Sukarno dan Konsep Persatuan Nasakom

Belakangan ini, muncul lagi histeria kebangkitan komunis, yang dihubungkan dengan ancaman terhadap Pancasila. Tentu saja, situasi itu menggugah kita untuk menggali kembali pemikiran Sukarno soal Nasakom. Supaya kita tidak gampang lagi diadu-domba dan dicerai-beraikan.

Konsep Nasakom

Mungkin sebagian kita sudah melupakan gagasan Sukarno tentang Nasakom. Yang tersisa diingatan kita tinggal Marhaenisme, Pancasila, Manipol-Usdek. Namun, istilah Nasakom cenderung asing. Nasakom hanya dikait-kaitkan dengan komunisme saja.

Konsepsi ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Sukarno muda di tahun 1926, melalui artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tiga aliran itu, kata Sukarno, merupakan kekuatan politik utama dalam pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Nah, dalam kerangka melawan kolonialisme, penyatuan tiga aliran itu menjadi mutlak adanya.

Dalam Suluh Indonesia Muda, tahun 1926, Sukarno sudah mengemukakan gagasan Nasakom ini. “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah azas-azas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat diseluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya  pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” kata Sukarno.

Bukan tanpa alasan Sukarno mengatakan demikian. Memang sejak awal perjuangan kemerdekaan, kita memang sudah mengenal tiga aliran politik ini mewarnai berbagai organisasi pergerakan zaman itu. Semisal Indsche partij dan Sarekat Hindia yang “Nasionalis”, Sarikat Islam yang berideologi islam, dan kemudian ISDV/PKI yang berideologi marxisme.

Dalam surat kabar pemandangan, melalui artikel berjudul Menjadi Pembantu Pemandangan, tahun 1941. Sukarno menganggap dirinya sebagai perasaan dari nasakom. Nasakom menjadi konsepsi Sukarno untuk menyatukan berbagai barisan perjuangan dalam merebut dan menegakkan kemerdekaan.

Saat memberi amanat di Sidang Panca Tunggal Seluruh Indonesia, di Istana Negara, 23 Oktober 1965, Sukarno terang-terangan menyebut dirinya sebagai perasan dari nasakom. “Ik ben nasionalist, ik ben islamiet, socialist. Tiga in one. Three in one, Sukarno. Lain kali disini, dimuka Istana merdeka saya pernah berkata, aku adalah perasan dari pada Nasakom”.

Nasakom dan Revolusi Indonesia

Memang, sejak orde baru hingga sekarang, tiga aliran politik selalu berusaha diceraikan, bahkan diadu-domba. Tentu saja, ini strategi imperialis untuk memecah-belah kekuatan nasional Indonesia yang berpotensi mengganggu kepentingan mereka.

Jangan heran, bila di era orba tinggal tersisa nasionalis dan agamais. Itupun kedua aliran itu sudah dijinakkan oleh orba dan tidak ngomong revolusi lagi. Dua golongan yang tersisa itu tidak bisa diandalkan lagi untuk melawan kolonialisme dan imperialisme.

Padahal, revolusi Indonesia membutuhkan penyatuan seluruh kekuatan nasional, baik nasionalis, marxis, maupun agamais, untuk melawan musuh-musuh revolusi.

“Revolusi kita namakan revolusi Pancamuka. Revolusi nasional, revolusi politik, revolusi ekonomi, revolusi sosial, revolusi kultur, bahkan revolusi pembangunan manusia baru Indonesia. Revolusi ini tidak bisa lain daripada roman muka nasionalis, agama, komunis,” kata Sukarno.

Terlebih dalam tahapan revolusi nasional-demokratis, yang arahnya adalah melikuidasi penindasan asing dan sisa-sisa feodalisme di dalam negeri. Kekuatan-kekuatan nasional yang demokratis dan anti-imperialis, baik nasionalis, agamis, maupun marxis, mutlak harus bersatu.

Masih Relevankah Nasakom?

Sebelum menjawab relevansi Nasakom untuk saat ini, perlu mengurai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini dan tugas nasional yang diemban oleh seluruh patriot Indonesia kedepan.

Kita sekarang ini berhadapan dengan model penjajahan baru atau, meminjam istilah Sukarno-neokolonialisme. Berbeda dengan kolonialisme lama yang menuntut ada penguasaan langsung, kolonialisme baru ini menggunakan bentuk halus seperti tekanan ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Neokolonialisme ini menyebabkan Indonesia kehilangan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian nasional. Hampir semua kebijakan politik pemerintah didikte dari luar, oleh pemerintah dan lembaga asing. Sementara di lapangan ekonomi, sebagian besar sumber daya dan kekayaan nasional dikuasai oleh korporasi asing. Identitas dan kepribadian nasional kita dihancurkan oleh serbuan gaya hidup individualis dan konsumeristik.

Itulah persoalan pokok bangsa sekarang. Adalah tugas kita, seluruh bangsa Indonesia, baik nasionalis, agamis, maupun sosialis, untuk bersatu-padu melawan neokolonialisme itu. Dan inilah tugas nasional kita sekarang ini: mengusir neokolonialisme dan memperjuangkan tegaknya Trisakti.

Untuk menjawab persoalan bangsa itu, mutlak ada persatuan nasional. Entah apapun namanya. Yang jelas, semua kekuatan nasional, baik nasionalis, agamis, maupun sosialis, harus bersatu-padu mengakhiri neokolonialisme itu.

Malahan, persatuan yang dibutuhkan sekarang harus lebih luas dari cakupan aliran politik, tetapi menjangkau semua sektor sosial yang terkena dampak proyek neoliberalisme di Indonesia. Bukan hanya sektor sosial yang dimiskinkan, seperti buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, masyarakat adat, tetapi juga sektor yang dirugikan seperti pelaku industri lokal/nasional.

Muhammad Ikbal A Ibrahim, Wakil Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Sulawesi Tengah; Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tengah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut