SRMI Lampung Tuntut Kartu Berobat Gratis Tidak Memakai Kriteria Miskin BPS

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung agar pembagian kartu berobat gratis tidak mempergunakan kriteria miskin versi Biro Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, menurut SRMI, kriteria miskin versi BPS tidak sesuai dengan fakta konkret kemiskinan di lapangan.

Hal ini disampaikan oleh 30-anggota SRMI saat menggelar aksi massa di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, kemarin (8/6). Dalam aksinya itu, anggota SRMI membawa sejumlah poster berisi tuntutan, diantaranya: “Tolak Kriteria Miskin Versi BPS”; “Harga Mati Untuk Kesejahteraan Rakyat”; Kartu Berobat Gratis Yang Adil dan Merata”.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dari depan pondok Rimbauan menuju Kantor Pemkota Bandar Lampung. Begitu sampai di depan kantor Pemkot, barisan massa SRMI langsung dihadang oleh pagar betis nan rapat dari Satpol PP.

Subehan, salah seorang pengurus SRMI Bandar Lampung, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke kantor Pemkot adalah untuk kepentingan rakyat banyak, sehingga tidak patut dihadang dengan sebuah barikade.

Selain itu, menurut Subhan, tuntutan pokok mereka adalah agar Pemkot Bandar Lampung segera menyusun kriteria miskin yang sesuai dengan realitas dan kondisi rakyat di kota Bandar Lampung. “Jangan lagi mengacu kepada 14 kriteria BPS. Itu sudah tidak relevan. Sebaiknya Pemkot menyusun kriteria miskin yang sesuai dengan realitas kemiskinan di sini,” katanya.

Menurut rencana, Pemkot Bandar Lampung akan menerbitkan 200-an ribu kartu berobat gratis kepada kaum miskin di kota ini. Program ini akan mulai berjalan pada bulan Juni mendatang.

Akan tetapi, menurut Dede Kurniawan, Sekretaris SRMI Wilayah Lampung, program itu bersifat setengah hati. “Kalau masih menggunakan kriteria miskin versi BPS, maka program Pemkot itu pasti tidak menyentuh kaum miskin. Itu tidak lebih dari sebuah ilusi terhadap kaum miskin,” tegasnya.

Bagi Dede, Pemkot tidak bisa mengacu ke kriteria BPS, jika memang punya niat untuk membantu kesehatan rakyat miskin di Bandar Lampung. “Silahkan bikin kriteria miskin menurut keadaan di sini. Lakukan pendataan yang akurat dan melibatkan rakyat banyak,” katanya.

Sementara itu, orator dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang diwakili oleh Rakhmat Husen, mengupas tuntas buruknya layanan publik di bawah kepemimpinan Walikota Bandar Lampung sekarang ini, Herman HN. “Sebulan yang lalu, KPK mengumumkan bahwa Kota Bandar Lampung berada di peringkat kedua kota dengan pelayanan publik terburuk di Indonesia,” kata Husen, yang menjabat sebagai Deputi Politik KPW-PRD Lampung ini.

Husen membeberkan sejumlah fakta, antara lain: infrastruktur publik terbaikan, jaminan pendidikan gratis tidak terbukti, standar upah sangat rendah, tata kota dan kelestarian lingkungan tidak terperhatikan.

Walikota Menjajikan Forum Dialog

Setelah berjam-jam berorasi, massa SRMI diperbolehkan bertemu dengan Walikota Bandar Lampung. Sayang, ketika hendak bertemu, Sang Walikota melemparkan kata-kata kasar: “Ada apa ini? Dari mana kalian? Kok pake demo-demo segala kayak preman. Sudah ada ijin belum datang ke sini?”

Sang Walikota juga dengan angkuhnya mengaku bahwa dirinya merupakan representasi pilihan rakyat Bandar Lampung. “Di sini ada 800 ribu penduduk, sedang kalian cuma datang dengan puluhan orang. Saya adalah walikota yang dipilih rakyat. Kalian jangan omong besar di sini,” kata Sang Walikota mencerca.

Tindakan arogan Walikota ini kontan mendapat balasan dari seorang warga miskin. Suharto, seorang pedagang Sokli dan juga anggota SRMI, langsung angkat bicara. “Kami ini warga kota Bandar Lampung. Bukan preman. Di sini banyak ibu-ibu miskin dan saya sendiri tidak terdata saat pendataan bulan lalu,” katanya.

Mendapat respon itu, Walikota langsung menjawab dengan nada keras: “mana KTP-mu? Nanti ajudan saya mengurus. Soal pendidikan gratis itu, jangan asal menuduh kalau saya tidak serius melakukan pendataan.”

Husen pun menengahi. Husen mengatakan, kedatangan anggota SRMI bukan untuk menentang program walikota, melainkan sebuah bentuk evaluasi kritis supaya program itu benar-benar tepat sasaran dan efektif. Husen pun meminta Walikota agar lebih terbuka menampung aspirasi dan partisipasi rakyat.

Akhirnya, setelah melalui dialog yang berlangsung tegang, Walikota setuju untuk bertemu dengan perwakilan SRMI pada hari Jumat mendatang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut