“Soal Kopra adalah Soal Hidup”

Sejak lima bulan terakhir, harga kopra di sejumlah daerah di Indonesia terjun bebas. Di bulan Juni 2018, harga kopra masih di sekitaran Rp 10.000 hingga 12.000 perkilogram. Sekarang, harganya tinggal Rp 3000 per kilogram.

Di Maluku Utara, anjloknya harga kopra membuat petani menjerit. Sebab, bagi masyarakat sejumlah Kabupaten di Maluku Utara, kopra menjadi tulang punggung utama yang menopang penghidupan ekonomi mereka.

“Dari 2 juta petani kelapa di Indonesia, sebanyak 238.000 diantaranya berada di Maluku Utara. Ini soal hidup banyak orang,” ungkap Fernando Bae, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kota Ternate.

Menurut Fernando, jatuhnya harga kopra bukan hanya memukul penghasilan utama banyak rumah tangga petani kopra, tetapi juga mengancam masa depan studi anak-anak mereka.

“Banyak teman-teman kami, sesama mahasiswa, yang anak petani kopra. Sumber pembiayaan kuliah mereka dari penghasilan kopra. Kalau harga jual kopra sangat rendah, tentu mereka kehilangan sumber pembiayaan,” jelasnya.

Prihatin dengan nasib petani kopra, mahasiswa di Maluku Utara tergerak. Sejak pertengahan November lalu, mahasiswa berbaris bersama petani kopra di jalanan untuk menuntut kenaikan harga jual kopra.

Tanggal 19 November 2018, ribuan mahasiswa Ternate bersama petani yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Rakyat Maluku Utara (KOPRA Malut) menggelar aksi demonstrasi.

Aksi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Ternate, seperti Universitas Khairun (Unkhair), Universitas Muhammadiyah (UMMU) dan STIKIP Kieraha.

Juga melibatkan organisasi pergerakan mahasiswa, seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GAMHAS, SAMURAI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonsia (PMII), Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan lain-lain.

Dalam aksi itu, mahasiswa berusaha menduduki akses jalan menuju Bandara Sultan Babullah Ternate. Namun, menjelang petang, aksi tersebut dibubarkan oleh Polisi dengan gas air mata.

“Ada puluhan mahasiswa yang ditangkap. Puluhan orang mendapat perawatan karena gas air mata. Termasuk ada balita yang terkena gas air mata,” ungkap Fernando.

Setelah itu, aksi demo terus berlanjut. Seperti tanggal 22 November 2018, aksi mahasiswa kembali direpresi oleh aparat kepolisian. Puluhan mahasiswa juga ditangkap.

Dalam tuntutannya, KOPRA Malut menuntut pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait harga sejumlah komoditi penting masyarakat Maluku Utara.

Mereka juga mendesak Pemda membenahi pasokan dan tata niaga kopra dari aksi para tengkulak. Selain itu, mereka mendesak Pemda menyiapkan pembangunan industri olahan kelapa.

“Di Indonesia, Maluku Utara termasuk sentra utama kelapa di Indonesia. Tetapi tidak punya industri pengolahan,” tegasnya.

Untuk diketahui, produksi kelapa Maluku Utara berkontribusi 7,97 persen untuk produksi nasional. Daerah pemasok kelapa lainnya adalah Riau (14,31 persen), Sulawesi Utara (9,3 persen), Jawa Timur (8,89 persen), Sulawesi Tengah (6,02 persen), Jawa Tengah (5,99 persen), Jambi (3,66 persen), Maluku (3,29 persen), Lampung (3,24 persen), dan Jawa Barat (3,0 persen).

Selain di Maluku Utara, aksi memprotes turunnya harga kelapa juga terjadi di Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan.

Pada 19 November lalu, ribuan petani kopra dari Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan menggelar aksi demonstrasi di kantor PT Cargill.

Kemudian, pada 26 November lalu, giliran mahasiswa yang tergabung dalam Kolektif Perjuangan Rakyat Sulawesi Utara menggelar aksi menuntut kenaikan harga kopra di kantor DPRD Sulut.

Di Sumatera Selatan, petani kelapa yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) juga menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD setempat, pada 29 November lalu. Mereka resah karena harga kelapa yang anjlok.

“Harga kelapa per butirnya saat ini sekitar Rp700-1000. Jauh dari sebelumnya yang mencapai Rp2-3 ribu,” kata Ketua STN Sumsel, Muhammad Asri.

Pentingnya Industri Olahan

Sementara itu, di Jakarta, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai mendesak pemerintah segera merespon aspirasi petani kelapa di berbagai daerah.

“Jumlah petani kelapa di Indonesia ada 2 jutaan orang. Kalau dihitung dengan anggota keluarganya, bisa puluhan juta. Kalau harga kelapa terus anjlok, angka kemiskinan akan bertambah,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan skema darurat untuk membeli kelapa petani. Disamping menyiapkan langkah strategis untuk masa depan perkebunan kelapa Indonesia.

Rifai mengungkapkan, selama ini hasil produksi perkebunan Indonesia sangat berorientasi ekspor dalam bentuk mentah. Akibatnya, harganya sangat rentan dengan gejolak harga pasar dunia.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus fokus memikirkan pembangunan industri olahan kelapa dan produk pertanian serta perkebunan lainnya.

“Ini kan semacam ironi, kita penghasil kelapa terbesar di dunia, tetapi tidak punya industri pengolahan. Padahal, kelapa itu bisa menghasilkan puluhan jenis produk turunan,” jelasnya.

Dia juga mendesak Negara hadir dalam rantai pasokan dan tata-niaga kopra agar petani tidak menjadi korban penghisapan para tengkulak dan pemburu rente.

Rifai menyatakan STN sangat mendukung perjuangan para petani kelapa di berbagai daerah. Pihaknya sudah menginstruksikan kepada cabang-cabang STN di berbagai daerah untuk bersolidaritas pada perjuangan petani kelapa.

Mahesa Danu

Sumber foto: koridorzine.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut