Solidaritas Untuk Rakyat Bima: 5 Aktivis Persatuan Anti-Kolonialis NTT Gelar Mogok Makan

Hari pertama dari rangkaian aksi solidaritas terhadap rakyat penolak tambang di Bima, Nusa Tenggara Barat, telah dimulai di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aksi ini diikuti oleh sekitar 20an pemuda yang menggelar orasi dan membagi-bagi selebaran di depan Mapolda NTT. Di trotoar, duduk beralaskan tikar tanpa atap, lima orang aktivis: Alberto Maia, Djona Maure, Yo’ab Hembang Ratu, Fransiska Ratna Murni, dan Yulius L. Langwo. Mereka adalah sukarelawan aksi mogok makan hari pertama.

Peserta aksi hari ini memang baru berasal dari sebagian organisasi anggota Persatuan Anti-Kolonialisme Nusa Tenggara Timur (PAK NTT), yaitu Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Serikat Pemuda Rakyat Demokratik (Separatik), Garda Bangsa dan Jaringan Kerja Tegak Hak Asasi Manusia (JKTHAM). Pada rapat semalam, sejumlah organisasi  seperti LMND, IMM, dan PMII menyatakan baru sanggup terlibat pada Selasa (27/12) esok.

Di Kota-kota di NTT, menggelar unjukrasa saat pekan hari raya Natal-Tahun Baru (24 Desember–7 Januari) memang punya tantangan tersendiri. Selain kota yang sepi, mayoritas mahasiswa yang selama ini menjadi tulang punggung mobilisasi unjukrasa sedang berlibur di kampung halaman. Meski begitu, panggilan bersolidaritas dalam perjuangan tentu tak bisa dihindari. Karena itu PAK NTT bahkan mengagendakan rangkaian aksi 5 hari penuh, 26-30 Desember 2011.

Semakin Kuat Bukti Pemerintahan Antek-Imperialisme

PAK NTT menilai peristiwa pembantaian rakyat penolak tambang di Bima NTB sebagai bukti karakter pemerintahan Yudhoyono-Budiono, para gubernur, dan bupati/walikota dan aparatur negara sebagai pelayan modal asing.

Dalam orasinya, Willy Soeharly dari SRMI Kota Kupang, mengatakan NKRI awalnya didisain untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan bangsa, sebagaimana tergambarkan dalam berbagai produk perundang-undangan pada masa awal kemerdekaan.

Ia mencontohkan Pasal 33 UUD’45 yang mengatur perekonomian sebagai sebuah usaha bersama dan menghendaki penguasaan negara atas tanah, air, dan kekayaan alam untuk digunakan mensejahterakan rakyat. Begitu juga UUPA 1960 yang melindungi kedaulatan petani atas tanah.

“Sayangnya, demi kepentingan asing, Yudhoyono mencampakkan beragam produk perudangan progresif itu ke tong sampah. Pembantaian petani Bima yang berkonflik dengan PT SMN, sebuah perusahan yang 95 persen sahamnya dikuasai modal Australia, membuktikan hal tersebut,” kata Soeharly.

Bersolidaritas Sekaligus Membangun Aliansi Strategis

Bagi PAK NTT, rangkaian aksi 4 hari (26-30 Desember) mengemban dua tugas utama. Pertama, mendesak kepolisian segera menghentikan pembantaian terhadap rakyat penolak tambang di Bima. Kedua, sebagai momentum mendorong terbentuknya aliansi jangka panjang dari semua kekuatan progresif di Nusa Tenggara Timur.

“PAK menuntut penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan di NTT hingga diselenggarakannya referendum rakyat. Tuntutan ini diharapkan bisa menyatukan seluruh aktivis yang selama ini berjuang demi kesejahteraan rakyat dan keadilan ekologi di Nusa Tenggara Timur,” kata Yustinus Dharma, koordinator aksi hari pertama.

“Respon terhadap pembantaian petani Bima, merupakan momentum membangun aliansi strategis jangka panjang. Persoalan tambang hendaknya jadi isu penyatu kaum progresif di NTT untuk bicara tentang masa depan NTT yang diinginkan rakyat,” kata Paulus Brikmar.

Selain di Kupang, Aksi serupa akan digelar juga di Ende, Lewoleba, Maumere, dan Ruteng Nusa Tenggara Timur. Di Ende, Sekjend Jaringan Masyarakat Adat (Jagat) NTT, Eustobio Rerorengi melaporkan, hari ini sejumlah aktivis dari PRD dan Jagat NTT melakukan aksi pembagian selebaran di kawasan pertokoan. Unjukrasa baru akan digelar Selasa (27/12).

GEORGE HORMAT

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut