STN: UU Pangan Tidak Menjamin Kedaulatan Pangan

Pengesahan UU pangan yang baru, yang merupakan pengganti No 7 Tahun 1996, terus menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah organisasi petani sudah melancarkan kritikan pedas terhadap UU pangan ini.

Dalam aras itu, Serikat Tani Nasional (STN) juga melontarkan kritikan serupa. Bagi STN, UU pangan sekarang ini belum menjamin kedaulatan pangan. Selain itu, UU pangan juga belum melindungi kaum tani.

“Jika ditelisik lebih jauh, maka UU Pangan ini sama-sekali tidak memberikan kedudukan yang istimewa buat ekonomi rakyat. Sebaliknya, UU pangan ini memberi ruang kepada korporasi swasta,” kata Ketua STN, Yoris Sindhu Sunarjan, di Jakarta (25/10/2012).

Menurut Yoris, UU pangan masih menganggap produk pangan sebagai komoditi. Ini bisa dilihat pada diadopsinya istilah “pelaku usaha” (pasal 17) dan “daya saing” (pasal 18). Akibatnya, UU pangan sulit diharapkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di dalam negeri dan mengangkat kesejahteraan kaum tani.

Selain itu, Yoris juga menjelaskan, UU pangan ini menggabungkan konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Padahal, dua konsep itu punya pengertian berbeda dan sangat berlawanan.

“Kalau konsep ketahanan pangan itu hanya berbicara soal ketersediaan bahan pangan. Konsep ini tidak mempersoalkan dari mana dan bagaimana pangan itu diproduksi. Akibatnya, impor pangan pun dimungkinkan. Sedangkan kedaulatan pangan menjamin hak rakyat atas pangan, termasuk bagaimana memproduksi produksi pangan itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” tegasnya.

Persoalan lainnya, kata Yoris, UU pangan ini masih tetap membuka peluang bagi kebijakan impor pangan. Dengan demikian, pemerintah belum punya tekad bulat untuk keluar dari ketergantungan terhadap impor.

“Sangat mungkin ini terjadi karena pemerintah Indonesia masih tunduk pada kesepakatan AoA (Agreement on Agriculture)-nya WTO,” tambahnya.

Hal lain yang disoroti STN dalam UU pangan baru ini adalah dibolehkannya produk pangan hasil rekayasa genetika, dibolehkannya produksi pangan untuk program bahan bakar energi (biofuel), dan perampasan keanekaragaman hayati lokal ke tangan individu atau korporasi melalui hak cipta, dan lain-lain.

Menurut Yoris, UU pangan baru ini mestinya mengambil semangat ‘demokrasi ekonomi” pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi mengisyaratkan adanya penguasaan alat produksi oleh massa rakyat, pengorganisasian produksi secara kolektif, dan tujuan produksi untuk kepentingan rakyat.

Agus Pranata

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut