Setelah Kenaikan Harga BBM

Ilustrasi

Jumat, 21 Juni lalu, pemerintahan SBY sudah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Beberapa bulan kedepan, bahkan mungkin tahunan, rakyat akan menanggung dampak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

Segera setelah kenaikan harga BBM, rakyat langsung diperhadapkan dengan kenaikan tarif angkutan. Di sini dituntut peranan pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk mengontrol kenaikan tarif agar tidak menyusahkan rakyat. Sebab, kenaikan tarif yang cukup tinggi akan menggerus daya beli rakyat. Terutama mereka yang rutin menggunakan angkutan umum: pekerja, pelajar, mahasiswa, PNS, dan lain-lain.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan sudah menyatakan bahwa kenaikan tarif angkutan darat dan laut sebesar 15 persen. Namun, biasanya, jika Pemda kurang aktif melakukan intervensi, kenaikan tarif bisa berlangsung tanpa kendali. Bahkan, di banyak daerah, kenaikan tarif angkutan mendahului keputusan pemerintah. Di sini, keputusan Pemda DKI Jakarta patut diapresiasi. Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak akan menaikkan tarif Transjakarta untuk mendorong rakyat naik alat transportasi massal.

Dampak lain yang tak kalah mengancam kehidupan rakyat adalah kenaikan harga barang dan jasa. Terutama kenaikan harga sembako. Ini harus menjadi perhatian utama karena dua hal. Satu, ke depan kita akan berhadapan dengan momentum kenaikan harga, seperti bulan puasa, lebaran, dan tahun ajaran baru. Dua, sejak beberapa tahun terakhir harga pangan terus meroket naik akibat gejolak harga pangan dunia dan ancaman krisis pangan. Situasi ini kian diperburuk oleh kenyataan bahwa sebagian besar kebutuhan pangan kita didapatkan melalui impor.

Di sini, menurut kami, program BLSM dan Raskin tidak akan efektif untuk menalangi dampak kenaikan harga sembako tersebut. Sebab, kenaikan harga menyangkut hampir semua jenis sembako. Dan efek kenaikannya bisa terasa hingga tahun depan. Belum lagi, kenaikan sembako ini akan dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara BLSM hanya dibagikan untuk empat bulan dan nilainya terlalu kecil. Penerima program BLSM dan Raskin ini juga sangat terbatas.

Dampak lain dari kenaikan harga BBM adalah terseok-seoknya industri dalam negeri dan hancurnya usaha kecil (UMKM). Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sudah menyatakan bahwa kenaikan harga BBM membuat pengusaha terjepit. Bagi kami, ini adalah sinyalemen bahwa pengusaha akan melakukan efisiensi. Dengan demikian, kaum pekerja akan berhadapan dengan ancaman PHK atau pemangkasan tingkat kesejahteraan mereka.

Yang paling tergencet kenaikan harga BBM tentunya adalah pengusaha kecil dan menengah. Mereka akan menanggung kenaikan biaya produksi yang cukup signifikan. Pilihan mereka cuma dua, yakni menyesuaikan harga jual produk mereka dengan biaya produksi atau menutup usaha mereka. Sudah begitu, pemerintah berencana akan memberlakukan pajak UKM sebesar 1% dari omzet mereka per 1 Juli 2013 mendatang.

Selain dampak-dampak yang dipicu oleh kenaikan harga BBM di atas, kita juga punya Pekerjaan Rumah (PR) besar terkait politik energi nasional untuk menciptakan kedaulatan energi. Maksudnya, persoalan BBM saat ini harus menjadi pintu masuk untuk membenahi politik energi kita yang hingga saat ini masih amburadul dan merugikan bangsa.

Pertama, kita harus memperjuangkan kembali politik energi kita sesuai dengan amanat konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945, untuk mewujudkan kedaulatan energi. Untuk itu, kita harus memperjuangkan penghapusan semua regulasi yang menyebabkan tata kelola energi kita amburadul, seperti UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas dan UU nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba).

Kedua, mengakhiri dominasi asing dalam penguasaan kekayaan energi nasional, seperti minyak, gas, dan batubara, baik melalui nasionalisasi maupun renegosiasi. Jalan nasionalisasi tidak berarti pengambil-alihan paksa, tetapi bisa meniru cara Chavez di Venezuela, yakni negara membeli kembali saham-sahamnya dengan “harga pasar”.

Ketiga, mendorong prioritas penggunaan kekayaan energi nasional untuk kebutuhan nasional. Sebagai contoh, untuk mengakhiri ketergantungan terhadap BBM, pemerintah seharusnya sudah memikirkan konversi BBM ke BBG (gas). Hanya saja, supaya hal itu bisa dilakukan, kebiasaan mengekspor gas dengan harga murah harus diakhiri.

Keempat, merevitalisasi perusahaan minyak dan gas negara, dalam hal ini Pertamina, supaya bisa memaksimalkan pengelolaan SDA yang sejalan dengan kepentingan nasional dan berkorelasi dengan kemakmuran rakyat. Tentu saja, ini dilakukan dengan memperbaiki manajemen Pertamina, memberantas korupsi dan praktek broker/insider trading, dan penguatan kapasitas produktif pertamina.

Kelima, mendorong pembangunan kilang-kilang minyak yang baru untuk menghasilkan BBM bagi kebutuhan dalam negeri. Dengan adanya kilang-kilang baru itu, ada dua manfaat yang bisa didapat: Pertama, kita tidak lagi mengekspor minyak mentah kita keluar dan kemudian dibeli kembali dengan harga yang lebih tinggi. Minyak mentah itu bisa diolah di kilang-kilang tersebut. Kedua, kita tidak perlu mengimpor BBM lagi, tetapi cukup membeli minyak mentah. Tentu langkah ini lebih hemat ketimbang mengimpor BBM.

Keenam, mendorong pengembangan energi terbarukan, seperti energi matahari, biomassa, hydropower, energi angin, geothermal, hidrogen, biodiesel, bioetanol, dan lain-lain.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut