SPI: UU Pangan Belum Mendukung Kedaulatan Pangan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan Revisi menjadi UU Pangan, Kamis (18/10/2012). Dengan demikian, UU Pangan baru ini sudah menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.

Namun demikian, banyak pihak yang masih skeptis UU pangan ini bisa mendukung kedaulatan pangan. Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI), UU pangan ini masih mengandung banyak kelemahan.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengungkapkan, sejumlah pasal dalam UU pangan justru berpotensi melemahkan kedaulatan pangan. Diantaranya, dalam penjelasan Ketentuan Umum ayat 38 disebutkan, pelaku usaha pangan adalah agrobisnis atau perusahaan mempunyai peran dan hak yang sama dalam proses produski dan pemasaran pangan.

“Ini berarti peran petani, usaha kecil, dan korporasi besar dianggap sama. Hal ini membuka ruang yang luas kepada corporate (perusahaan besar) dalam urusan pangan,” kata Henri Saragih di Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Padahal, kata Henry, pangan ini adalah hal yang sangat vital menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, peran korporat itu harus dibatasi. Sebaliknya, peran negara dan rakyat harusnya diperluas.

Henry menambahkan, pada pasal 77 UU Pangan disebutkan tentang rekayasa genetika. Menurut dia, pencantuman itu bermakna UU Pangan ini membenarkan adanya produk rekayasa genetika.

“Ini membuka peluang produk rekayasa genetika dibenarkan. Padahal, berdasarkan penelitian, penelitian rekayasa genetika sama sekali tidak bisa meningkatkan produksi pertanian,” tegasnya.

Lebih jauh, Henry mengungkapkan, UU pangan ini mengatur soal kelembagaan pangan. Dengan demikian, ada kontrol yang kuat atas sistem pangan mulai dari tingkat nasional hingga desa sebagai cara untuk memastikan tercapainya kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Henry menganggap hal tersebut cukup positif. Sebab, ketentuan itu akan berimplikasi pada adanya koordinasi yang kuat antar lembaga. Hanya saja, menurut dia, lembaga pangan tersebut harusnya mempunyai wewenang kuat mulai dari sektor hulu hingga hilir dari sistem pangan.

“Kalau demikian, kita bisa terhindar dari disorganisasi, seperti ketika Kementerian Pertanian menyatakan produksi cukup, namun Departemen Perdagangan (Depdag) dan Bulog justru berkata perlu dilakukan impor pangan,” katanya.

Secara garis besarnya, Henry menilai, UU ini belum memberikan dukungan yang besar bagi kemampuan petani sebagai pihak yang memproduksi pangan. UU ini juga tidak memberikan penguatan pada produksi pangan yang organik, yang diproduksi dengan pertanian agroekologis dan berkelanjutan.

Karena itu, SPI akan melakukan pengkajian lebih dalam lagi terhadap UU pangan yang baru ini. Nantinya, hasil kajian itu bisa saja merekomendasikan SPI untuk melakukan judicial review terhadap sejumlah pasal dalam UU Pangan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut