SKB Tiga Menteri Soal Ahmadiyah Perlu Ditinjau Ulang

Ibarat kata pepatah: “Menepuk air di dulang, terpercik di muka sendiri”. Begitulah kira-kira pengandaian sikap pemerintah terkait kasus Ahmadiyah. Jika ditelusuri dengan baik dan seksama, maka salah satu pemicu kekerasan terhadap Ahmadiyah adalah keputusan pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Dengan menerbitkan SKB tiga menteri soal Ahmadiyah, maka boleh dikatakan bahwa negara telah memihak kepada salah satu keyakinan untuk menindas keyakinan yang lain. Alih-alih bisa menyelesaikan persoalan, SKB tiga menteri tersebut justru menjadi pemicu dan legitimasi bagi kelompok tertentu untuk menyerang keyakinan lain.

Padahal, hampir 80 tahun Ahmadiyah hidup di bumi Indonesia, barulah sekarang ada pihak-pihak tertentu yang mempersoalkan dan memprovokasi kekerasan. “Dalam kehidupan beragama, negara tidak mempunyai sedikitpun hak menyatakan suatu keyakinan sebagai kebenaran dan keyakinan lain sebagai terlarang. Terlebih, perbedaan keyakinan beragama telah diterima sebagai kondisi dasar yang membentuk bangsa ini,” demikian ditulis dalam editorial Berdikari Online, Senin (7/02).

SKB akan ditinjau ulang

Pasca kejadian di Cikeusik, Banten, yang menewaskan tiga orang dan melukai puluhan orang lainnya, barulah pemerintah berfikir untuk mengkaji ulang dan merevisi atau mencabut SKB tiga menteri tersebut.

Juru bicara Presiden SBY, julian Aldrin Pasha, mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden Yudhoyono setuju untuk melakukan pengkajian terhadap SKB tersebut.

“Pemerintah sedang memikirkan untuk meninjau kembali, merevisi, atau mencabut SKB tersebut,” kata Julian.

Meski begitu, bawahan Presiden SBY, yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali, sepertinya masih ngotot untuk mempertahankan SKB ini. Jika melihat dari nada bicara Suryadharma Ali saat konferensi pers, maka yang dievaluasi hanya soal seberapa jauh SKB itu ditaati, bukan sesat fikir dalam SKB tersebut.

“SKB tetap menjadi rujukan karena tidak seluruhnya benar jika dikatakan SKB tidak berjalan. Kami akan mengevaluasi seberapa besar masyarakat mentaati SKB tiga menteri ini,” kata Menteri asal Partai Persatuan pembangunan tersebut.

Pemerintah Harus Menindas Pemicu Kekerasan

Jika kita lihat, dari tahun 2007 hingga 2010, termasuk saat diberlakukannya SKB 3 menteri soal Ahmadiyah, telah terjadi 286 kali serangan dan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah.

Hal itu berarti SKB bukannya menyelesaikan persoalan kekerasan, melainkan menjadi legitimasi baru bagi kelompok tertentu untuk menghakimi keyakinan orang lain, bahkan membunuh mereka yang berbeda keyakinan.

Pemerintah mestinya bertanya: kenapa selama 80 tahun Ahmadiyah berada di Nusantara ini, kenapa baru sekarang ada yang menyerang dan memprovokasi kekerasan?

Masyarakat luas juga sudah sangat mahfum, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang terus menerus mengompori pertikaian antara keyakinan di Indonesia dan memaksakan kebenaran versi kelompoknya.

Organisasi-organisasi ini, yang seringkali juga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas, aktivis pro-demokrasi, dan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, mestinya segera dibubarkan oleh pemerintah.

Amnesty Internasional turun tangan

Lembaga Amnesty Internasional meminta pemerintah Indonesia segera mengusut kasus pembunuhan terhadap Ahmadiyah dan pengrusakan sejumlah sarana ibadah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Direktur Asia-Pasifik Amnesty International, Donna Guest, dalam keterangan persnya di London pada hari Selasa ini.

Kepada wartawan Donna Guest mengatakan, “”Ini serangan brutal terhadap pengikut Ahmadiyah mencerminkan kegagalan pemerintah Indonesia untuk melindungi agama minoritas dari pelecehan dan serangan dan menahan para pelaku.”

Disamping itu, Amnesty Internasional memintah kepolisian Indonesia segera melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh dan efektif terkait kasus ini, juga memastikan bahwa para pelaku segera dituntut dengan adil.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • khomaini

    skenario para pemodal sudah berjalan sementara yang kritis hanya sibuk dibelakang meja atau bahkan tertidur