SRMI: Pemerintah Perlu Evaluasi dan Audit BPJS

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendesak pemerintah segera mengevaluasi dan mengaudit penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Desakan itu disampaikan oleh SRMI melalui aksi massa yang digelar di depan Istana Negara, Rabu (4/9/2019). Aksi yang melibatkan ratusan massa aksi yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga ini juga menolak kenaikan iuran BPJS.

Ketua Umum SRMI Wahida Baharuddin Upa menjelaskan, kenaikan iuran BPJS, tanpa melalui evaluasi dan audit secara menyeluruh, sama saja dengan membiarkan persoalan defisit akan terus berlanjut.

“Defisit ini kan sudah terjadi sejak program ini dimulai dan setiap tahun bertambah. Artinya, ada yang salah dengan sistem dan tata-kelolanya, sehingga perlu evaluasi dan audit,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan negara terus menyuntikkan dana ke BPJS sekaligus menaikkan iuran peserta mandiri hanyalah bentuk pengalihan beban masalah di BPJS ke Negara dan rakyat.

“Masalahnya di sistem dan tata-kelola, tetapi bebannya terus ditimpakan ke APBN dan rakyat. Ini kan tidak benar,” tegasnya.

Wahida pun membandingkan program jaminan kesehatan yang dijalankan BPJS dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saat itu, tahun 2014, anggaran Jamkesmas tak lebih dari 8,6 triliun, tetapi masih menyisakan dana sisa yang diserahkan ke kas negara,” jelasnya.

Sekarang, lanjut dia, BPJS dengan gelontoran dana lebih besar ditambah iuran dari peserta mandiri justru terus mengalami defisit dari tahun ke tahun.

Karena itu, bagi Wahida, pemerintah harusnya memeriksa akar persoalan, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang menambah beban hidup rakyat.

“Kenaikan iuran pasti menambah beban hidup rakyat, di tengah situasi ekonomi yang juga tidak baik,” jelasnya.

Dia menegaskan, kesehatan adalah hak dasar Warga Negara yang tidak boleh dirintangi, termasuk persoalan biaya.

Menurutnya, Negara harusnya menciptakan sistim jaminan kesehatan yang memastikan seluruh warga Negara bisa mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan tanpa diskriminasi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut