Soal Perumahan Rakyat, Indonesia Perlu Tiru Venezuela

Sampai tahun 2012, angka backlog (kekurangan) perumahan di Indonesia masih mencapai 13,6 juta unit. Kurangnya perhatian pemerintah turut menambah backlog perumahan tiap tahunnya.

Setiap tahunnya, Indonesia kekurangan rumah sebesar 80% dari total kebutuhan 700.000 unit pertahun. Maklum, pengembang hanya sanggup membangun 150.000 unit rumah atau 20% kebutuhan.

Salah satu pemicu kesenjangan perumahan adalah rendahnya daya beli rakyat. Menurut pakar hukum properti, Erwin Kallo, untuk mencicil rumah, rakyat harus mengeluarkan uang Rp 750 ribu – Rp 1 juta per tahun.

Padahal, banyak rakyat yang dikategorikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) punya penghasilan di bawah Rp2 juta perbulan. Dengan kondisi demikian, mereka kesulitan untuk menyicil rumah.

Di sini, pemerintah dituntut turun tangan. Sebagai misal, jika harga rumah terlalu tinggi dibanding daya beli rakyat, maka mestinya ada mekanisme subsidi untuk rakyat berpendapatan rendah.

Selain itu, pemerintah juga mestinya rela kehilangan pajak perumahan, khususnya untuk kalangan dari MBR, agar biaya produksi rumah bisa dikurangi. Dengan mengurangi atau membebaskan pajak kepada pengembang, misalnya pajak pembelian tanah, IMB dan saat penjualan rumah, maka harga produksi rumah bisa diturunkan.

Lihat pula program pembangunan 1.000 tower rumah susun sederhana milik (rusunami). Rakyat miskin hampir tidak mengendus bau program ini.  Belakangan diketahui, program ini justru bergeser untuk klas menengah. Maklum, dengan patokan harga Rp 144 juta per unit, rakyat miskin hanya bisa mengelus dada.

Terkait persoalan perumahan untuk rakyat miskin ini, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa menganjurkan pemerintah Indonesia meniru pengalaman Venezuela.

“Saya rasa, ada banyak hal yang sangat menarik dan patut ditiru dari program perumahan rakyat pemerintah Venezuela,” kata Wahida.

Pertama, kata Wahida, program perumahan di Venezuela itu jelas dirancang dengan perencanaan jangka panjang. Program perumahan di Venezuela diarahkan melalui program/mission vivienda. Chavez berambisi membangun 2 juta rumah baru bagi rakyatnya hingga 2017.

Di Indonesia, kata Wahida, pemerintah tidak punya rencana pembangunan perumahan rakyat yang jelas. “Pemerintah suka meniupkan angin surga. Tetapi, banyak janji perumahan untuk rakyat itu kandas di tengah jalan. Bahkan ada yang hanya janji-janji belaka,” ujarnya.

Yang kedua, ungkap Wahida, adanya dukungan penuh pemerintah atau negara dalam memastikan program perumahan. Di sana, katanya, pemerintah tidak sekedar membuat regulasi, menyediakan anggaran, dan menunjuk pihak pelaksana, tetapi juga terlibat langsung dalam proses mengontrol dan memastikan pembangunan perumahan itu sesuai target dan tepat sasaran.

Ketiga, misi besar pemerintah Venezuela itu tidak menempatkan rakyat sebagai penonton saja, tetapi telah mengorganisir rakyat melalui komune untuk terlibat dalam program perumahan.

“Ada partisipasi rakyat di dalamnya. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi komune dalam membangun perumahan di pemukimannya. Ada 48% rumah yang dibangun dengan mengandalkan akar rumput,” ungkap Wahida.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut