Setelah Bentrok, Baru Anggota DPRD Temui Massa Aksi

Tindakan brutal Polisi tidak hanya terjadi di Jakarta, Palu, Bima dan Makassar. Di Pekanbaru, Riau, polisi juga menggunakan kekerasan terhadap aksi protes rakyat.

Awalnya, massa aksi ingin bertemu dengan anggota DPRD. Namun, pagar kantor parlemen ini justru dikunci. Massa pun melampiaskan kekecewaannya dengan membakar ban bekas.

Akan tetapi, polisi menyiram ban yang terbakar itu dengan water canon. Massa aksi pun marah dan memberikan perlawanan. Aksi lempar-melempar pun terjadi antara massa aksi dengan aparat kepolisian.

Polisi mengejar massa aksi dengan brutal dan tidak terkontrol. Bahkan anggota provost kepolisian tidak bisa menghentikan tindakan brutal itu.

Ketua PRD Riau, Bambang Aswendi, yang berusaha menenangkan massa, justru mendapat pukulan dari aparat kepolisian.

“Saya tadi sudah mencoba untuk menenangkan massa. Maksudnya agar bentrokan tidak meluas. Eh, malah saya yang dipukul oleh petugas kepolisian. Ini kan namanya membabi buta,” kata Bambang.

Bambang menganggap tindakan kepolisian ini sudah diluar batas dan mirip dengan perilaku penjajah. “Polisi sudah seperti alat kekuasaan dan penjaga kepentingan neoliberal di Indonesia. Ini tidak jauh dengan militer kolonial,” tegasnya.

Setelah bentrokan mereda, barulah anggota DPRD mau menemui massa. Empat anggota DPRD, yaitu T. Rusli Ahmad (PDIP), Drs. Turoechan Asy’ari (PDIP), Drs. Zulfan Heri (Golkar), Ir. H. Mansyur, HS (PKS), dan H. Indra Isnaini (PKS), menyampaikan sikap DPRD Riau yang menolak kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, ratusan massa aksi yang tergabung Aliansi Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM (ARAK-BBM) menggelar aksi di kantor DPRD. Ini merupakan aliansi dari berbagai organisasi, diantaranya: Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Gerakan Soeara Rakjat (SORAK), Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMN), KAMMI, dan HMI-MPO.

RINALDI SUTAN SATI

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut