Seri Pemerintahan Lokal: Pengalaman Frente Amplio (2)

Pengalaman Montevideo 1990-an

Montevideo, saat itu, merupakan kota yang berpenduduk 1,3 juta orang, dan mewakili 4o% jumlah penduduk nasional. Ketika itu, Frente mewarisi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik pemerintahan sebelumnya. Kota ini menderita kerusakan berat akibat kediktatoran militer dan kekuasaan neoliberal, berupa kemiskinan sosial sebagian besar penduduknya, sistem pelayanan publik yang merosot, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terbengkalai, dan hancurnya infrastruktur kota. Pemukiman liar, yang disebut dengan cantegriles, kini menyebar di seantero kota.

Di akhir tahun 1980an, mengutip Daniel Chaves, kota Montevideo telah menjelma menjadi kota yang suram. Dua belas tahun era kediktatoran telah mengubah kota ini—meminjam bahasa Mario Arana—dari kota kebebasan kreatifitas menjadi represifitas. Ribuan penduduknya dipindahkan secara paksa dari pusat kota menuju pinggiran kota. Kebijakan nasional yang mendorong liberalisasi pasar perumahan, menyebabkan banyak warga yang tidak sempat mempunyai rumah atau tempat berlindung, dan akhirnya tersingkir secara sosial.

Ketika memulai kekuasaannya, Frente segera meluncurkan program untuk mendorong desentralisasi pelayanan kota dan mempromosikan partisipasi rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, Frente merumuskan kebijakan yang disebut Plan Estrategico de Montevideo (Strategic Plan). Hal ini dipahami sebagai sebuah proses permanent dan partisipatif dengan melibatkan tiga pilar dasar manajemen kotamadya;  masyarakat (los vecinos), para pekerja, dan pemerintah setempat. Dengan begitu, Frente mampu mengupayakan pendekatan sistematis untuk mengorganisir dan memajemen kota.

Tidak seperti model perencanaan tradisional yang berdasarkan ramalan yang kaku, strategi perencanaan ala Frente dibasiskan kepada kebutuhan real masyarakat. Strategi perencanaan ini dibasiskan pada; (1) memfasilitasi persetujuan antara kotamadya dan aktor-aktor sosial, politik, dan ekonomi, sebelum sebuah projek diimpelementasikan. (2) Mendorong partisipasi komunitas pada level tertinggi dan komunikasi dalam perencanaan dan pengelolaan projek. (3) sanggup menjalankan projek secara efektif dan efisien. Artinya, hampir seluruh projek yang dilaksanakan pemerintahan kota mendapatkan konsensus dari sektor sosial secara luas.

Keseluruhan strategi perencanaan ini dilaksanakan oleh sebuah divisi teknis khusus dalam pemerintahan kota: UCP – Unidad Central de Planificación (Central Planning Unit). Didalamnya terdapat kalangan dari multidisiplin, seperti arsitek, insinyur, ekonom, pengacara, dan ilmuwan sosial, yang didukung oleh tenaga administratur; ahli statistic dan computer. Namun, basis dari perencanaan itu sendiri bersumberkan pada komite akar rumput; serikat buruh, organisasi rakyat, komite komunitas, dewan-dewan lokal, hingga badan lokal—yang punya tanggung jawab dalam pengumpulan data, pengambilan keputusan, dan implementasi projek.

Berdasarkan penjelasan diatas, UCP akhirnya menghasilkan hal-hal sebagai berikut;

Manajemen lahan : Meskipun tekanan demografis terbilang rendah, yaitu rata-rata 0,6% pertahun, Montevideo sedang mengalami proses pertumbuhan perkotaan yang dicirikan dengan semakin menipisnya jumlah lahan pemukiman. Akibatnya, disamping tekanan kemerosotan ekonomi nasional, banyak penduduk berpendapatan rendah dipaksa menyingkir ke pinggiran kota. Selain itu, semakin banyak pemukimam liar yang menghiasi pusat dan pinggiran kota.

Berhadapan dengan situasi itu, dewan perencanaan kota kemudian berdiskusi soal ketersediaan lahan, kemudian membicarakannya dengan unit yang mengatur soal perumahan, dimana dewan lingkungan terlibat di dalamnya. Lebih dari 600 hektar tanah, pada tahap awal, terdistribusi kepada koperasi-koperasi komunitas, dan memungkinkan pembangunan 3000 rumah baru bagi warga berpendapatan rendah.

Pada saat bersamaan, sebuah negosiasi juga dilakukan dengan kementerian perumahan nasional untuk mengatur solusi terbaik bagi pemukiman liar, supaya tidak terjadi pengusiran paksa (baca, penggusuran), disamping mencari tambahan dana untuk menunjang program ini.

Infrastruktur dan Layanan Dasar : Berbeda dengan sebagaian besar kota-kota di amerika latin, Montevideo merupakan kota yang mempunyai pembangunan awal infrastruktur yang baik, sebagian besar peninggalan abad 19. Ini adalah kota pertama di benua ini yang mempergunakan jaringan pembuangan limbah, yang sekarang ini meliputi 60% dari wilayah kota atau 80% dari populasi. Hanya saja, memang, ada kelemahan dalam persoalan pemeliharaan dan perluasan. Sejak tahun 1960, investasi untuk mengatasi persoalan ini sangat sedikit, sehingga memperburuk sistim pembuangan kotoran dan sebagainya.

Ketika berkuasa, Frente Amplio menempatkan penyelesaian persoalan ini sebagai prioritas dari lima tahun pertama untuk penggunaan anggarannya. Hasil dari prioritas anggaran dalam pengelolaan pembuangan ini dapat dinikmati oleh 100.000 orang penduduk kota. Masyarakat kota juga sangat dilibatkan dalam pemeliharaan infrastruktur ini.

Persoalan transfortasi: Konsentrasi ekonomi di pusat perkotaan mendorong seluruh aktifitas penduduk memenuhi jalan-jalan kota. Perkembangan populasi dan jumlah kendaraan mendorong kemacetan luar biasa di kota ini, sementara banyak penduduk belum bisa mengakses alat transportasi murah dan nyaman.

Ada beberapa gebrakan yang dilakukan frente Amplio untuk mengatasi persoalan ini. Untuk mengatasi ledakan jumlah kendaraan, misalnya, mereka menerapkan sistim pembayaran uang parkir yang lebih tinggi. Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan warga akan transfortasi murah dan nyaman, pemerintah menyalurkan kredit kepada perusahaan angkutan swasta untuk memperbaharui armada bus kota, serta menerapkan kontrol ketat terhadap kualitas layanan angkutan umum.

Pembangunan Ekonomi Lokal: Montevideo menjadi pusat dari kehidupan industri di negeri itu, dimana 53% unit industri terkonsentrasi di kota ini dan 73% angkatan kerja mengadu nasib di kota ini. Secara histories, sektor industri telah memainkan peranan penting bagi banyak penduduk di negeri ini. disamping itu, industri telah menjadi tempat menciptakan lapangan pekerjaan penting, kemudian faktor kunci dalam penataan ruang kota, semenjak para pekerja membangun hunian di kawasan sekitar pabrik. Disamping itu, penggeseran ekonomi nasional menuju liberalisasi ekonomi mendorong berlanjutnya deindustrialisasi dan pertumbuhan sektor informal.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah kotamadya mengajukan keterlibatan kementerian, universitas, dan para pengusaha untuk membicarakan soal restrukturisasi industri dan penataan ruangnya. Selain itu, untuk mengantisipasi menjamurnya pusat perbelanjaan di pusat kota, yang terkadang membunuh peritel tradisional, pemerintah kota mengajukan sebuah pengetatan aturan mengenai pendirian pusat perbelanjaan.

Proposal pemerintah kotamadya lainnya adalah mendorong kelahiran sebuah Undang-undang untuk melindungi keberadaan sektor informal, dan memberikan sokongan kredit dan fasilitas memadai bagi para pekerja informal.

Kesejahteraan Sosial: Akses warga Montevideo terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sosial sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional. Setelah dua dekade neoliberalisme, meskipun ada pertumbuhan GDP nasional, indicator sosial memperlihatkan gejala penurunan; dimanifestasikan oleh pertumbuhan pengangguran dan sektor informal.

Kapasitas pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan sangat terbatas, sebab secara konstitusi kebijakan sosial—khususnya persoalan jaminan sosial, pendidikan, perumahan, dan kesehatan—merupakan tanggung jawab pemerintah nasional. Akan tetapi, berbeda dengan pemerintahan kotamadya sayap kanan, Frente Amplio meluncurkan sebuah program sosial yang bersifat otonom, tanpa pendanaan dan kontrol pemerintah pusat. Ini semuanya dilakukan bersama dengan organisasi-organisasi komunitas. Pemerintah juga menjalankan proyek sosial yang menguntungkan anak-anak (TK dan fasilitas kesehatan dasar), penyandang cacat, dan para lanjut usia (lansia).

Sebetulnya, disamping mengatasi persoalan-persoalan diatas, Frente Amplio juga masih banyak melakukan terobosan pada bidang-bidang lain, seperti pengelolaan lingkungan, persoalan budaya, dan persoalan kependudukan. Sebagai misal, pemerintahan Frente Amplio sangat maju alam urusan sensus penduduk dan sensus kekayaan property. Dengan begitu, Frente berhasil mengelola anggaran dan sumber daya, serta menerapkan sistim pajak yang proporsional.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut