Soal Gugatan Exxon, Chavez Utamakan Kedaulatan Nasional

Mahkamah Kamar Dagang Internasional (ICC) sudah mengeluarkan putusan perihal gugatan Exxon terhadap pemerintah Venezuela. Dengan keputusan itu, pemerintah Venezuela diharuskan membayar ganti rugi sebesar 907 juta dollar AS kepada ExxonMobil.

Menanggapi keputusan itu, Perusahaan minyak negara Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)  mengatakan, pihaknya akan membayar  sebesar 255 juta dollar AS sebagai ganti rugi untuk aset-aset Exxon yang dinasionalisasi.

Angka 255 juta AS dollar itu merupakan hasil pengurangan semua utang-utang Exxon kepada PDVSA, meliputi: perintah Exxon untuk membekukan rekening pemerintah Venezuela di bank Amerika Serikat sekitar 300 juta dollar AS; utang Exxon sebesar 191 juta dollar AS terkait pendanaan sebuah proyek minyak di Venezuela; 160,6 juta dollar yang menurut mahkamah arbitrase menjadi piutang PDVSA.

PDVSA menganggap keputusan ICC ini sebagai “strategi bertahanan yang berhasil”. Sebelumnya, pihak ExxonMobil menggugat pemerintah Venezuela sebesar 12 milyar dollar AS.

Raksasa Exxon sendiri meninggalkan Venezuela tahun 2007, setelah pemerintahan Hugo Chavez menasionalisasi ladang minyak sabuk Orinoco. Sebelumnya, Exxon memiliki 41.6% saham senilai 750 juta milyar dollar AS di ladang-ladang minyak Venezuela, khususnya proyek Cerro Negro.

Merespon keputusan ICC tersebut, Presiden Hugo Chavez mengaku akan mendahulukan kepentingan nasional dan kedaulatan Venezuela. Presiden berhaluan sosialis ini lebih memilih taat kepada hukum dan UU negerinya.

Chavez menegaskan bahwa pemerintah Venezuela akan tetap menjadi pemerintahan berdaulat dan terus mengambil keputusan dalam kerangka kepentingan nasional.

“Selama proses pemulihan kedaulatan nasional, yang sudah berlangsung selama 12 tahun, kami berhadapan tidak hanya dengan tuntutan tetapi juga kudeta, juga sabotase minyak dan ekonomi, hanya karena kami mengambil keputusan ingin bebas dan menegaskan kedaulatan kami,” ujar Chavez.

Dalam kerangka itu, Chavez mengingatkan, hampir semua pemerintahan yang memutuskan mengelola sumber daya alamnya secara secara bebas dan bedaulatan pasti akan dijatuhkan, termasuk pemerintahannya.

Chavez mengingatkan nasib sejumlah pemerintaha berhaluan progressif, yang berusaha mandiri dan berdaulat, digulingkan oleh kelompok yang disokong oleh negeri-negeri imperialis. Kasus terbaru adalah penggulingan Presiden Manuel Selaya di Honduras dan upaya kudeta terhadap Rafael Correa di Ekuador.

Chavez juga menyayangkan sikap ExxonMobil yang sangat sewenang-wenang dan sengaja tidak mau menciptakan kesepakatan dengan Venezuela, dengan terus menerus mengajuka gugatan 12 milyar dollar AS.

“Ini gila! Inilah kegilaan perusahaan yang mengakui keputusan (ICC) kurang dari 10% dari tuntutan yang mereka ajukan. Berapa banyak yang sudah dirampok perusahaan (Exxon) dalam 100 tahun? Mereka merampok kami. Mereka seharusnya membayar kerusakan selama 100 tahun itu. Modal mereka tidak akan cukup untuk membayar kami,” kata Chavez.

Pemerintah Venezuela mengaku siap membayar dana investasi perusahaan-perusahaan asing yang sudah dinasionalisasi, asalkan dana kompensasinya diputuskan secara wajar dan adil.

Sementara itu, untuk melancarkan kembali komunikasi dengan rakyatnya, Presiden Chavez akan mengaktifkan kembali program Televisi bernama “”Alo, presidente”. Program tanya jawab langsung antara Presiden dan rakyat itu akan mulai mengudara kembali tanggal 8 Januari mendatang.

RAYMOND SAMUEL

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut