SBY, Bapak Privatisasi Indonesia

Era pemerintahan Bung Karno pantas disebut sebagai “peletak dasar industrialisasi nasional”. Pada masanya, sekitar 90% perusahaan perkebunan asing berpindah ke tangan Republik Indonesia, dan sekitar 246 pabrik atau perusahaan asing berhasil dinasionalisasi.

Tidak hanya itu, Soekarno telah membangun sejumlah industri di dalam negeri, yaitu  pabrik Baja Trikora pada 1962-kini bernama PT Krakatau Steel-dan Semen Gresik pada 1953.

Sayang sekali, setelah rejim Soeharto berkuasa, perusahaan-perusahaan itu bukannya dikembangkan dengan baik, malah dijadikan lahan korupsi bagi keluarga dan kroninya. Dengan argumen hendak membersihkan korupsi dan kesalahan manajemen di dalam BUMN, rejim-rejim neoliberal pasca reformasi telah mengobral murah keseluruhan perusahaan-perusahaan tersebut.

Periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN, namun yang terprivatisasi ada 12 BUMN. Sementara di jaman SBY, dalam setahun terdapat 44 BUMN yang langsung “dilego” kepada pihak asing. Dengan agresifitasnya dalam mengobral “BUMN”, SBY pantas disebut sebagai bapak privatisasi Indonesia.

Namun, fakta menunjukkan bahwa privatisasi tidaklah semulia apa yang dikatakan ekonom neoliberal, yaitu perbaikan manajemen, efisiensi, dan perbaikan produksi. Sebaliknya, privatisasi hanya menjadi mekanisme transfer kekayaan dari tangan publik kepada segelintir swasta, juga sebagai skema penghancuran ekonomi nasional yang potensial oleh negeri-negeri imperialis.

Lebih jauh lagi, kebijakan privatisasi punya motif dan tujuan yang selaras dengan misi kolonialisme di masa lalu.

Pertama, privatisasi menghilangkan kontrol atau monopoli negara terhadap produksi barang dan jasa, sehingga nantinya akan semakin bergantung kepada impor dan produk dari luar. Pemerintah akan kesulitan untuk mengontrol harga, terutama harga kebutuhan pokok, karena cabang-cabang produksi sudah dikuasai oleh pihak asing.

Kedua, privatisasi menghilangkan akumulasi ekonomi nasional yang menguntungkan, khususnya pendapatan dari aktivitas BUMN. Akibatnya, negara semakin bergantung kepada pajak dan utang.

Ketiga, negara kehilangan tuas strategisnya untuk mengalihkan penghasilannya ke sektor-sektor ekonomi dan belanja sosial, mengatur penciptaan lapangan kerja, dan pembukaan wilayah-wilayah investasi baru, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

keempat, privatisasi justru akan menjadi lahan subur untuk korupsi dan suap, yang melibatkan segelintir miliarder dari perusahaan multi-nasional dan para politisi korup pendukung privatisasi.

Disamping itu, harga jual perusahaan-perusahaan nasional yang diprivatisasi seringkali merupakan “harga politik”, bukan harga yang ditentukan menurut potensi pasarnya. Harga politik ini dimaksudkan untuk menyuap rejim berkuasa, partai politik pendukung privatisasi, dan ekonom-ekonom yang menjadi juru-bicaranya.

Harga politik inilah yang terjadi dalam kasus “obral murah” PT. Krakatau Steel oleh rejim SBY-Budiono. Meskipun negara jelas-jelas dirugikan, namun mereka selalu berusaha bersembunyi dibalik argumen dangkal dan irasional.

Jangan berharap cerita sukses terkait privatisasi, pengalaman privatisasi di berbagai belahan dunia justru menceritakan kenyataan pahit, seperti PHK massal, penurupan upah, kenaikan harga kebutuhan masyarakat secara drastis, pembengkakan utang luar negeri, terbengkalainya infrastruktur dan layanan publik, dan lain sebagainya.

Janji-janji mengenai efisiensi, peningkatan produksi, alih teknologi, dan perbaikan manajemen hanya merupakan “tiupan angin surga”. Pada kenyataannya, privatisasi akan mempercepat kerapuhan ekonomi nasional, terutama jika pembelinya adalah perusahaan multinasional. Keputusan-keputusan tentang lokasi pabrik, tingkat investasi dan pekerjaan, akan tunduk pada strategi-strategi global para direktur perusahaan multinasional.

Pendek kata, apa yang menjadi tujuan kolonialisme di masa lalu, adalah juga tujuan utama privatisasi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai sumber penyedia bahan baku, pasar bagi produk negeri-negeri maju, eksploitasi tenaga kerja, dan tempat mengembang-biakkan capital negeri maju (investasi).

Jika di saat pemilihan SBY menolak disebut neoliberal, maka penjualan Krakatau Steel sekarang merupakan bukti bahwa SBY memang “neoliberalis tulen”.

Kita tidak harus menunggu lama hingga seluruh asset nasional kita diobral sampai habis oleh SBY, sebab jika itu dibiarkan terus-menerus, bukan generasi sekarang saja yang akan tertimpuk kemiskinan dan kesengsaraan, tetapi generasi masa di masa depan pun akan kehilangan harapan.

Oleh karena itu, mari bersama-sama membangun gerakan anti-privatisasi secara massif untuk menghentikan privatisasi BUMN ini. Salah satu caranya, adalah menggalang petisi atau konsultasi rakyat, yaitu mendatangi rakyat dari rumah ke rumah, untuk meminta dukungan menolak privatisasi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • leo

    Saya dukung pak. Mari kita pertahankan rumah kita. Saya siap mengemban tugas pak. Mari kita bangun gerakan dan kesadaran karena masyarakat kita hampir semua buta politik, bahkan yang berpendidikan sekalipun.

  • leo

    Saya dukung Pak. Mari kita bangun gerakan dan kesadaran karena masyarakat kita masih banyak yang buta politik, bahkan mereka yang berpendidikan. Kita pertahankan rumah kita. kira2 tindakan konkrit apa selanjutnya agar tidak hanya wacana?

  • Bung Rudi Hartono,

    Sebenarnya, dengan memberlakukan UU nomor 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Hasil-hasil Perundingan Putaran Uruguay dan Pembentukan WTO, yang dilakukan oleh Suharto, Indonesia sudah membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya barang dan jasa dari luar negri ke Indonesia. Selain itu, UU tersebut juga membuka lebar-lebar pintu bagi penanaman modal hingga 100%. Ditambah lagi dengan pemberlakuan IPR (Intellectual Property Rights) atau HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), maka banyak ‘komoditi’ nasional yang semula adalah produk yang terkait dengan kehidupan budaya Indonesia (misalnya, patung Bali dan hasil-hasil kerajinan rakyat, jamu, lagu-lagu) yang tiba-tiba sudah di-paten-kan di luar negeri oleh orang asing.

    Nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan musnah dilindas oleh maraknya individualisme.

    Inilah perbenturan nyata antara nilai-nilai sejati Pancasila (Gotong Royong) dengan nilai-nilai individualisme yang melahirkan ‘free fight liberalism’.

    Konsekuensinya, tidaklah aneh bin ngajaib kalau timbul pertanyaan “Masihkah kita merdeka?” – menurut definisi Bung Karno tentang Kemerdekaan adalah Trisakti.

    Dan berdasarkan pertimbangan itulah, maka Universitas Bapperki mengubah namanya menjadi Universitas Res Publica (salah satu judul pidato Bung Karno), dan kemudian menjadi Universitas Trisakti.

  • Randy Hendrawanto

    di tengah-tengah anjloknya kepercayaan rakyat kepada pemerintah,karena mewabahnya korupsi maka privatisasi bukan menjadi jalan kesesatan,karena akan membuka lebar jalan transparansi dan juga asalkan prosentase kepemilikan pemerintah masih diatas 50%. optimalisasi kontribusi terhadap APBN juga dapat terjadi, karena lebih efisien dan profesional……… Rakyat malah pesimis jika 100% di kontrol pemerintah….