Setelah Setya Novanto Mundur

Akhirnya, ketika drama #PapaMintaSaham mendekati ujung cerita, Setya Novanto menyatakan pengunduran diri. Apakah drama sudah usai?

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merayakan pengunduran diri itu. Seperti diceritakan detik.com, begitu surat Novanto diterima, Sidang MKD dinyatakan ditutup, lalu para anggota MKD saling berangkulan dengan wajah berseri-seri.

Di Istana Negara, pada saat yang bersamaan, bersama dengan lusinan komedian nasional, Presiden Jokowi tertawa terpingkal-pingkal. Apakah ini cara Presiden menyindir MKD, atau merayakan mundurnya Novanto, entahlah.

Tetapi, namanya juga drama, di sini tidak ada yang benar-benar dikorbankan. Novanto tetap sebagai anggota DPR. Malahan, dia sekarang menjabat Ketua Fraksi Golkar. Sedangkan posisinya sebagai Ketua DPR kemungkinan besar akan tetap diisi oleh rekan separtainya.

Drama ini benar-benar sukses. Begitu digulirkan, perhatian orang dialihkan dari ribut-ribut soal Freeport menjadi ribut-ribut soal etika Novanto. Agar tampak ideologis, ribut-ribut ini diberi tema “perang melawan pemburu rente”. Target serangannya pun jelas: Setya Novanto dan Riza Chalid.

Tetapi, bagaimana dengan isu Freeport sendiri?

Skandal surat Sudirman Said kepada Chairman Freeport, James R. Moffet, tidak pernah diusut. Padahal, surat tertanggal 7 Oktober 2015 itu sangat bermasalah. Sudirman Said melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan surat berisi jaminan perpanjangan kontrak kepada Freeport. Padahal, jika merujuk ke aturan, pembicaraan perpanjangan kontrak paling cepat 2 tahun menjelang berakhirnya kontrak, yakni 2019.

Presiden Jokowi sendiri kelihatannya mencoba untuk tetap dalam koridor aturan-aturan. Dia menegaskan, pembahasan soal perpanjangan kontrak Freeport baru akan dilakukan pada tahun 2019. Selain itu, dia juga menegaskan, kalau Freeport mau memperpanjang kontrak, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi: soal divestasi, royalti, penggunaan konten lokal, pembangunan smelter, dan soal kontribusi untuk pembangunan masyarakat Papua.

Anehnya, pada tanggal 9 Desember lalu, Wakil Presiden Yusuf Kalla justru mengeluarkan pernyataan yang memastikan keberlanjutan bisnis Freeport di Papua. “Kalau undang investasi dari luar, tentu investasi yang sudah ada kita jaga kelangsungannya. Kalau suatu investasi tidak kita jaga, bagaimana bisa undang investasi lain,” kata Yusuf Kalla. Jelas sekali, pernyataan Jusuf Kalla ini bertolak-belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi.

Kemudian, muncul fakta baru lagi. Wakil Sekjend Partai Gerindra Andre Rosiane mengungkapkan adanya pertemuan diam-diam dua orang anggota keluarga Yusuf Kalla, yakni Aksa Mahmud dan Erwin Aksa, dengan bos Freeport James R Moffet. Konon, pertemuan itu terjadi sebelum Ketua DPR Setya Novanto bertemu dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

Memang, satu per satu skandal permainan kotor para kapitalis-birokrat (kabir) itu terbongkar. Semua ini mengungkapkan betapa para kabir itu membangun kerajaan bisnisnya dari ekonomi rente. Namun, cukupkah persoalan ini diatasi hanya dengan pengadilan etik lagi?

Sudah saatnya kita menukik ke akar persoalan, yakni eksitensi Freeport itu sendiri. Jauh sebelum kasus #PapaMintaSaham, pengetahuan kita tentang dampak ekonomi, politik, ekologi, sosial-budaya, dan lain-lain, terkait kehadiran Freeport di Papua sudah cukup banyak. Malahan, pengetahuan itu sudah mengarah pada kesimpulan mayoritas: kontrak karya Freeport banyak merugikan Indonesia.

Karena itu, ada desakan kuat agar kontrak karya Freeport tidak diperpanjang. Ini bukan soal nasionalisme buta. Akan tetapi, desakan ini adalah buah dari kesadaran bahwa kehadiran Freeport selama ini lebih banyak merugikan kepentingan bangsa kita: pembayaran royalti yang sangat kecil (hanya 1 persen), kerusakan ekologi, pelanggaran HAM, pengingkaran terhadap kedaulatan dan hukum nasional kita, dan lain sebagainya.

Jadi, selama hampir setengah abad, yang dilakukan Freeport adalah perampokan sumber daya. Dan untuk ini, ada baiknya mengingat pesan Tan Malaka: “Tuan rumah tidak akan berunding dengan perampok yang merampok rumahnya.”

Sekarang ini, setelah drama #PapaMintaSaham tutup buku, muncul inisiatif sejumlah anggota DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Freeport. Kita berharap, Pansus ini bukanlah sambungan dari drama sebelumnya. (Muhamad Idris)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut