Sejumlah Organisasi Mahasiswa di Lampung Gelar Diskusi Tolak Kenaikan BBM

Sejumlah organisasi kemahasiswaan Lampung yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembela Aspirasi Rakyat (Gempar), Kamis malam (06/11), menggelar diskusi terbuka membahas soal wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Organisasi yang terdiri dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Kesatuan Mahasiswa Hindu-Dharma Indonesia (KMHDI), BEM Unila, BEM Umitra, BEM STAH Lampung, BEM IBI Darmajaya, BEM Polinela dan UKMBS UBL ini cukup banyak mengkritisi kebijakan sepihak pemerintah yang tidak pro dengan rakyat, salah satunya adalah soal kenaikan BBM.

Pasalnya, menurut ketua FMN,Agung Aditya, alasan defisit Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) tidak cukup mampu merasionalisasikan keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM, karena hari ini pemerintah tidak pernah serius menangani sistem pengelolaan migas indonesia, hingga hanya 14% kilang minyak yang dikuasai Indonesia, sementara 86% nya dikuasai asing. Disamping itu, agung juga mengatakan jika betul Indonesia belum mampu mengelola hasil minyak sendiri karena keterbatasan sumber daya manusia, artinya yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.“tapi sayangnya hari ini pendidikan telah diprivatisasi dan masyarakat susah mendapatkan akses pendidikan yang layak” ujarnys.

Hal senada juga disampaikan Rismayanti Borthon, Ketua LMND Bandar Lampung, yang mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat, bahkan untuk setiap persoalan defisit APBN, selalu memberikan solusi dengan mencabut Subsidi untuk Rakyat.

Tidak hanya itu, menurutnya kebijakan pemerintah yang menaikan BBM tidak diikuti dengan gerakan antisipasi kelonjakan berbagai macam kebutuhan masyarakat disektor barang dan jasa yang pasti akan terpengaruh pasca penetapan kenaikan BBM. “mustinya ada langkah konkret pemerintah untuk menangani inflasi akibat kenaikan BBM, semisal dengan menaikkan upah buruh sebelum menaikan harga BBM, karena kenaikan BBM akan berpengaruh pada daya beli buruh yang menurun akibat harga-harga kebutuhan yang melonjak” jelasnya.

Agung Azhari, Ketua UKMBS UBL, mengatakan  berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 bahwa segala jenis kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, ini yang harusnya menjadi acuan pemerintah untuk mengelola sumberdaya alamnya sendiri melalui BUMN. Dan jika alasan lain yang menyebut subsidi BBM tidak tepat sasaran, maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah menindak tegas oknumnya. “Yang perlu dibereskan adalah para cukong migas dan oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian benahi sistem tata kelola BBM sehingga tepat sasaran, bukan justru mencabut subsidinya” ungkapnya.

Terkait rencana pemerintah Jokowi-JK yang akan menaikkan harga BBM, Menteri Luar Negeri BEM-U KBM Unila, Ricko Pambudi, menilai hal tersebut adalah sebagai senjata pembunuh massal bagi jutaan rakyat Indonesia. Menurutnya, ditengah kondisi membludaknya pertumbuhan penduduk indonesia dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, pemerintah semakin memperburuk keadaan dengan menaikan BBM yang akan menyebabkan inflasi disemua sektor. “mungkin ini upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk di indonesia dengan membuat jutaan rakyat miskin mati perlahan” tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, Ketua PMKRI, Rizal Sinurat mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM. “Mengapa disaat harga minyak dunia turun pemerintah justru menaikan BBM? Ini tidak rasional, ketika harga minyak turun artinya pemerintah kan lebih ringan ketika memberikan subsidi. Dalam konsep bernegara, pemerintah harusnya melayani masyarakat dengan mengelola kekayaan alam kita demi kemakmuran rakyat” katanya.

Di akhir diskusi, Koordinator Gerakan Mahasiwa Pembela Aspirasi Rakyat (Gempar), Rahmatullah, mengatakan bahwa bertepatan dengan hari pahlawan, 10 November nanti, Gempar akan menggelar aksi mimbar bebas menolak kenaikan harga BBM di Tugu Adipura. Selain itu, para mahasiswa juga akan membuat posko penolakan kenaikan harga BBM sampai ada keputusan harga BBM dinaikkan. Selanjutnya, para Gempar juga akan menggelar aksi jalan kaki dan teatrikal di kantor Pemerintah Provinsi Lampung.

Devin Areansyah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut