SRMI Makassar Tuntut Pendataan Ulang Jamkesmas

Ratusan rakyat miskin Makassar yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa di kantor Biro Pusat Statistik (BPS) kota Makassar. Mereka memprotes pendataan BPS terkait jumlah orang miskin yang tidak valid dan akurat.

“Data kemiskinan versi BPS itu sangat tidak valid. Akibatnya, banyak orang miskin yang tidak terdata. Mereka pun akhirnya tidak terdaftar sebagai peneriman program Jamkesmas,” kata Ketua SRMI Sulsel, Firdaus.

Menurut Firdaus, kriteria miskin versi BPS sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “BPS bilang orang yang punya motor itu tidak miskin. Padahal, motor itu kan hasil kredit dan digunakan sebagai alat produksi dengan mengojek,” ujarnya.

Akibat kesalahan pendataan BPS itu, ungkap Firdaus, banyak sekali warga miskin di Makassar terancam tidak bisa mengakses program jaminan kesehatan gratis bagi kaum miskin. “Ini sama saja dengan menghilangkan hak dasar rakyat untuk mengakses layanan dasar,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Daeng Baji, Ketua SRMI Kota Makassar, saat menyampaikan orasinya. Menurutnya, BPS tidak bisa mengaburkan fakta kemiskinan yang nyata-nyata terlihat di tengah-tengah rakyat.

“Kalau memang rakyat itu miskin, ya, katakan dia miskin. Jangan ditutup-tutupi atau dikurangi. Itu namanya manipulasi kemiskinan. Itu juga menghilangkan hak orang miskin mendapat program jaminan kesehatan dan program lainnya,” kata Daeng Baji.

Setelah menggelar orasi beberapa menit di depan kantor BPS, massa aksi SRMI diterima langsung oleh Kepala BPS Makassar, H. Abdul Haris, SE. Menurut Haris, BPS kota Makassar tidak berwenang untuk menambah data baru terkait jumlah orang miskin. “Itu wewenang BPS pusat,” katanya.

Perdebatan pun berlangsung alot. Pengurus SRMI mengaku mengantongi data-data orang miskin yang tidak dijangkau BPS sehingga juga tidak menerima kartu Jamkesmas.

Akhirnya, BPS bersedia membuka ruang komunikasi dengan SRMI mengenai penambahan data orang miskin itu. Selain itu, BPS menjanjikan pertemuan bersama antara BPS, Pemkot Makassar, SRMI, dan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah ini.

Untuk diketahui, dalam aksinya, SRMI disokong oleh sejumlah organisasi gerakan rakyat, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

Firman

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut