Setelah 15 Tahun Reformasi

Lima belas tahun yang lalu, tepatnya 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya lengser. Diktator yang berkuasa selama 32 tahun itu tak punya kuasa lagi menahan gelombang perlawanan mahasiswa dan rakyat yang menuntut pengunduran dirinya.

Namun, berbeda dengan nasib sejumlah diktator di negara lain, terutama di Amerika Latin, diktator Soeharto tidak pernah diadili. Hingga akhir hayatnya, tak satupun putusan pengadilan menyatakan Soeharto bersalah atas kejahatan kemanusiaan dan korupsi yang dilakukan di masa lalu.

Ini berbeda sekali dengan nasib diktator Argentina, Jorge Rafael Videla, yang meninggal di penjara tanggal 17 Mei 2013 lalu. Sebelum meninggal, Jorge Videla sudah dinyatakan bersalah terkait eksekusi mati terhadap 30 tahanan politik pada tahun 1976. Ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bahkan, ketika Videla sudah meringkuk di penjara, dua kasus lain kembali menyeretnya ke pengadilan.

Tidak adanya pengadilan terhadap Soeharto selaku penguasa orde baru membawa banyak konsekuensi. Pertama, bangsa ini tidak bisa mengambil pelajaran dari masa lalu-nya yang kelam, yang penuh kejahatan kemanusiaan, korupsi, dan pemasungan hak-hak rakyat. Pelajaran itu penting agar kesalahan di masa lalu tidak diulangi.

Kedua, bangsa ini tidak pernah bisa menuturkan sejarah yang benar kepada generasi bangsa yang akan datang. Sebab, kebenaran sejarah masih terpendam oleh keengganan membongkar dosa-dosa sejarah rezim orde baru.

Ketiga, luka-luka bangsa tidak pernah terobati lantaran rasa keadilan terhadap para korban kejahatan HAM orde baru tidak pernah diberikan oleh negara. Dan luka kemanusiaan itu makin menganga tatkala masih ada keinginan pemerintah, termasuk Presiden SBY, menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto.

Tak heran, setelah 15 tahun berlalu, masih saja ada yang meniupkan kerinduan untuk kembali ke era Soeharto. Ditambah lagi, bagi sebagian orang, situasi ekonomi sekarang makin buruk: harga sembako terus meroket, harga BBM naik berkali-kali, korupsi yang makin menggila, dan lain-lain.

Memang, perjuangan mahasiswa dan rakyat menumbangkan rezim anti-demokrasi bukan tanpa hasil. Setelah reformasi, rakyat mendapat ruang kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Ini sangat penting bagi rakyat. Sebab, ruang inilah yang memberikan hak dan kesempatan kepada rakyat untuk melancarkan aksi protes untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya.

Namun, kita juga harus menyadari, bahwa banyak mimpi-mimpi kita saat angin reformasi ditiupkan, seperti demokrasi sejati, kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang tak pandang bulu, dan lain-lain, belum juga terwujud.

Demokrasi kita menguap karena disusupi kepentingan pasar. Akibatnya, meskipun pemilu berulangkali di gelar, bahkan mengadopsi pemilihan langsung, tetapi hasilnya selalu kepentingan pasar-lah yang jadi pemenang. Maka tak heran, banyak yang menjuluki demokrasi sekarang sebagai “pemerintahan dari pasar, oleh pasar, dan untuk pasar.”

Institusi politik kita juga makin tak berdaya di bawah kekuatan pasar. Birokrasi kita, dari pusat hingga daerah, seakan tak punya posisi tawar di hadapan kepentingan bisnis. Bahkan, tidak jarang birokrasi kita (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR, DPRD I/II) hanya menempatkan diri sebagai pelayan kepentingan bisnis.

Akibatnya, apa yang terjadi di masa orde baru, seperti perampasan tanah milik rakyat, masih terus terjadi hingga sekarang. Malahan, jumlah perampasan tanah di masa sekarang jauh lebih massif. Hal itu tidak terlepas dari menguatnya tuntutan kapital untuk eksploitasi SDA dan menguasai tanah.

Praktek korupsi juga tidak mereda. Jika di masa orde baru, yang kekuasaannya sangat sentralistik, praktek korupsi banyak mengalir ke rezim Soeharto dan kroninya. Maka di masa sekarang, seiring dengan desentralisasi, praktek korupsi menyebar luas ke daerah dan berlangsung sangat massal.

Penegakan hukum juga belum berpijak pada keadilan. Jika di masa orde baru, pedang keadilan tidak sanggup menembus lapisan penguasa dan keluarganya. Maka sekarang ini, pedang keadilan tidak bisa menyentuh keluarga pejabat dan pemilik modal. Lebih parah lagi, putusan pengadilan bisa dibeli oleh pemilik modal. Yang terbaru, orang kaya dan koruptor bisa menikmati perlakuan khusus di dalam penjara.

15 tahun sudah reformasi bergulir dengan segala capaian dan kegagalan-kegagalannya. Namun, dengan melihat keadaan setelah 15 tahun reformasi, kita makin menyadari bahwa kita butuh sebuah perubahan yang jauh lebih mendasar secara politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut