SBY Dianggap Pro Pertanian Korporasi

SBY.jpg

Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tentang penurunan rumah tangga pertanian di Indonesia. Menurut BPS, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rumah tangga pertanian Indonesia berkurang 5,04 juta rumah tangga.

Sebaliknya, menurut BPS, jumlah perusahaan pertanian justru mengalami peningkatan pesat. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah perusahaan yang bergerak di sektor pertanian meningkat sebanyak  1.475 perusahaan atau tumbuh 36,77%.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menuding kebijakan ekonomi liberal sebagai biang masalahnya. Menurutnya, kebijakan ekonomi liberal telah menempatkan korporasi sebagai aktor utama dalam segala sektor pertanian, mulai dari alat produksi, cara produksi, hingga distribusi pertanian.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih.

Menurut Henry, kebijakan ekonomi liberal sudah dimulai tahun 1995, yakni saat Indonesia ikut meratifikasi WTO. Lalu berlanjut lagi melalui kebijakan Letter of Intent (LOI) tahun 1998. Dan hal ini kian massif selama 10 tahun pemerintahan SBY.

“Jadi, selama 10 tahun pemerintahannya, SBY telah gagal mensejahterakan kaum tani, tetapi malah berpihak kepada korporasi-korporasi pangan,” kata Henry.

Ia mengatakan, janji-janji Presiden SBY untuk mendistribusikan lahan kepada kaum tani, yakni melalui program pembaharuan agraria nasional (PPAN), hanya omong kosong belaka. “Jumlah petani makin berkurang, Indonesia semakin tergantung impor mulai dari beras, kedelai, sapi, bawang putih, dan lainnya,” tegasnya.

Henry mendesak pemerintah segera mencari jalar keluar dari persoalan ini. Ia menegaskan, pertanian berbasis korporasi bukan hanya mengancam kemanusiaan, tetapi juga mengancam kelestarian alam, seperti penembangan hutan untuk kelapa sawit hingga bahan pangan impor yang boros bahan bakar.

Ia juga mendesak agar pemerintah segera menjalankan sistem ekonomi yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan petani sebagai soko guru pertanian Indonesia. Ia juga mendesak dilaksanakannya reforma agraria yang mengacu pada UU nomor 5 tahun 1960 (UUPA 1960).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut