STN Kecam Aksi Premanisme Pam Swakarsa Dua Perusahaan HTI

Pada hari Kamis (02/08), sekitar pukul 13.00 WIB, sebanyak 75 orang petani yang mewakili Warga Dusun Kunangan Jaya II (Batanghari) dan Warga Mekar Jaya (Sarolangun) yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) melakukan aksi demonstrasi ke Markas Polda Jambi di Jalan Jenderal Sudirman, Thehok, Jambi.

Mereka menuntut agar aksi premanisme (penganiayaan, pengrusakan dan pembakaran) oleh Pam Swakarsa PT.Agronusa Alam Sejahtera dan PT.Wanakasita Nusantara (perusahaan HTI) di perkampungan warga segera dihentikan dan diusut tuntas oleh Kepolisian.

Dalam aksi tersebut, perwakilan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam 113, organisasi mahasiswa Lingkar Jambi, dan pengurus Partai Rakyat Demokratik, juga mengikuti aksi tersebut untuk memberikan dukungan solidaritas. STN dan beberapa organisasi tersebut tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33).

Setelah melakukan long-march dari Taman Makam Pahlawan Jambi menuju Mapolda, koordinator lapangan, Gondo Rahmanto (warga Kunangan Jaya II), langsung melakukan orasi di depan pintu gerbang Mapolda Jambi. Dalam orasinya, Gondo meminta agar Negara (Kepolisian) jangan kalah dengan Preman Perusahaan HTI dan Perkebunan. Gondo juga meminta agar konflik lahan di dua dusun tersebut dan juga di dusun SAD 113 dipercepat penyelesiannya oleh Tim Terpadu yang telah dibentuk oleh Pemerintah.

Setelah melakukan orasi, perwakilan warga diterima oleh Direktur Intelkam Polda Jambi, Kombes Bagas Uji Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Polda berjanji akan segera melakukan supervisi ke Polsek tempat warga melapor agar kasus premanisme tersebut segera diusut tuntas. Selain itu, Polda juga akan memerintahkan Polres Batanghari dan Polres Sarolangun melakukan pengamanan di Perkampungan Warga.

Di sela-sela aksi tersebut, Aam, Sekretaris KPW PRD Jambi, menjelaskan bahwa keberadaan korporasi dan bisnis di mana pun pasti berorientasi mencari keuntungan. Namun bukan berarti hal itu bisa dilakukan dengan melanggar HAM masyarakat karena pelaku bisnis juga memiliki kewajiban di bidang HAM. “Soekarno bersama para pendiri Bangsa Indonesia lainnya telah memahami sifat dasar korporasi ini, sehingga para pendiri bangsa membatasi ruang gerak korporasi (perusahaan swasta) dengan Pasal 33 dalam UUD 1945,” katanya.

Menurutnya, Soekarno dan pendiri bangsa lainnya bukannya anti-korporasi, tetapi mereka menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting (termasuk perkebunan dan kehutanan skala besar) tidak boleh dikuasai oleh korposasi (perusahaan swasta). Dan sikap tegas Pasal 33 UUD 1945 ini juga telah dijabarkan jelas dalam UUPA 1960, dimana perusahaan (swasta) harus dibatasi dalam pemberian izin pengelolaan lahan.

Namun, kata Aam, semangat para pendiri bangsa tersebut tidak diteruskan oleh para Pemimpin Bangsa Indonesia dan juga Pemerintah yang berkuasa pada hari ini. Sehingga, dengan mudahnya para korporasi (perusahaan swasta) mendapatkan izin lahan yang begitu luas dengan melanggar semangat Pasal 33 UUD 1945. Bahkan, Pemerintah juga tidak peduli jika didalam areal yang mereka berikan izin sudah ada rakyatnya (petani) yang sudah hidup dan bermukim disana.

Lebih parahnya lagi, setelah mendapatkan izin lahan yang begitu luas, para korporasi tersebut kemudian membentuk pasukan preman (Pam Swakarsa) untuk mengusir warga yang sudah bermukim lebih dahulu dilahan tersebut. Dan terhadap tindakan barbarisme (premanisme) oleh korporasi ini, Negara (Kepolisian) seolah-olah tak berdaya menghadapinya.

Untuk diketahui, di dusun Mekar Jaya, Kabupaten Sorolangun, seorang petani bernama Edi Purwanto didodos kepalanya dengan menggunakan dodos sawit oleh Preman PT.AAS. Itu terjadi pada tanggal 28 Juni 2012 lalu. Akibatnya, Edi harus dilarikan ke Rumah Sakit dan lukanya dijahit sampai 21 jahitan. Kemudian, di dusun Kunangan Jaya II, Kabupaten Batanghari, preman perusahaan menganiaya 3 petani. Itu terjadi pada tanggal 30 Juli 2012. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Mandiangin dan Polsek Bajubang, namun sampai saat ini pelakunya belum ditangkap.

Sebelum warga membubarkan diri, Abas Subuk, ketua Suku Anak Dalam (SAD) 113 sempat memberikan orasi penutup. Dalam orasinya, Abas mengajak seluruh komponen bangsa baik masyarakat adat, petani, buruh maupun mahasiswa untuk bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 untuk melawan perusahaan-perusahaan yang telah merampas hak rakyat dan melanggar kontitusi.

Joko Supriadi

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut