SBY-Boediono Didesak Hentikan Praktek Neoliberalisme

Puluhan massa yang tergabung dalam “Gerakan Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945” mendatangi gedung DPRD Sulawesi Tengah, Jumat (28/10). Mereka mendesak pemerintah SBY-Boediono untuk menghentikan praktek ekonomi Neoliberalisme dan kembali ke cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pondasi ekonomi nasional.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi yang terdiri dari LMND, PRD, dan SRMI ini menganggap kehidupan berbangsa dan bernegara saat sudah melenceng jauh dari semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

“Pemerintah SBY-Boediono lebih tunduk dan setia pada sistem ekonomi neoliberalisme. Mereka menggadaikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada penguasa asing, bukan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” teriak Ketua KPK PRD Palu, Suaib, dalam orasinya.

Mereka juga menganggap rejim SBY-Budiono telah melakukan pelanggaran, penghianatan, dan penyelewengan terhadap konstitusi. Salah satu amanat konstitusi yang dikhianati itu adalah soal fondasi ekonomi yang sudah diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

Massa aksi yang dipimpin oleh Zaenal, ketua LMND Palu, sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian saat mau memasuki halaman gedung DPRD Sulawesi Tengah. Aksi dorong-dorongan antara massa aksi dan polisi pun terjadi. Beruntung, koordinator lapangan segera turun tangan untuk mengendalikan situasi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut