SBY Dan Rasa Malu

Ada yang janggal dari pernyataan Presiden SBY saat perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2564 di Jakarta, Selasa (19/2). Presiden SBY menilai rasa malu di tengah masyarakat sudah mulai merosot.

Menurut Presiden SBY, hal itu terlihat dari masih terjadinya korupsi, kongkalikong, kekerasan, fitnah, caci maki, dan berbagai keburukan lainnya. “Itu adalah tanda-tanda merosotnya rasa malu dalam kehidupan masyarakat kita. Situasi ini sungguh memprihatinkan kita,” kata SBY.

Lebih lanjut, Presiden SBY menegaskan, rasa malu memudar karena tergerus nilai-nilai materialistik, kepentingan sesaat, dan praktik jalan pintas. Dan, seperti biasanya, Presiden menyampaikan keprihatinan atas merebaknya praktek korupsi di tanah air.

Pernyataan Presiden SBY di atas cukup janggal. Pertama, Presiden SBY seakan ingin menempatkan dirinya sebagai manusia bijaksana di tengah lingkungan sebuah bangsa yang sedang rusak. Ia seolah-olah bertindak sebagai “manusia suci” di tengah kerumunan orang jahat.

Padahal, kalau kita melihat secara jujur, SBY merupakan bagian terpenting dari berbagai masalah kebangsaan saat ini. Partainya Presiden SBY, yakni Demokrat, sedang dikepung banyak kasus korupsi. Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat tersangkut kasus korupsi.

Pekan lalu, anak Presiden SBY yang anggota DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, tertangkap basah membolos dari Sidang Paripurna DPR. Ibas hanya mengisi absensi kemudian meninggalkan rapat. Bahkan, dari berbagai pemberitaan di media massa, seolah-olah anak Presiden SBY itu menikmati perlakuan khusus selama menjadi anggota DPR.

Beberapa minggu terakhir juga tersebar isu tak sedap terkait dugaan SBY dan keluarganya tidak transparan terkait pelaporan pajak kekayaannya. Bayangkan, kalau orang nomor satu di Republik ini tidak transparan soal kekayaan dan laporan pajaknya, bagaimana dengan warga negara yang lain?

Presiden SBY juga tidak merespon, bahkan terkesan menutup-nutupi, berbagai tudingan kelompok oposisi terkait dugaan keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam dua skandal korupsi besar, yakni Bank Century dan BLBI. Akibatnya, muncul kesan seolah-olah Wapres Boediono tidak bisa tersentuh oleh proses hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan dirinya. Prinsip equality before the law (semua sama di mata hukum) seakan tak berlaku di sini.

Ketika Presiden berbicara soal rasa malu, ia tidak bercermin pada dirinya, keluarganya, partainya, dan pemerintahannya. Presiden SBY seakan lupa bahwa dirinya, keluarganya, partainya, dan pemerintahannya gagal memberikan teladan yang baik terhadap bangsanya.

Kedua, Presiden SBY berupaya menarik berbagai persoalan kebangsaan itu dari bingkai struktural, yakni relasi ekonomi-politik, dan menempatkannya dalam bingkai moralitas belaka. Ini merupakan jalan pintas untuk cuci tangan dari berbagai persoalan bangsa. Selain itu, dengan menempatkan berbagai persoalan bangsa dalam kerangka moral, SBY berusaha menggiring kita untuk melihat persoalan itu sebagai persoalan individual atau oknum semata.

Padahal, dalam benak kami, berbagai persoalan kebangsaan sekarang, termasuk korupsi, tidak terlepas atau direproduksi oleh pilihan kebijakan ekonomi-politik pemerintahan SBY. Menurut kami, meluasnya praktek korupsi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan ekonomi yang menempatkan motif mencari keuntungan sebesar-besarnya di atas kemanusiaan, yang hanya mengejar pertumbuhan tetapi melanggengkan ketidaksetaraan, yang mempromosikan komoditifikasi terhadap seluruh barang publik dan sumber daya. Itulah sistim kapitalisme.

Sistem itu, seperti dikatakan oleh filsuf India, Dr Vandana Shiva, tak mengenal makna kehidupan, tidak punya nilai, tidak punya etika, tidak punya rasa keadilan, tidak mengenal rakyat, tidak memberi tempat pada kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Sebaliknya, kata Vandana Shiva, sistem itu hanya mengenal konsumtivisme dan keserakahan.

Ketiga, dalam pidato SBY itu ia terang-terangan menyebut kata “fitnah” dan “caci-maki” untuk menandai merosotnya rasa malu di tengah masyarakat. Kelihatannya, Presiden SBY gerah dengan kritikan luas dan pedas dari berbagai sektor masyarakat terhadap pemerintahannya.

Selama SBY berkuasa, ia memang sering menjadikan kata “fitnah” sebagai senjata efektif untuk menangkis kritikan publik atas pemerintahannya. Padahal, SBY seharusnya menjadikan kritikan itu sebagai momen pembelajaran dan evaluasi terhadap diri dan kebijakannya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • vivi

    hahaha loh emang SBY masih punya ke (MALU) an