Suku Anak Dalam Jambi Tolak Kompesasi Lahan Dan Kemitraan

Ratusan warga Suku Anak Dalam (SAD) Jambi berencana mendatangi kantor Gubernur Jambi dan BPN Jambi, Senin (12/5) siang ini. Mereka menolak kompensasi lahan seluas 2000 hektar dan program kemitraan.

“Masyarakat SAD penerima lahan kompensasi harus berbagi hasil dengan perusahaan, selain itu mereka harus mengangsur pembayaran utang kredit perkebunan kepada perusahaan,” kata koordinator aksi, Andi Syaputra, kepada Berdikari Online.

Menurut Andi, lahan kompensasi seluas 2000 hektar itu juga bermasalah. Pasalnya, sebagian lahan tersebut masuk di wilayah kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) yang pemampaatannya tanpa se-izin Kementerian Kehutanan RI.

Selain itu, kata dia, sejak tahun 1994 hingga sekarang, pembukaan perkebunan sawit PT. Maju Perkasa Sawit (MPS) dan PT. Jamartulen adalah ilegal. Keuda anak perusahaan PT. Asiatic Persada itu diduga beroperasi tanpa mengantongi izin, baik izin lokasi (tahun 2002) maupun HGU.

Andi juga mengungkapkan, pengalihan aset PT. Maju Perkasa Sawit (AMS) dan PT. Jamartulen seluas 7.150 Ha kepada PT. Asiatic Persada juga cacat hukum. Sebab, pengalihan itu tanpa sepengetahuan BPN dan Pemerintah terkait.

“Seharusnya PT. Asiatic Persada juga tidak boleh menerima pengalihan aset perkebunan baru dari perusahaan manapun sebab izin perkebunannya sudah melebihi batas maksimal HGU perkebunan, yakni 20.000 Ha,” katanya.

Selain itu, aksi warga SAD ini juga akan menolak hasil verifikasi Pemda Batanghari yang dilakukan Lembaga Adat Batang Hari karena hasil verifikasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

“Hasil verifikasi ini juga tidak sesuai SK Bupati Batanghari,  karena terdapat oknum pemerintah yang menjadi penerima lahan kompensasi. Dari hasil verifikasi ini juga terdapat nama-nama yang di cloning (ganda) dan tumpang tindih,” terangnya.

Tak hanya itu, lanjut Andi, selama proses verifivikasi berlangsung, Lembaga Adat Batanghari bekerja tanpa melibatkan Tim Verifikasi yang telah oleh Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat adat.

“Pemerintah mengesahkan proses verifikasi yang bermasalah. Jadi, Lembaga Adat Batanghari hanya menciptakan masalah baru, bukan menyelesaikanya,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, warga SAD menagih komitmen pemerintah Jambi terkait enclave lahan milik SAD 113 seluas 3550 ha dan rekomendasi peninjauan ulang ijin HGU PT. Asiatic Persada.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut