SPI Dukung Putusan MK Terkait Uji Materi UU Sistem Budidaya Tanaman

Petani Indonesia (Ilustrasi)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT), Kamis (18/7/2013). Uji materi tersebut diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI),  IHCS,  Bina Desa,  API, IPPHTI, Field Indonesia, KRKP, AGRA, Sawit Watch, SPKS, dan individu petani yakni Kunoto dan Karsinah.

Dalam pembacaan putusannya, MK menganggap pasal  9 (ayat 3), pasal 12 (ayat 1 dan 2) dan pasal 60 bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut tidak punya kekuatan hukum alias tidak berlaku lagi.

Menanggapi keputusan itu, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Petani Indonesia menyatakan putusan itu sangat berdampak positif bagi kedaulatan benih Indonsia. “ Dengan putusan MK atas perkara No. 99/PUU-X/2012 ini, petani kecil bisa dapat varietas atau benih unggul melalui pemulian tanaman sendiri,” kata Ahmad Ya’kub, Ketua Departemen Kajian Strategis DPP SPI, Kamis (18/7/2013).

Selain itu, menurut Ahmad Ya’kub, dengan keputusan MK tersebut, proses pengumpulan,  pencarian dan pendistribusian benih lokal dan atau plasma nutfah di komunitas petani juga  bisa dilakukan. Maklum, sebelumnya petani bisa dikriminalisasi bila melakukan hal tersebut tanpa seizin pemerintah.

Ya’kub mengungkapkan, sejak pemberlakuan UU tersebut pada tahun 2004, belasan petani pemulia tanaman pangan mengalami kriminalisasi dan dipenjara. “UU tersebut sangat mengancam ribuan petani pemulia tanaman dan menjadi biang kerok bagi ketergantungan jutaan petani atas bibit pabrikan beserta turunannya (pupuk kimia/pestisida, dll),” kata Ya’kub.

Karena itu, Ya’kub menuntut pemerintah segera merehabilitasi petani yang pernah mengalami kriminalisasi akibat UU tersebut, baik di hadapan hukum maupun publik secara luas.

Ya’kub juga menjelaskan, UU SBT ini sangat didominasi oleh kepentingan perusahaan benih besar bersertifikat. Akibatnya, petani kecil semakin bergantung pada benih perusahaan besar dengan harga benih relatif tinggi.

Selain itu, benih-benih yang dibuat oleh perusahaan tersebut membutuhkan asupan pupupk kimia dan pestisida yang banyak. Tak hanya itu, diversifitas benih semakin hilang dan banyak benih yang kurang cocok dengan daerah lokal masing-masing. “Hal ini sangat berpotensi memusnahkan benih lokal galur murni,” kata Ya’kub.

Menurut Ya’kub, benih yang dimuliakan oleh petani tidak mungkin untuk menghancurkan pertaniannya sendiri. “Petani pasti ingin yang terbaik. Karena itu, untuk mendapatkan benih terbaik, pemerintah seharusnya membantu petani. Bukan justru membatasi dengan izin dan peraturan yang menyulitkan bahkan sampai mengkriminalkan petani,” ujarnya.

Dalam siaran persnya, SPI menganggap keputusan MK tersebut sangat berkontribusi bagi perjuangan menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut