Selamatkan Pasar Rakyat!

5 Desember 2012 lalu, di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Real Estate Indonesia (REI), Presiden SBY mendaulat dirinya sebagai pendukung pasar dan bisnis. “Saya memang pro bisnis dan pro investasi. Dikira bisnis itu bukan rakyat, jadi saya juga pro rakyat,” ujar Presiden SBY.

Anehnya, ketika Presiden SBY bicara pro-pasar, pasar di dalam negeri justru rontok. Pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. Sementara produksi anak bangsa, baik industri nasional maupun UMKM, makin tersisih. Petani-petani kita juga menjerit-jerit karena kehilangan akses terhadap pasar.

Pasar rakyat juga makin ambruk. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan, perkembangan pasar rakyat cukup memprihatinkan. Data IKAPPI mengungkapkan, pasar rakyat mengalami penurunan hingga 81 persen. Padahal, ada 50-an juta rakyat bergantung di situ.

Sementara itu, pasar modern—sebutan untuk hypermarket, supermarket, dan mini-market–tumbuh 31,4 persen. Survei AC Nielsen tahun 2010 menggambarkan: pasar modern meningkat 31,4 persen pertahun, sedangkan pasar tradisional menurun 8,01 persen. Di sektor makanan, pangsa pasar supermarket meningkat dari 11 persen menjadi 40 persen.

Bayangkan, saat ini di Jakarta ada 200-an lebih mall atau pusat perbelanjaan modern. Sementara, di sisi lain, jumlah pasar tradisional berukuran besar di bawah pengeloaan PD Pasar Jaya hanya 135 pasar. Tak heran, Jakarta dibanjiri produk impor. Bahkan, jamuan makan di acara-acara DPR menggunakan buah impor.

Pasar rakyat terus tergilas. Tentang bagaimana pasar modern mendesak pasar rakyat, Mantan Menteri UKM dan Koperasi Adi Sasono pernah mengungkapkan, bahwa setiap satu gerai minimarket yang berdiri akan mematikan sedikitnya 30 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Itu baru minimarket, belum hypermarket dan supermarket.

Mematikan pasar rakyat sama saja dengan menghentikan denyut nadi perekonomian rakyat. Ingat, sebagian besar produk yang dijual di pasar rakyat adalah hasil produksi UMKM dan petani. Artinya, jika pasar pasar rakyat dibunuh, maka UMKM dan petani akan kehilangan pasar.

Selain itu, pasar rakyat punya dimensi sosial. Ia menjadi ruang integrasi sosial yang efektif. Pasar rakyat memungkinkan proses tawar-menawar dan interaksi yang lebih mendalam antara penjual dan pembeli.

Arif Daryanto, peneliti dari Institut Pertanian Bogor, menguraikan tiga keunggulan yang melekat pada pasar tradisional. Pertama,  adanya suasana tawar menawar harga antara pembeli dan penjual yang menyebabkan kedekatan hubungan antara kedua belah pihak. Sesuatu yang tak bakal didapat di pasar modern. Kedua, para pedagang tahu persis kebutuhan pelanggan akan barang yang akan dibelinya. Ketiga, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih menarik pada barang atau khusus yang tidak didapat di pasar modern

Sebetulnya, dengan melabeli pasar rakyat sebagai “pasar tradisional”, kekuatan kapitalis sudah memberikan stigma. Seolah-olah pasar rakyat itu memang terbelakang, kumuh, jorok, bau busuk yang menyengat, tata-kelola yang buruk, dan lain sebagainya. Seakan-akan pasar rakyat tidak bisa dikelola dan dikembangkan agar modern.

Problemnya: pemerintah tidak punya itikad politik mengembangkan pasar rakyat. Saya menduga, ketiadaan itikad politik itu berkaitan dengan keberpihakan pemerintah kita terhadap modal besar dan asing. Tudingan ini bukan tanpa dasar. Laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan, dari 460 kabupaten/kota dan 33 Provinsi di seluruh Indonesia, baru empat pemda yang memiliki peraturan daerah (perda) terkait pengaturan pasar modern. Dalam banyak kasus, demi menggenjot PAD, Pemda lebih senang memberi ijin kepada supermarket dan minimarket.

Beruntunglah, Indonesia masih punya Gubernur seperti Joko Widodo. Dalam waktu dekat ini, Pemda DKI Jakarta berencana membangun 30 pasar rakyat di lima wilayah Ibukota. Pasar itu nanti diberikan secara gratis kepada rakyat. Rakyat hanya dibebani biaya air dan listrik per bulan.

Pasar-pasar itu, kata Jokowi, akan dikelola secara modern. Pasarnya akan ditata rapi dan bersih. “Nanti juga ada ruang parkirnya. Manajemennya seperti hypermarket. Tapi ini untuk rakyat,” kata Jokowi.

Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa, menyambut positif program Jokowi tersebut. Menurutnya, pembangunan pasar rakyat tersebut akan menghidupkan kembali denyut perekonomian rakyat. “Ini akan menyerap tenaga kerja baru. UMKM juga punya ruang untuk memasarkan hasil produksi mereka,” kata Wahida.

Wahida mengharapkan, pasar-pasar rakyat itu dibangun terintegrasi dengan komunitas atau pemukiman. Dengan begitu, pasar-pasar itu akan mudah diakses oleh rakyat. “Kalau tidak mengeluarkan banyak ongkos, ya, rakyat akan lebih tertarik ke situ,” ujarnya.

Selain itu, menurut Wahida, Pemda DKI juga memikirkan pembangunan toko-toko sembako murah untuk rakyat. Dengan toko sembako murah itu, yang harganya disubsidi pemerintah, akan menolong rakyat miskin dari gejolak kenaikan harga sembako akhir-akhir ini.

“Beberapa jenis sembako, seperti beras, minyak goreng, daging, telur, dan lain-lain itu bisa dihasilkan di dalam negeri. Tinggal bagaimana pemerintah mengatur distribusi sehingga sampai di rakyat dengan harga terjangkau. Ini akan memotong tengkulak dan penimbunan,” tambahnya.

Disamping itu, Wahida juga mendesak agar Gubernur DKI Jakarta mulai membatasi pembangunan Mall dan supermarket. “Kalau pembangunan mall tidak dikendalikan, tetap saja pasar rakyat akan terdesak,” tegasnya.

Kita sangat berharap, rencana Jokowi membangun dan merevitalisasi pasar rakyat bisa terealisasi di lapangan. Semoga!

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • nugi

    sby kurang paham beda antara pasar rakyat dg pasar bebas neo liberal..yg bebas menghancurkan pasar rakyat..