Stop Ekspor Bahan Mentah!

peti-kemas-ekspor.jpg

67 tahun lalu, dalam sebuah Konferensi Ekonomi di Jogjakarta, Bung Hatta berujar, “sejak kemunculan kapitalisme liberal sesudah 1870-an, Indonesia hanya dipandang sebagai onderneming besar, untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia.”

Bung Hatta menyimpulkan, dasar ekonomi kolonial jaman itu adalah ekonomi-ekspor. Sistem ini membawa dampak buruk. Pertama, pengabaian terhadap pasar internal. Kedua, rakyat Indonesia hanya dijadikan tenaga kerja murah. Ketiga, tidak melahirkan basis untuk industrialiasi dan mendorong maju tenaga produktif di dalam negeri.

Menurut Bung Hatta, dasar dari setiap perekonomian seharusnya adalah memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam logika ini, tujuan utama produksi adalah kebutuhan rakyat. Barang yang diimpor seharusnya hanya barang kebutuhan rakyat yang belum sanggup diproduksi di dalam negeri. Sebaliknya, ekspor hanya boleh dilakukan untuk sekedar menutupi biaya impor.

Perekonomian berbasis “ekonomi ekspor” justru melakukan sebaliknya. Tujuan produksinya hanyalah ekspor, yang target utamanya mengeruk untung besar. Sebaliknya, semua kebutuhan rakyat akhirnya didapatkan melalui impor. Akibatnya, pasar dalam negeri terbengkalai, rakyat hidup melarat, dan tenaga produktif di dalam negeri tidak berkembang.

Sayang, para penyelenggara negara, terutama sejak Orde Baru hingga sekarang, mengabaikan pesan Bung Hatta itu. Sejak Orde Baru hingga sekarang, ekonomi Indonesia tetap berbasis pada ekonomi-ekspor. Ekspor Indonesia sendiri masih mengandalkan bahan mentah: batubara, minyak, bauksit, gas, minyak kelapa sawit, dan karet.

Sementara ekspor hasil industri tak begitu signifikan. Itupun sebagian besar merupakan produk manufaktur berteknologi rendah, seperti industri kertas, kayu dan barang dari kayu, pakaian jadi, kulit dan barang dari kulit, dan industri makanan dan minuman.

Belakang banyak yang mengeritik model ini. Sebagian besar menganggap kebiasaan mengekspor bahan mentah menyebabkan kita kehilangan potensi keuntungan dan nilai tambah. Selain itu, karena tidak diolah di dalam negeri, kita juga kehilangan peluang membangun industri dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga ikut mengeritik model ekonomi ekspor bahan mentah ini. Menurutnya, selama Indonesia bergantung pada ekspor bahan mentah, negara ini tidak akan berkembang menjadi negara maju. “Bangsa ini tidak akan pernah maju karena dapat devisa dari menjual bahan mentah,” katanya, seperti dilansir Kompas (31/7/2013).

Selain itu, Hatta menegaskan, untuk bisa membangun masa depan, pemerintah harus fokus menata sumber energinya, termasuk sumber daya alam yang dimiliki di semua wilayah di Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu kedaulatan untuk menata sumber daya alam.

Tak hanya itu, tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menginginkan agar semua industri melakukan hilirisasi. Ia juga berharap, Indonesia membangun industrialisasi dari mineral yang terkandung di dalam tanah Indonesia.

Seruan Hatta Rajasa itu patut disambut baik. Namun, kita berharap agar pernyataan Hatta Rajasa itu tidak berhenti sebagai sikap politik pribadi, tapi mestinya diperjuangkan pula dalam perumusan kebijakan ekonomi negara. Apalagi mengingat posisinya sebagai Menko Perekonomian.

Pertanyaannya: mungkinkah Hatta Rajasa berseberangan dengan kebijakan rezim SBY? Sementara, kita tahu, Hatta Rajasa merupakan salah satu pembela setia atau loyalis kebijakan neoliberal rezim SBY. Selama ini Hatta juga turut mengamini sistem ekonomi saat ini, yakni neoliberalisme, yang menyebabkan hilangnya kedaulatan ekonomi kita.

Memang sejatinya, bila ingin ekonomi nasional berkembang, harus ada pemutusan dengan model ekonomi kolonial. Harus ada reorientasi model ekonomi. Semangat pasal 33 UUD 1945 sebetulnya dalam arah melikuidasi sisa ekonomi kolonial itu dan sekaligus meletakkan basis menuju ekonomi yang memakmurkan rakyat.

Reorientasi itu mencakup beberapa hal. Pertama, harus ada reorientasi produksi dari berorientasi ekspor menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat. Barang yang diproduksi adalah bahan kebutuhan rakyat. Dengan begitu, kita tidak bergantung pada impor.

Kedua, memastikan terjadi transfer keuntungan dari pengelolaan SDA kepada rakyat melalui peningkatan belanja sosial, seperti pendidikan, kesehatan, ketersediaan sembako, dan lain-lain. Ini selaras dengan amanat pasal 33 UUD 1945 bahwa tata-kelola SDA harus membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketiga, mendorong pembangunan industri olahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Ini bisa dimulai dengan mentransfer sebagian keuntungan dari sektor ekstraktif ke pembangunan industri olahan SDA.

Memang, belakangan ini pemerintah giat berkampanye mengenai strategi hilirisasi produk primer. Salah satu langkahnya adalah menaikkan bea ekspor atau penutupan ekspor bahan mentah. Namun, kebijakan itu saja belum cukup. Itu baru soal ketersediaan bahan baku. Namun, strategi hilirasi produk primer perlu dukungan modal, pasokan energi, infrastruktur, jaminan pasar, dan lain-lain.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut