Sepak Terjang KPK

Sekian lama tidak ada “bunyi”, tiba-tiba KPK membuat kegemparan dengan menangkap 19 anggota DPR. Melalui Johan Budi SP, KPK menyampaikan, KPK secara resmi menahan 19 orang mantan anggota dan anggota DPR penerima cek pelawat (travel cheque) terkait kasus penerimaan suap pemenangan Miranda S gultom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada tahun 2004 lalu.

Nampaknya, KPK memiliki target tertentu dalam upaya pengkapan paksa 25 tersangka kasus Miranda. Komisi Hukum DPR RI Eva Kusuma Sundari cukup sedih melihat KPK menjadi proyek politik deparpolisasi, yaitu perburuan kasus korupsi sekedar ingin membidik rival politik SBY. KPK tidak dapat menyembunyikan 7 nama tersangka adalah purna DPR partai Golkar, 2 nama tersangka purna DPR partai PPP, dan diantara 10 nama tersangka lainnya yaitu 2 tersangka merupakan anggota DPR aktif dan sisanya purna DPR partai PDIP periode 2004-2009.

Sepak terjang kepemimpinan KPK baru, Busyro Muqoddas, dalam kasus Miranda Gultom, kental dengan aroma politik “tebang pilih”. KPK nampaknya begitu serius dengan kasus travel cheque Miranda, tetapi menghindari pengungkapan kasus-kasus Bank Century yang melibatkan orang istana. Lebih dari itu, KPK begitu beringas menangkapi tokoh-tokoh politik dari partai yang berseberangan dengan SBY, tetapi sangat jinak terhadap politisi partai berkuas, partai demokrat. Kita bisa menghitung jari jumlah anggota partai demokrat yang terkena proses hukum. Tidak salah kemudian, jika ada lelucon yang mengatakan, “jika anda hendak korupsi tetapi bisa menghindari diproses secara hukum, silahkan masuk Partai Demokrat.” Karenanya pula, ada yang menyebut partai demokrat sebagai “bungker perlindungan para koruptor”.

Sejak semula, KPK sebagai lembaga ad hoc, dibentuk atau dimaksudkan untuk tujuan menopang politik pencitraan SBY dalam memberantas korupsi. Sejak itu pula politik pemberantasan korupsi ala KPK adalah tebang pilih. Namun, saat lembaga ini dipimpin oleh Antasari Ashar, KPK kehilangan kendali dan main tebas siapa saja, termasuk orang-orang SBY. Pada jaman Antasari inilah beberapa kerabat dan pendukung SBY ditangkap KPK, seperti Aulia Pohan dan Jhonny Allen. Bahkan, Antasari Ashar pernah melontarkan niatnya untuk membongkar kasus korupsi IT KPU. Karena itu, ada dugaan yang sangat kuat bahwa kasus kriminal yang menjerat Antasari adalah rekayasa, yang tentunya dimaksudkan untuk menghentikan langkah “tidak kompromi” KPK-Antasari.

Setelah itu, ketika kasus Century mencuat, KPK di bawah Bibit dan Chandra masih punya nyali untuk mengungkap kasus ini. Hal itu pula yang menyebabkan keduanya berusaha disingkirkan dan dikriminalkan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Dengan begitu, begitu SBY berhasil menempatkan kembali “suruhannya” untuk memimpin KPK, yaitu Tumpak Hatorangan. Sejak itu pula kasus Bank Century menguap di meja pimpinan KPK.

Seharusnya KPK mengetahui, bahwa ketika mereka diserang oleh buaya yang sangat kuat, maka gerakan rakyat-lah yang menyelamatkan mereka. SBY malah diam pada saat itu, tidak melerai sama sekali. Sayang sekali, andil gerakan rakyat dilupakan begitu saja oleh pimpinan baru KPK, dan malah berselingkuh dengan SBY.

Jika KPK ingin mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, maka semua kasus-kasus korupsi baik yang lama maupun yang baru harus segera diungkap. Dan, sebagai pengobat rasa rindu rakyat atas keberanian KPK, maka kasus pertama yang harus menjadi prioritas adalah skandal bank century.

Disamping itu, mengingat bahwa persoalan korupsi adalah masalah sistemik, maka dibutuhkan keterlibatan aktif dari gerakan rakyat. Jika KPK mandul dalam menyeret koruptor di Istana, maka gerakan rakyat yang harus mengambil andil itu.

Terhadap pimpinan KPK baru ini, yang sepak-terjangnya seolah menjadi “pion” SBY, maka rakyat pun harus menggelar konsultasi atau semacam jajak pendapat, yang tujuannya membersihkan KPK dari “orang suruhan istana” dengan orang yang bersih, kredibel, dan berpihak kepada rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • jadikan gayus staf ahlinya KPK aja kalau kagak becus tuntaskan koruptor…..gayus tu kuncinya