Soal Freeport, LMND: Indonesia Baru Setengah Berdaulat

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia belum membuat Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat 100 persen. Yang terjadi, Indonesia masih setengah berdaulat atas Freeport.

“Pasalnya, kesepakatan itu masih memberikan kelonggaran pada Freeport untuk membangun Smelter hingga 2022,” kata Ketua Umum LMND, Indrayani Abd Razak, saat konferensi pers di Fakultas Kopi, Jalan Taman Setiabudi II nomor 7 Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Menurut perempuan yang akrab disapa Indah ini, jika merujuk ke UU nomor 7 tahun 2009 tentang Minerba, seharusnya tenggat waktu pembangunan Smelter itu selesai 5 tahun sejak berlakunya UU Minerba.

Namun, lanjut dia, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi sekarang ini, selalu ada pemberian kelonggaran terhadap perusahaan asal Amerika Serikat tersebut terkait pembangunan smelter ini.

“Tidak cukup dengan komitmen Freeport saja, harus ada progress report dan sanksi tegas berupa pencabutan IUPK kalau Freeport melakukan wanprestasi,” tegas Indah.

Selain itu, jelas Indah, terkait kesepakatan divestasi 51 persen, pemerintah belum menyampaikan skema divestasi dan harga saham yang disepakati.

“Harus terpastikan bahwa pelepasan saham itu membuat Indonesia bisa berdaulat sekaligus mendatangkan efek kesejahteraan bagi rakyat,”paparnya.

Untuk itu, kata Indah, pelepasan saham itu harus terpastikan jatuh ke tangan pemerintah pusat atau BUMN. Bukan kepada swasta nasional, pemerintah daerah, apalagi swasta asing.

“Kita perlu belajar dari divestasi Newmont. Ujung-ujungnya jatuh ke tangan swasta juga, sehingga tidak berefek pada kepentingan nasional,”ungkapnya.

Soal harga saham, Indah mengingatkan adanya perbedaan hitungan saham antara Freeport dan pemerintah Indonesia. Hitungan Freeport, yang memasukkan rencana investasi dan cadangan bawah tanah, berkisar 8,11 milyar USD atau sekitar Rp 110 triliun. Sedangkan hitungan pemerintah, yang memakai skema replacement cost, hanya berkisar Rp 30-40 triliun.

Selanjutnya, ujar Indah, kemenangan penting yang diraih Freeport dari kesepakatan terbaru ini adalah perpanjangan masa operasi 2 kali 10 tahun atau hingga 2041.

“Kita tahu, Freeport mau investasi besar-besaran di tambang Papua. Demi memastikan kelangsungan investasinya itu, mereka butuh kepastian perpanjangan operasi. Dan itu didapat sekarang,” tegasnya.

Namun, Indah mengakui, perubahan dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sedikit lebih maju ketimbang sebelumnya. Sebab, IUPK mendudukkan negara lebih tinggi dihadapan korporasi.

Lebih lanjut, Indah menyesalkan pemerintah Indonesia tidak membawa isu kerusakan lingkungan dalam perundingan dengan Freeport Indonesia.

Padahal, berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian material akibat aktivitas Freeport membuang limbah ke hutan, sungai, muara dan laut mencapai Rp 185 triliun.

Indah mengingatkan, UU Minerba juga bicara soal daya dukung lingkungan dalam menanggung beban kegiatan operasi pertambangan minerba.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut