Subsidi dan Efisiensi Anggaran

Pemerintah telah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) per 1 Juli 2010 sebesar 15%, dan berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam tahun ini juga. Kenaikan harga energi tersebut telah diikuti kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya. Pada sisi politik anggaran, kenaikan TDL dan rencana kenaikan BBM (lagi) ini terkait dengan pilihan mencabut berbagai subisidi, termasuk subsidi energi. Di antara sekian banyak alasan pencabutan subsidi, argumentasi mengenai “efisiensi anggaran” sering dikemukakan pemerintah dan para ekonom pendukungnya. Antara lain dikatakan bahwa subsidi harus dicabut karena keberadaannya membuat anggaran menjadi “tidak efisien”.

Langkah yang efisien dalam dunia yang kompetitif dewasa ini dapat dinilai positif. Efisien dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Namun pertanyaannya adalah apakah langkah pencabutan berbagai subsidi dapat dianggap efisien? Menurut pandangan siapa?

Bagi rakyat umumnya, pencabutan subsidi bukanlah tindakan yang efisien. Justru akibat pencabutan subsidi itu rakyat harus membuang lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya agar dapat bertahan hidup atau menjalankan aktivitasnya. Akibat pencabutan subsidi TDL dan BMM semakin banyak industri kecil dan menengah banyak yang gulung tikar, pengangguran bertambah, harga barang kebutuhan pokok naik, waktu tenaga kerja yang dikeluarkan setiap manusia harus lebih banyak untuk memperoleh upah yang lebih murah. Demikian halnya pencabutan subsidi di berbagai sektor ekonomi lainnya (seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan) juga menghasilkan berbagai dampak buruk. Rangkaian proses dan dampak tersebut menggambarkan langkah mundur perekonomian nasional secara besar-besaran.

Sementara di sisi lain kita melihat pemborosan anggaran yang luar biasa, dalam bentuk alokasi untuk belanja rutin dan utang luar negeri. Namun, oleh para penganjur efisiensi justru turut serta menikmati situasi yang tidak efisien tersebut. Padahal bila bisa diefisienkan, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk berbagai subsidi yang dibutuhkan rakyat.

Logika subsidi menganjurkan tindakan afirmatif oleh negara untuk menjaga dan memajukan aktivitas produksi rakyat. Dalam mekanisme pasar yang tidak netral sekarang, peran negara diperlukan lebih dari sekadar menyerupai CSR (Corporate Social Responsibility), yang hanya menambal-sulam dampak-dampak buruk sistem yang diciptakan. Negara harus membatasi alokasi anggaran untuk konsumsi, baik konsumsi pegawai maupun konsumsi rakyat melalui program-program belas kasihan.

Pengalokasian anggaran untuk aktivitas belas kasihan semacam itu hanya menampilkan contoh lain tidak efisiennya pengelolaan anggaran. Siklus ekonomi yang paling sederhana membuktikan bahwa konsumsi (aktivitas pertukaran) tidak akan bisa terjadi tanpa adanya aktivitas produksi. Pemaksaan konsumsi tanpa produksi hanya menghasilkan utang yang menumpuk dan wujud negara yang eksploitatif. Sementara aktivitas produksi dewasa ini mutlak membutuhkan sumber energi, yang saat ini mayoritas diperoleh dari listrik dan BBM. Oleh karena itu, posisi negara dalam melihat persoalan subsidi dan efisiensi harus diubah, dengan melihatnya dari sudut pandang rakyat. Ketika politik anggaran tidak pro rakyat tetap dipertahankan maka jurang kehancuran bangsa pun semakin terbuka.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut