan alamnya, apakah lebih berpihak pada korporasi atau kepada rakyat?”tanya Galih.

Galih juga menambahkan, dalam sektor perkebunan sawit, dominasi korporasi sawit yang menguasai lahan-lahan Indonesia mencapai 15 juta Ha lebih. Bahkan data dari Sawit Watch menyebutkan,terdapat lebih dari 23 juta Ha lahan Indonesia dikuasai korporasi perkebunan sawit lintas bangsa.

Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar (Ha). Sebanyak 14,25 juta rumah tangga tani lainnya hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 ha per-KK. “Bagaimana mau berdaulat pangan jika lahan tidak dikelola oleh petani lokal namun diserahkan pada korporasi raksasa hutan dan sawit,” pungkasnya.

Sudri Heryana, pengajar hukum agraria universitas Juanda, mengungkapkan, Indonesia juga masih berkutat pada tumpang tindih hukum agraria. “Harmonisasi itu perlu, karena banyak sekali UU Sektoral yang bertentangan dengan UUPA 1960,” terangnya.

Sudri Heryana meminta kepada calon presiden yang nanti terpilih memimpin bangsa Indonesia harus segera melakukan rekontruksi dan harmonisasi reforma agraria. “Meski saya belum melihat visi dan misi konkret reforma agraria oleh kedua capres namun program tersebut harus kembali berjaya,”ujarnya.

Dia juga mengatakan, pekerjaan rumah Presiden mendatang adalah reforma agraria yang meliputi lima aspek, yakni pelaksanaan program pembagian lahan pertanian yang diberikan kepada petani, peningkatan teknologi pertanian, kemudahan akses pemasaran produk pertanian, pemberian modal pinjaman serta infrastruktur jalan dan transportasi.

“Program reforma agraria yang telah lama mati suri mulai digaungkan oleh kedua pasangan calon presiden dalam masa kampanyenya kepada masyarakat luas,” ujar Sudri.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • tim rad

    Reforma agraria kurang baik jika masih dilaksanakan dalam kerangka ekonomi pasar bebas. Reforma agraria harus digabungkan dengan pendirian koperasi dan ekonomi sosialis yang terencana, minimal di sektor hulu nya.