Seperti Apa Bahaya Orde Baru itu?

Meski jalan kedepan pasca reformasi belum menunjukkan titik terang, tetapi jangan pernah merindu ke masa yang nyata kelam di belakang kita: Orde Baru.

Sekalipun mimpi masyarakat adil dan makmur belum teraih, setidaknya reformasi memberi kita nafas untuk kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Sebab, anugerah kebebasan itu memberi kita harapan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik.

Namun, acapkali pengartian tentang bahaya Orba menyempit pada aktor semata. Di sini, aktor adalah mereka yang berperang penting di masa Orba: keluarga Soeharto, petinggi militer kala itu, dan birokrat/politisi di seputar kekuasaan Orba.

Lebih parah lagi, ada yang mengidentifikasi kebangkitan Orba lebih sempit lagi, hanya mengacu pada kiprah politik anak-anak dan menantu-menantu Soeharto.

Saya kira, pengartian sempit pada aktor semata itu agak bermasalah. Pertama, aktor-aktor penting di masa Orba, terutama beberapa petinggi militer dan birokrat/politisi, telah berdiaspora ke banyak kekuatan politik. Banyak juga yang mendirikan partai baru. Bahkan infrastruktur politik penopang utama Orba, yakni Golkar, kini menjadi bagian penyokong pemerintah.

Kedua, pendekatan itu gagal menghitung peluang kembalinya kondisi yang sama seperti di Orba, karena tampilnya rezim atau kekuatan politik tertentu yang mengadopsi gaya Orba.

Nah, faktor yang kedua ini yang jarang dihitung. Akibatnya, kita kadang sibuk mengurung aktor-aktor Orba, tetapi bentuk-bentuk pengekangan demokrasi ala Orba justru tidak tersadari. Lebih parah lagi, banyak yang mengutuk Orba, tetapi tutup mata terhadap pembungkaman kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.

Karena itu, bagi saya, kita perlu mengidentifikasi watak utama rezim Orba, agar bisa menangkal potensi peniruan atau pengulangan watak rezim otoritarian itu oleh rezim atau aktor-aktor politik baru.

Sebelum memeriksa DNA Orba, mari melihat asal-usulnya. Tidak bisa dipungkiri, asal-usul Orba tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 1965. Saat itu, sayap kanan Indonesia yang dipimpin oleh Suharto, dengan sokongan dari barat (AS dan Inggris), berhasil menggulingkan pemerintahan Sukarno lewat “kudeta merangkak”.

Soal bagaimana peran barat (terutama AS) dalam menyetir Suharto dalam peristiwa 1965 dan apa kepentingannya, silahkan baca artikel ini.

Yang jelas, peralihan kekuasaan lewat kudeta dari Sukarno ke Suharto diikuti dengan pergantian haluan ekonomi dan politik. Jika di masa Sukarno haluan ekonomi dan politik Indonesia sangat progressif dan anti-imperialis, maka di masa Suharto justru cendong pro-barat.

Pertama-tama, orde baru adalah rezim yang naik untuk menjembatani dua kepentingan barat: pertama, membuka ekonomi Indonesia agar lebih ramah terhadap investasi asing, dan kedua, dalam konteks perang dingin, Orba menjadi tanggul barat untuk membendung komunisme dan pengaruh Uni Soviet.

Di bawah Orba, pintu ekonomi yang semula selektif menerima modal asing berubah menjadi “pintu terbuka”. Bersamaan dengan peralihan kekuasaan itu, di tahun 1967, disahkanlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang isinya sangat sesuai keinginan negara-negara barat dan investor asing.

Kemudian, dalam kerangka memerangi komunisme, selain terus mengkampanyekan perang melawan bahaya laten komunisme di dalam negeri, Orba juga menginvasi Timor Leste yang hampir jatuh ke tangan Fretilin yang komunis.

Tetapi, di tahun 1990an, situasi geopolitik dan ekonomi global berubah. Secara geopolitik, blok komunisme—Uni Soviet dan Eropa timur—sudah runtuh. Dengan demikian, berakhirlah sudah tugas Orba sebagai tanggul anti-komunisme.

Secara ekonomi, kapitalisme global menghendaki pasar bebas dan kebebasan berinvestasi. Muncul yang disebut neoliberalisme, yang esensinya adalah deregulasi untuk menjami kebebasan berinvestasi, pasar bebas, dan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Di sisi lain, Orde baru yang korup dan kapitalisme-kroni, kurang cocok dengan agenda neoliberalisme.

Jangan heran, karena faktor-faktor itu, dukungan barat terhadap Orba pelan-pelan berkurang. Tentu saja, kapitalisme global membutuhkan rezim baru yang senafas dengan agenda neoliberalisme.

Yang kedua, karena pengabdian Orba pada investasi, perlu dukungan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, sepanjang 32 tahun kekuasaannya, “stabilitas” menjadi kata kunci. Politik tidak boleh gaduh, yang ada hanya kepatuhan. Kemerdekaan berserikat dan berpendapat dibungkam. Pers yang suka menggonggongi kebijakan pemerintah dibredel.

Demi stabilitas juga, Orba menerapkan politik misrekognisi, yang menolak perbedaan dan keberagaman. Aspirasi keagamaan dikontrol agar selaras dengan politik pemerintah. Begitu juga dengan politik “azas tunggal”, yang memaksakan penyeragaman ideologi dan berpikir.

Ketiga, dalam penempatan orang di jabatan politik atau perusahaan negara, Orba banyak memakai cara-cara kronisme (pertemanan, kekerabatan, dan kedekatan politik). Bukan karena kecakapan, keahlian dan dedikasi pada pekerjaan.

Pada awal berkuasa, sebagai bagian dari politik “balas budi”, Orba menempatkan mereka yang berjasa dalam penggulingan Sukarno dan pembasmian komunis plus loyalis Sukarno ke dalam kekuasaannya, seperti petinggi militer, politisi, dan bekas aktivis mahasiswa.

Nah, dalam konteks menghadapi bahaya Orba hari ini, hal-hal yang perlu terpastikan adalah: pertama, memastikan pemerintahan yang berkuasa tidak menjadi perpanjangan tangan agenda kapitalisme global. Maksudnya, kalau pemerintah masih mengikuti jalan neoliberal, menjadi pengabdi IMF dan Bank Dunia, lantas apa bedanya dengan peran Orba di masa lalu?

Kedua, tidak menjadikan investasi asing sebagai panglima, yang ujung-ujungnya menuntut politik stabilitas ala Orba. Kita memang butuh investasi, tetapi harus selaras dengan politik perekonomian nasional (pasal 33 UUD 1945), tidak merampas hak-hak rakyat, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengganggu demokrasi.

Kalau pengabdiannya pada investasi asing, lalu mengerahkan aparat negara (TNI, Polri dan BIN) untuk mengamankan investasi, lalu apa bedanya dengan Orba?

Ketiga, memastikan tidak terjadinya politik “balas budi” dalam penempatan orang-orang pada jabatan publik dan perusahaan milik negara.

Kalau masih ada penempatan orang di jabatan publik dan perusahaan negara, termasuk Komisaris BUMN, karena faktor politik “balas budi”, kekerabatan, atau kedekatan politik, lalu apa bedanya dengan kronisme Orba?

Apapun alasannya, kita memang tidak mau kembali ke Orba. Tapi Orba bukan sekedar Soeharto dan keluarganya, tetapi juga sistim ekonomi dan politik yang menyerupai Orba.

Rudi Hartono, pemimpin redaksi berdikarionline.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut