STN NTB Rapat Dengar Pendapat Soal Jebloknya Produksi Beras

Tahun ini, Indonesia gagal penuhi target produksi beras nasional. Capaian produksi beras tahun 2011 paling maksimal hanya 66 juta ton. Itu lebih rendah atau kurang 4 juta ton dari target nasional sebesar 70 juta ton.

Merespon persoalan itu, Pengurus Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW STN) Nusa Tenggara Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian Provinsi NTB. Rapat dengar pendapat itu khusus membahas soal jebloknya produksi beras nasional.

H. Abdul Maad, yang mewakili Dinas Pertanian NTB, menjelaskan sejumlah program pemerintah untuk mencapai target produksi beras nasional tersebut. Ada program yang diluncurkan dengan nama Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).

Lima BUMN pangan, yakni PT Pertani, PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pupuk Sriwidjaja (Holding), PT Perhutani, dan Perum Bulog telah sepakat untuk mengelola lahan 570 ribu hektare, bekerjasama dengan petani.

Program GP3K merupakan pola kerja sama BUMN dengan petani melalui pola bayar panen (yarnen), di mana seluruh kebutuhan sarana produksi petani dibantu dalam bentuk pinjaman natura dan innatura dan dikembalikan atau dibayar oleh petani setelah panen.

Bagi Ahmad Rifai, ketua STN NTB, program pemerintah itu belum bisa dikatakan berjalan dengan sukses. Buktinya, kata dia, target produksi beras nasional gagal tercapai dan harga beras di pasaran tetap tinggi.

Di provinsi NTB, harga beras masih berkisar Rp8 ribu/kg hingga Rp9 ribu/kg. “NTB masuk kategori lumbung beras, tetapi kok harga beras di sini masih tetap mahal,” kata Ahmad Rifai.

Sebagian besar beras produksi petani NTB dijual di Bali, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan beras untuk penduduknya, Pemerintah NTB hanya membagikan beras raski yang notabene berkualitas rendah. “Ini sangat paradoksial bagi kami. Petani NTB adalah produsen beras, tetapi kok mereka makan beras warna kuning,” ujar Ahmad Rifai.

Ahmad Rifai juga menggaris bawahi bahwa penurunan produksi beras juga disebabkan oleh menyusutnya areal pertanian. NTB yang memiliki luas total mencapai 20.153,15 kilometer persegi, tetapi sekitar 44,24 persen itu menjadi kawasan pertambangan.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian sendiri terungkap, bahwa untuk meningkatkan produksi beras Pemda NTB 120 traktor, pupuk, dan Pompa air. STN menganggap bantuan itu sangat minimum.

“Bagaimana bisa menaikkan produksi jikalau bantuan traktor hanya 120 buah. Dan itu harus dibagi ke 10 kabupaten di NTB. Berarti masing-masing cuma dapat 10 traktor. Itu tidak akan efektif,” ungkap Ahmad Rifai.

Sejauh ini, menurut Ahmad Rifai, total bantuan traktor untuk petani baru berjumlah 1115 buah. Sementara jumlah penduduk NTB mencapai 5 juta orang, dimana sebagian besarnya adalah petani. “Itu logikanya 1 kecamatan 1 traktor. Tidak akan cukup,” tegas Ahmad Rifai.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Husni Ansyori

    Katanya Tahun 2015 Indonesia targetkan 10 juta ton beras, dan NTB dijatah memproduksi 2,5 juta. Sementara saat ini saja Produksi NTB pada kisaran 1,5 juta ton. Ironis: subsidi dikurangi, lahan merosot, iklim tidak menentu dan sebagainya. Pmerintah NTB sepertinya terllalu memaksakan diri untuk jadi lumbung pangan dengan target produksi seperti itu. Belum lagi soal sumberdaya air (kualitas dan kuantitas), sarana irigasi, deforestasi,konversi lahan, hama penyakit hingga ketidakberpihakan Tuhan.

    Nanti, pasti petani yang ditekan, jika target tidak tercapai petani juga yang bakal dikambinghitamkan.
    Menurut hitung-hitungan Dinas PU NTB, layanan air untuk produksi padi sebanyak itu tidak bisa dijamin, bahkan sekarang sj masih kurang.