Sudah Saatnya Mendorong “Referendum Pertambangan”

Kehadiran perusahaan tambang tak selamanya membawa berkah. Di berbagai daerah, kehadiran perusahaan tambang mendapat perlawanan rakyat. Konflik pertambangan pun meletus dimana-mana. Bahkan sudah ada korban jiwa.

“Ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang sangat memihak kepentingan modal. Mereka dengan seenaknya mengeluarkan ijin pertambangan,” kata Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Nusa Tenggara Timur, James Foat, di Kupang, Selasa (29/5/2012).

Menurut catatan James, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat ini sudah mencapai 10.235. Dan, sudah sudah ada 4.151 IUP yang sudah beroperasi. Sebagian besar bergerak di sektor batubara.

Di NTT sendiri, kendati sektor pertambangan bukan prioritas, jumlah ijin pertambangan itu sudah mencapai ratusan. “Pemberian ijin pertambangan sangat massif dalam beberapa tahun terakhir,” kata James.

James menjelaskan, massifnya pemberian ijin pertambangan itu berpotensi memicu konflik di berbagai daerah. Pasalnya, seperti diungkapkan James, kehadiran perusahaan tambang sering membawa masalah: perampasan tanah rakyat, pengrusakan lingkungan, dan penghancuran mata-pencaharian penduduk di sekitar kawasan pertambangan.

Daerah yang sedang mengalami konflik pertambangan di NTT, diantaranya: Sumba Timur, Sumba Barat, Lembata, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara. Sebagian besar korbannya adalah masyarakat transmigran.

Jangan sekedar Anti Tambang

Sejauh ini, penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang di NTT mulai terjadi. Ada tiga kekuatan utama yang kontinyu mengangkat isu pertambangan ini, yaitu LSM, pihak gereja, dan organisasi pergerakan.

Namun, ada perbedaan cara pandang diantara kelompok-kelompok ini terkait soal pertambangan ini. Kelompok LSM, misalnya, bersikukuh pada posisi “anti-tambang”. Sedangkan kelompok pergerakan, khususnya Partai Rakyat Demokratik (PRD), berusaha untuk membawa perspektif lebih luas.

Bagi James Faot, yang mewakili PRD, penolakan kehadiran tambang harus disertai dengan solusi-solusi programatik. “Kita jangan sekedar anti-tambang. Akan tetapi, kita juga perlu memikirkan kesejahteraan rakyat. Misalnya, kalau tambang ditolak, lantas apa solusi untuk mengangkat ekonomi NTT,” jelasnya.

Selain itu, menurut James, kehadiran perusahaan tambang juga sering memicu pro-kontra di tengah rakyat. Jika tidak diberi solusi programatik, maka pro-kontra ini bisa mengarah pada konflik horizontal.

Referendum pertambangan

Untuk mengartikulasikan pendapat rakyat mengenai kehadiran pertambangan, maka PRD NTT mengusung gagasan “Referendum Pertambangan”. “Ini semacam pemilu kebijakan. Kita ingin agar rakyat yang menentukan kebijakan,” kata James.

James menjelaskan, referendum akan menjadi ruang partisipatif bagi rakyat untuk menentukan nasib mereka terkait pertambangan. Selain itu, referendum juga diharap bisa menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat lokal.

Sebagai tahap awal, Persatuan Anti-Kolonialisme (PAK) NTT—aliansi lebar yang mengusung gagasan referendum tambang—sudah mempersiapkan penggalangan petisi. Akan tetapi, proses penggalangan petisi ini belum berjalan maksimal.

Selain itu, PRD NTT juga berusaha mengkampanyekan gagasan referendum ini di berbagai forum-forum diskusi. Juga, tak kalah pentingnya, PRD berusaha menggalang kekuatan-kekuatan politik yang lebih luas. “Kita sedang mempersiapkan rapat akbar pertambangan di NTT. Ini untuk melibatkan sektor luas,” kata James.

Model referendum tambang sudah berlangsung di sejumlah negara di Amerika Latin. Di Ekuador, tepatnya di Quimsacocha, sebuah referendum tambang digelar oleh gerakan sosial dan rakyat setempat.

CONAINE, sebuah organisasi payung gerakan sosial dan masyarakat adat di Ekuador, aktif mengkampanyekan dan mendorong referendum pertambangan ini. Sebuah perusahaan tambang dari Kanada, IAMGOLD, terancam angkat kaki setelah masyarakat menyatakan menolak kehadiran mereka via referendum.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut