Siapa Yang Memiliki Indonesia?

Dalam pidato 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila, Bung Karno kuat-kuat berpesan, “kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua.”

Itulah cita-cita politik pendirian negara Indonesia. Begitu Indonesia merdeka, cita-cita politik itu menjadi jiwa konstitusi “UUD 1945”, yang menegaskan pengakuan terhadap prinsip keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sayang, cita-cita politik pendirian negara Indonesia itu dikhianati oleh penyelenggara negara, yakni sejak rezim orde baru hingga sekarang ini. Di era orde baru, kemakmuran hanya dinikmati oleh kapital asing dan segelintir elit di dalam negeri, yakni Soeharto dan kroninya.

Sekarang, setelah 14 tahun reformasi bergulir, keadaannya tidak banyak berubah. Kemakmuran tetap hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tahun 2012 lalu, majalah Forbes melangsir kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan 40 orang terkaya itu mencapai Rp 800 triliun atau separuh dari APBN kita.

Menurut hitungan Perkumpulan Prakarsa, kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin. Sementara kekayaan 43 ribu orang terkaya di Indonesia setara akumulasi kepemilikan 60% penduduk atau 140 juta orang.

Anggota DPR Budiman Sudjatmiko, yang mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengungkapkan bahwa Konsentrasi kepemilikan aset juga meningkat: 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di tanah air. Artinya, aset nasional bangsa ini hanya dikangkangi oleh 440 ribu orang.

Kenyataan itu diperkuat oleh fakta indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia yang terus meningkat: dari 0,50 (1983) menjadi 0,72 (2003). Ketimpangan kepemilikan aset itu kemudian berimbas pula pada ketimpangan pendapatan. Gini Rasio, yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan, juga meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir: dari 0,32 (2004) menjadi 0,41 (2011).

Akan tetapi, penguasa utama ekonomi Indonesia adalah kapital asing. Merekalah yang sekarang ini menggenggam hampir seluruh sumber daya alam dan sektor-sektor produksi strategis. Akibatnya, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat, yakni 6,5%, tetapi sebagian besar mengalir keluar.

Dominasi modal asing ini sangat besar. Sebagai contoh, sekalipun kita punya kekayaan gas, tetapi hasil produksinya hanya dikontrol 6 perusahaan asing. Akibatnya, gas tersebut tidak digunakan untuk melayani kebutuhan dalam negeri, seperti menopang industri pupuk, listrik (PLN), dan lain-lain, melainkan diekspor keluar untuk menghasilkan profit bagi korporasi asing.

Saking berkuasanya, kapital asing bisa membeli hukum Indonesia untuk melegalkan praktek eksploitasinya. Ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM), Revrisond Baswir, menyebut praktek ini sebagai bentuk “legalisasi kolonialisme”. Lebih jauh lagi, kekuatan kapital asing ini, melalui IMF, Bank Dunia, dan WTO, bisa menentukan kebijakan ekonomi-politik Indonesia.

Pada abad ke-18, Adam Smith sudah bilang, “mereka yang akan menguasai masyarakat dan membuat kebijakan: pedagang dan produsen. Kekuatan pedagang dan produsen itu telah menjelma dalam lembaga keuangan internasional dan korporasi multinasional.

Memang, teorinya sudah mengajarkan, “siapa yang mengontrol ekonomi dengan sendirinya akan mengontrol politik, hukum, sosial, dan budaya.” Lihat saja, ketika kekuatan pemilik modal butuh tanah, dengan gampangnya petani dan masyarakat diusir. Kekuatan pemilik modal juga sanggup membeli aparatus keamanan, termasuk Polisi dan TNI, untuk mengusir kaum tani dari tanah-tanahnya.

Juga, supaya keuntungan bagi kapitalis itu mengalir deras, negara merestui praktek upah murah, sistem kerja kontrak, dan outsourcing. Bahkan, supaya investor tetap betah menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah siap memberikan jamanan keamanan. Hak rakyat untuk berserikat dan menggelar protes pun pelan-pelan diberangus.

Negara Indonesia sekarang bukan lagi “negara buat semua”. Negara Indonesia saat ini, berikut aparatus idelogis dan represifnya, dikendalikan oleh segelintir orang, yakni pemilik modal. Mereka dengan gampangnya menggunakan hukum untuk menjerat rakyat. Namun, ketika giliran mereka yang melanggar hukum, tak ada yang bisa menjeratnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut