Sudah Siapkah Indonesia Memasuki Pertanian 4.0?

Sejak dipopulerkan oleh Klaus Schwab lewat bukunya, The Fourth Industrial Revolution, istilah Revolusi Industri 4.0 menjadi penanda untuk datangnya zaman baru.

Zaman baru ini akan membawa serta teknik dan alat-alat baru, seperti kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), human-machine interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi percetakan tiga dimensi (3D). Pokoknya, ini zaman super-canggih.

Karena saking super-canggihnya, banyak yang mendadak takjub. Tidak terkecuali para politisi kita. Lihat saja, mereka menjadi pengkhotbah paling depan untuk mengajak kita menyambut era Industri 4.0, tanpa membelalakkan mata untuk melihat kondisi tenaga-tenaga produktif di negerinya.

Tidak terkecuali di sektor pertanian. Tak mau ketinggalan dengan gerbong Industri 4.0, di sektor pertanian juga diadopsi istilah Revolusi Pertanian 4.0. Di zaman baru ini, pertanian kita akan bersentuhan dengan teknologi robot, data besar, sensor dan drone, dan alsistan super-canggih lainnya.

“Ke depan olah lahan, tanam, panen hingga pengolahan dilakukan menggunakan remote control dari rumah,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seperti dikutip oleh Republika.co.id, Jumat (28/9/2018).

Pertanyaannya, sudah siapkah pertanian kita memasuki zaman baru itu?

NGOMONG POLITIK, sebuah program diskusi via live streaming yang digagas oleh berdikarionline.com, berusaha menjawab pertanyaan itu lewat tajuk berjudul Mengagas Politik Pertanian 4.0.

Untuk membahas ini, NGOMONG POLITIK menghadirkan tiga tamu istimewa, yaitu Irendra Radjawali, seorang ilmuwan muda berpandangan progressif; Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); dan Ahmad Rifai, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN).

Yuk, tengok data:

Dari sekitar 26,1 juta petani di Indonesia, sebanyak 22,3 juta diantaranya berusia 35 ke atas. Hanya 3,4 juta yang yang berusia 35 tahun ke bawah (petani muda).

Kemudian, sebanyak 32,7 persen tidak tamat SD, sebanyak 39,9 persen tamat sekolah dasar, dan sebanyak 27,4 persen berpendidikan SMP ke atas. Artinya, 72,6 persen petani Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah.

(Diolah data: BPS, 2013)

Radja, sapaan akrab Irendra, menyebut tiga hal mendesak yang perlu dipersiapkan untuk merespon revolusi pertanian 4.0. Pertama, mengembalikan minat anak muda untuk bekerja di sektor pertanian. Kedua, pertanian harus berbasis pengetahuan dan data. Dan ketiga, teknologi harus inklusif dan bersifat kolektif.

“Tugas kita, mengubah data jadi informasi. Informasi jadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi pemahaman. Pemahaman melahirkan kebijaksanaan,” ujar ahli pembuat drone ini.

Sementara, bagi Dewi, teknologi merupakan sesuatu yang bebas nilai. Artinya, di satu sisi bisa memberi manfaat bagi manusia, tetapi di sisi lain bisa berdampak buruk.

Ia mengingatkan pengalaman Revolusi Hijau yang berdampak negative secara luas kepada masyarakat. Salah satunya, kehadiran mekanisasi yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang tersingkir dari sektor pertanian.

“Akhirnya, desa menjadi produsen buruh migran dan tenaga kerja murah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan, sebelum bicara teknologi lebih lanjut, ada persoalan mendasar yang perlu diperjelas, yaitu tanah.

“Faktanya, pertanian kita kekurangan lahan. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian mencapai 150-200 ribu per tahun, akibat industrialiasi, properti, dan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Ditambah lagi, setiap menitnya ada satu rumah tangga petani yang terlempar keluar dari sektor pertanian.

Karena itu, bagi Dewi, pertanian 4.0 tidak bisa tutup mata dengan isu konversi lahan pertanian dan ketimpangan agraria. Dia menegaskan, tanpa reforma agraria, sulit berharap pertanian 4.0 bisa mengakhiri ketimpangan dan mensejahterakan rakyat.

Melihat jejalan fakta-fakta itu, Dewi mempertanyakan gembar-gembor pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, tentang revolusi Pertanian 4.0.

“Revolusi pertanian macam apa yang mau dijalankan dengan kondisi begitu? Revolusi pertanian ini untuk siapa, digunakan oleh siapa, untuk tujuan siapa,” paparnya.

Dia khawatir, jika revolusi teknologi tidak bernuansa kerakyatan, ujungnya justru memperlebar ketimpangan.

Sementara itu, Ahmad Rifai mencoba memotret sejarah politik pertanian Indonesia, dari zaman Hindia-Belanda, era kemerdekaan, Orde Baru hingga sekarang ini.

“Sekarang ini, politik pertanian kita gak jelas, mau dibawa kemana?” ujarnya.

Bagi Rifai, kunci untuk menyambut era revolusi 4.0 adalah pendidikan atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab, pengetahuan menjadi kunci untuk siapa pun agar bisa mengakses teknologi.

Cek data lagi, Yuk:

Jenis data BPS Kementan
Potensi Luas Panen 10,9 juta ha 15,5 juta ha
Produksi beras 32,42 juta ton 48 juta ton
Luas sawah baku 7,1 juta ha 8,18 juta ha
Konsumsi beras per tahun 29,57 juta ton 33,89 juta ton

Bicara data, yang merupakan kata kunci dalam revolusi pertanian 4.0, persis di sinilah salah satu persoalan mendasar pertanian kita. Sampai sekarang, kita belum punya data pangan yang akurat, dari luas sawah, produksi hingga konsumsi.

Rifai berpendapat, urusan data pangan harusnya diurus oleh satu lembaga, sehingga tidak bisa setiap lembaga atau Kementerian punya data sendiri-sendiri.

“Supaya datanya tidak tumpang tindih dan saling bertolak-belakang,” tegasnya.

Sementara Dewi menyoroti data agraria yang sulit diakses oleh publik, seperti data lahan pertanian dan HGU terlantar. Padahal, data-data tersebut penting untuk agenda reforma agrarian.

“Semua informasi, database, itu dikuasai oleh Negara dan korporasi besar,” ungkapnya.

Radja menegaskan pentingnya publik terlibat dalam membuat, membaca, mengartikulasikan data. Sehingga data publik tidak diakuisisi oleh korporasi besar yang memonopoli penguasaan dan penggunaan data.

Karena itu, penting bagi gerakan sipil, termasuk gerakan petani, membangun sistim data.

Bicara pertanian 4.0, data ini perlu diketahui juga:

Dari sekitar 262 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 50 persen atau 143 juta yang terhubung dengan internet. Itupun, sebanyak 72,41 persen adalah masyarakat urban.

Lantas, bagaimana memastikan revolusi pertanian 4.0 jika internet belum terakses secara massal, cepat dan tak terbatas?

Sumber data: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Setidaknya ada empat hal yang menjadi kesimpulan sekaligus rekomendasi kepada pengambil kebijakan politik sebelum gembar-gembor bicara pertanian 4.0.

Pertama, selama medium untuk menanam itu masih tanah, maka bicara teknologi 4.0 akan absurd jika tidak bicara soal akses petani terhadap tanah. Dalam hal ini, pertanian 4.0 harus bergandengan dengan agenda reforma agrarian.

Kedua, penggunaan teknologi harus inklusif dan partisipatif. Teknologi tidak boleh dikuasai, apalagi dimonopoli, oleh segelintir tangan. Sebab, jika jika teknologi dikuasai oleh segelintir tangan—anggaplah korporasi, ditambah lagi orientasinya bisnis, maka bisa diduga pertanian 4.0 hanya akan memperparah ketimpangan.

Ketiga, perlu perhatian serius pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, terutama di pedesaan. Pertanian 4.0 akan menjadi mimpi, jika tidak dibarengi upaya mencerdaskan rakyat desa agar mereka melek pengetahuan dan teknologi.

Keempat, penggunaan teknologi modern tidak boleh menghancurkan pengetahuan turun temurun para petani, seperti sistim Subak di Bali.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut