Soal Program Tol Laut, Apa Hambatannya?

Upaya pemerintahan Joko Widodo untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan bagian timur lewat kebijakan tol laut memang membuahkan hasil.

Di beberapa daerah yang sudah terhubung oleh trayek Tol Laut, terutama di Papua dan NTT, memang terjadi penurunan harga. Hanya saja penurunan harganya belum setinggi yang diklaim pemerintah sebesar 20-40 persen.

Berdasarkan hasil riset Maritim Research Institute (MARIN) Nusantara, penurunan disparitas harga kebutuhan pokok, seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, semen dan besi untuk wilayah Papua mencapai 10 persen. Sedangkan untuk wilayah NTT lebih tinggi, yakni 15 persen.

“Sebelum tol laut ini, disparitas harganya sampai 50 persen. Sekarang untuk wilayah Papua turun 10 persen, sedangkan NTT turun 15 persen,” kata Direktur MARIN Nusantara, Makbul Muhammad, dalam konferensi pers hasil Riset Tol Laut di Graha Pena 98 Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Makbul menilai kebijakan tol laut pemerintahan Jokowi, yang tahun ini akan melayani 15 trayek, sudah tepat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan disparitas harga.

Hanya saja, lanjut dia, Riset MARIN Nusantara menemukan sejumlah hambatan di lapangan yang menyebabkan penurunan disparitas harga itu tidak signifikan.

Dia menjelaskan, riset yang dilakukan oleh MARIN Nusantara pada Desember 2017 itu menemukan setidaknya hambatan besar maksimalisasi program tol laut.

Yang pertama, kata dia, adanya oknum perusahaan ekspedisi yang berusaha mengambil untung dan memonopoli jasa pengiriman barang lewat program tol laut.

Modusnya, perusahaan ekspedisi menetapkan harga lebih mahal dari yang ditetapkan oleh operator kapal untuk setiap pengusaha yang ingin menggunakan jasa tol laut.

“Harganya bisa mencapai 70 persen dari harga yang ditetapkan oleh operator kapal tol laut,” ungkap alumnus Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin ini.

Dia mencontohkan, harga per kontainer jasa tol laut rute Surabaya-Monokwari yang ditetapkan oleh operator berkisar Rp 5-6 juta, tetapi oleh ekspedisi dinaikkan menjadi Rp 10-11 juta.

“Hitung saja, kalau ada 100 kontainer, ekspedisi sudah untung sekitar Rp 500-an juta,” paparnya.

Masalahnya, kata Makbul, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran subsidi sangat besar untuk memastikan biaya pengiriman barang kebutuhan pokok lewat tol jasa laut bisa sangat murah.

Untuk diketahui, anggaran subsidi tol laut untuk tahun 2017 mencapai Rp 335 milyar, sedangkan 2018 direncanakan mencapai Rp 447 milyar.

Persoalan kedua, lanjut Makbul, ada pengusaha yang menggunakan jasa tol laut mencampur barang yang dikirim memakai jasa tol laut dan tidak setelah tiba di pasar. Akibatnya, tidak ada perbedaan harga antara barang yang lewat tol laut dengan yang tidak.

“Ini juga menyebabkan disparitas harga tidak turun signifikan,” tegasnya.

Persoalan selanjutnya, menurut dia, banyak kapal tol laut yang kembali dengan muatan kosong atau tanpa muatan balik, yang menyebabkan ketidakseimbangan hilirasi logistik nasional.

“Kami menemukan, hanya kapal tol laut dari sejumlah daerah di NTT yang kembali dengan muatan ikan basah. Di Papua itu tidak terjadi,” jelasnya.

Menurutnya, agar terjadi keseimbangan hilirisasi logistik dan menggerakkan ekonomi daerah yang disinggahi tol laut, kapal tol laut membawa muatan balik berupa komoditas lokal, baik yang mentah maupun sudah diolah.

Persoalan terakhir, tutur Makbul, lemahnya sinergitas antar lembaga terkait dalam mengawal dan mengawasi program tol laut dari pasokan, pengapalan hingga distribusi di pasar.

“Di program Tol Laut ini hanya Kementerian Perhubungan, belum hadir Kementerian Perdagangan. Seharusnya dari pasokan hingga ke kapal, kemudian saat barang diturunkan hingga ke pasar, Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan,” jelasnya.

Sebagai Rekomendasi, MARIN Nusantara berharap agar program rumah logistik Kementerian Perhubungan, Rumah Kita, diperkuat untuk memaksimalkan program hilirisasi logistik tol laut.

Selain itu, pemerintah perlu membuat batasan kuota kontainer  untuk ekspedisi, supaya tidak terjadi monopoli. Selanjutnya, operator kapal perlu memperketat pengawasan stuffing container agar tidak terjadi manipulasi data manifes.

Kemudian, MARIN Nusantara juga mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk Satuan Kerja (Satker), yang melibatkan semua kementerian terkait, untuk memaksimalkan program tol laut dari hulu ke hilir.

Riset yang dilakukan oleh MARIN Nusantara ini berlangsung pada November-Desember 2017. Untuk Papua, riset dilakukan di Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, dan Biak. Sedangkan di NTT riset dilakukan di Maumere, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu dan Waingapu.

Yang menarik, untuk mengurai persoalan dari hulu ke hilir, tim riset Marin Nusantara terlibat dari pelabuhan pemberangkatan, ikut pelayaran, pelabuhan tujuan hingga ke pasar.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut