Rezim Dalam Krisis Dan Respon Kaum Pergerakan

Sekarang ini, rakyat makin menyadari bahwa rezim berkuasa, baik melalui eksekutif maupun parlemen, tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Meminjam bahasa Antonio Gramsci, kita sedang memasuki momen krisis, atau dalam bahasa Lenin, inilah momentum krisis revolusioner.

Momen krisis ini ditandai oleh dua hal. Satu, rezim neoliberal yang berkuasa tidak sanggup lagi menjalankan kekuasaannya secara efektif. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap semua institusi negara–eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan, di dalam lingkaran elit berkuasa mulai terlihat faksionalisme dan keretakan.

Dua, kemampuan rezim berkuasa untuk mengorganisir ide-ide dominan, yang digunakan sebagai senjata untuk membuat rakyat rela diperintah melalui persetujuan atau konsensus, mulai digoyahkan. Jalan “liberalisasi ekonomi” sebagai sebuah keniscayaan untuk mendatangkan kesejahteraan, misalnya, mulai digugat di mana-mana. Sementara ide-ide alternatif, yang memang kelihatan subversif, seperti perlunya pengaturan ekonomi, demokrasi ekonomi, dan lain-lain, mulai merasuki diskusi publik.

Hanya saja, harus disadari, tidak bisa disimpulkan bahwa momen krisis ini akan bertransisi secara otomatis ke sistem alternatif. Menurut Gramsci, sejauh mana momen krisis ini bisa diolah untuk menghasilkan perubahan, itu tergantung pada kemampuan kekuatan progressif untuk mengubah perimbangan kekuatan agar menguntungkan agenda perubahan. Syaratnya: pertama, kekuatan progressif harus mampu memenangkan proposal alternatif untuk menjadi kekuatan hegemonik baru; kedua, kemampuan kaum progressif untuk memblokir setiap upaya rezim lama untuk menciptakan konsensus baru.

Tantangannya lebih kompleks

Namun, persoalan memunculkan proposal alternatif, seperti yang saya tulis di atas, bukanlah perkara gampang. Tidak serta merta, misalnya, ketika kita menyerukan “bangun pemerintahan alternatif”, rakyat lantas akan segera mengikuti. Apalagi jika yang menyuarakan itu hanya mewakili arus kecil di dalam masyarakat.

Di sini, ada beberapa tantangan yang patut diperhitungkan. Pertama, dalam satu dekade terakhir, sistem neoliberalisme sangat sukses memfragmentasikan masyarakat kita. Berbagai hal yang membentuk ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat kita, seperti kerjasama, tolong-menolong, keprihatinan sosial, solidaritas, keprihatinan sosial, dan lain-lain, sudah dilumpuhkan.

Kedua, kuatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap segala hal yang berbau politik, terutama partai politik. Padahal, untuk memberikan kepemimpinan revolusioner bagi gerakan perubahan, mutlak diperlukan sebuah instrumen  atau organisasi politik. Selain itu, untuk memenangkan agenda perubahan, kita butuh rakyat yang ‘terpolitisasi’.

Akhir-akhir ini muncul kecenderungan, antara lain, rakyat lebih percaya kepada figur (ketokohan) ketimbang partai. Ini nampak jelas dalam fenomena Joko Widodo saat ini. Apalagi, jika dihubungkan dengan faktor kesejarahan, rakyat kita sangat gampang dipengaruhi “mesianisme”. Padahal, mengutip Lenin dalam Pelajaran Dari Revolusi (1910), rakyat harus diyakinkan bahwa “tiada juru selamat dari kayangan (yang) akan turun menyelamatkan; belenggu penindasan hanya bisa dihancurkan dengan tangan kita sendiri.”

Saya setuju bahwa agenda perubahan tak bisa dititipkan hanya pada seorang tokoh kharismatik. Namun, dalam konteks hari ini, ketika neoliberalisme berhasil memfragmentasikan rakyat dan membuat mereka tidak percaya akan kekuatannya sendiri, keberadaan tokoh kharismatik tidak bisa diabaikan. Tokoh kharismatik, seperti pengalaman Chavez di Venezuela, telah memungkinkan berbagai sektor sosial yang tercerai berai belakangnya. Dalam kasus Chavez, kekuatan personal itu berhasil diubah menjadi gerakan massa rakyat yang terorganisir. Di Indonesia, kita belum punya figur semacam itu, yang tahu daya pikat personalnya tetapi lebih percaya pada kekuatan massa terorganisir.

Selain itu, karena rakyat sering dibohongi dan ditipu oleh elit politik ataupun partai, mereka menuntut integritas, kredibilitas, dan rekam jejak dari setiap figur tersebut. Ketika kita mengajukan sebuah solusi tertentu, mereka selalu menuntut bukti. Masalahnya, kita–gerakan rakyat–terbiasa di luar kekuasaan, tetapi minim pengalaman dalam mengelola kekuasaan.

Ketiga, peranan penting media massa, yang sekarang ini dikontrol segelintir oligarki, dalam mengontrol dan memanipulasi kesadaran massa rakyat. Di sini, media tampil tidak hanya sebagai alat efektif untuk menopang proses akumulasi kapital, tetapi juga senjata efektif untuk ‘menidurkan’ massa rakyat dalam mimpi-mimpi indah, melakukan disinformasi untuk kepentingan penguasa, dan melakukan mendistorsi agenda perubahan.

Sejumput tawaran

Seharusnya, dengan terjadinya momen krisis ini, kita disuguhi kondisi objektif yang memungkinkan untuk mendorong perubahan. Namun, secara subjektif, kekuatan kita masih relatif kecil dan belum sanggup muncul sebagai kekuatan hegemonik.

Saya kira, rumusan strateginya sederhana: dalam situasi perimbangan kekuatan masih menguntungkan klas penguasa dan sektor sosial yang beraliansi dengannya, maka pilihan strategi perjuangan kita adalah pengikisan (perang posisi); sebaliknya, ketika perimbangan kekuatan sudah menguntungkan klas-klas yang beroposisi dan sektor sosial yang mendukungnya, maka pilihan strategi kita adalah penggulingan (perang manuver).

Karena itu, bagi saya, strategi yang paling mungkin bisa diambil sekarang ini masihlah strategi pengikisan/perang posisi–atau dalam bahasa Soekarno: matchvorming/pembangunan kuasa. Berikut sejumput tawaran saya:

Satu, menciptakan sebanyak-banyaknya panggung-panggung politik untuk mempropagandakan jalan perubahan. Saya kira, ini erat kaitannya dengan agenda “mempolitisasi” massa rakyat agar terbuka untuk mendiskusikan masalah-masalah politik, membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan, dan sekaligus memikirkan jalan keluar dari keadaan sekarang. Panggung-panggung politik itu, antara lain, rapat akbar/vergadering, diskusi terbuka di ruang-ruang publik ( balai kelurahan/desa), pawai budaya, tur/kunjungan keliling (sasarannya organisasi-organisasi rakyat di tingkat lokal), dan lain-lain.

Dua, mengintervensi atau memanfaatkan semua ruang-ruang atau arena politik yang ada dalam rangka menjangkau massa rakyat luas dan mendekatkan mereka dengan proyek politik alternatif. Ruang politik elektoral, baik pemilu maupun pilkada, sebaiknya digunakan untuk kepentingan tersebut. Bahkan, bagi saya, memasuki institusi-institusi politik borjuis pun tidaklah haram sepanjang berguna bagi agenda pembangunan gerakan rakyat. Semisal, saya mendapat peluang menjadi Kepala Dinas Pertanian di sebuah Kabupaten, maka posisi saya itu harus saya kontribusikan untuk pengorganisasian kaum tani; pemberdayaan kelompok tani, kredit mikro bagi kaum tani; koperasi-koperasi produksi dan distribusi di desa-desa, penyuluhan pertanian, dll.

Tiga, penciptaan struktur propaganda yang bisa menjangkau massa rakyat hingga gang-gang sempit, pabrik-pabrik, desa-desa, di atas gunung, dan pelosok-pelosok terpencil. Ini meliputi penciptaan koran bersegmen luas, radio komunitas, TV alternatif, selebaran, famplet, pasukan orasi keliling, dan lain-lain. Ini juga termasuk pemanfaatan jejaring sosial, termasuk Facebook, Twitter, Youtube, dan lain-lain.

Kita patut bersyukur dengan banyak media progressif yang muncul, terutama media online. Namun, bagi saya, harus ada sebuah “media bersama” yang digarap oleh kaum pergerakan, yang terbuka dengan beragam ide dan gagasan, tetapi di satukan oleh satu platform bersama. Saya mengusulkan: Anti-neoliberalisme.

Empat, penting bagi gerakan kerakyatan untuk menunjukkan bukti atau eksperimen tentang bagaimana pemerintahan kerakyatan bekerja. Di sini, gerakan kerakyatan harus melihat perebutan kekuasaan di tingkat lokal, terutama kota/kabupaten yang sering jadi magnet politik, untuk melakukan eksperimen pemerintahan kerakyatan. Pengalaman gerakan kiri di Amerika Latin pada tahun 1990-an, yang berhasil melakukan eksperimen pemerintahan kerakyatan di sejumlah kotamadya, bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita.

Namun, eksperimen partisipasi kerakyatan di akar rumput, seperti RT/RW dan forum Musrembang, juga tidak bisa dianggap remeh. Ini bisa menjadi jalan untuk membangun komite-komite rakyat di tingkat basis–komite basis. Ini bisa diawali dengan mengajak rakyat menyelesaikan persoalan mendasar di komunitasnya (RT/RW), seperti persoalan jalan, sanitasi, kebersihan, administrasi kependudukan (KTP/KK), keamanan, fasilitas berolahraga, dan mengelola dan mengawasi berjalannya layanan publik.

Lima, bagaimana menyandingkan pengorganisasian rakyat dan pengorganisasian unit produksi. Selama ini, banyak basis pengorganisasian organisasi kerakyatan hancur atau menghilang karena tuntutan ekonomi: memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.  Dengan pembangunan unit produksi, seperti koperasi produksi dan konsumsi, rakyat bisa berproduksi sembari berjuang. Ini juga penting untuk membuat rakyat agar lebih produktif, mandiri, dan bermartabat. Ini juga memudahkan rakyat dalam terlibat aktivitas perjuangan; membeli koran organisasi, mengumpulkan dana juang (untuk menggerakkan roda organisasi), dan lain-lain.

Hal penting lainnya adalah bagaimana menyusun program yang sejalan dengan agenda perubahan, tetapi bisa menarik/menghimpun semua sektor-sektor sosial yang dikorbankan oleh sistem hari ini ke dalam sebuah “koalisi luas/lebar”. Ini penting untuk mengubah perimbangan kekuatan agar menguntungkan klas-klas atau sektor sosial yang beroposisi terhadap rezim sekarang.

Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut