Sawit Dan Potensi Ekonomi Nasional

Meskipun Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, tetapi rakyat Indonesia tetap saja dibuat menjerit-jerit oleh kenaikan harga minyak goreng.

Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Dari kisaran produksi minyak sawit sebesar 22 juta ton per-tahun, sekitar 90% diperuntukkan untuk ekspor. Dengan begitu, hanya 10% produksi minyak sawit Indonesia yang diperuntukkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Lebih parah lagi, dari total 9,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia, sebagian besarnya di kuasai oleh pihak asing dan swasta. Bahkan, Malaysia, negara tetangga kita yang juga penghasil sawit, telah menguasai 20% lahan sawit di Indonesia. Selain pihak asing, swasta nasional juga sangat mendominasi kepemilikan lahan dan produksi sawit dalam negeri.

Dari data orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes, diketahui bahwa sebagian besar mereka menjadi kaya raya karena berkecimpung di usaha produksi dan ekspor minyak sawit. Mereka-lah yang menangguk untung besar dari “rejeki nomplok” naiknya harga CPO dunia.

Ada masalah dengan situasi di atas itu. pertama, kepemilikan oleh asing dan swasta telah menyebabkan perampasan tanah milik rakyat secara massif, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Mari kita lihat data yang disampaikan oleh Sawit watch: bahwa dari 650 kasus konflik lahan di pulau sumatera sepanjang tahun 2010 lalu, sekitar 70%-nya adalah perkebunan sawit.

Kedua, karena kepemilikan sawit berada di tangan asing dan swasta, tentu saja dengan logika profit di kepalanya, maka orientasi produksi sawit bukan ditujukan untuk kepentingan nasional, melainkan untuk melayani ekspor.

Sebagaimana pernah diterangkan oleh Frantz Fanon, salah seorang tokoh pejuang anti-kolonial dan pembebasan nasional dari Afrika, bahwa kebiasaan mengekspor bahan-bahan mentah kepada negeri-negeri imperialis adalah warisan buruk dari kolonialisme. Ini sengaja diciptakan untuk menghambat perkembangan tenaga produktif di negara bekas jajahan, memelihara ketergantungan ekonomi, dan membawa pindah nilai-tambah ke negeri-negeri imperialis.

Oleh karena itu, mengingat bahwa jutaan rakyat Indonesia bergantung pada perkebunan sawit, juga kenyataan bahwa produksi sawit sangat penting bagi ekonomi nasional, maka kita tidak bisa menghapusnya begitu saja.

Apa yang perlu dilakukan adalah merubah bentuk kepemilikan dan orientasi produksinya. Menurut kami, sudah saatnya kepemilikan lahan sawit diserahkan kepada rakyat, tentunya dengan bantuan kredit dari pemerintah. Kami tertarik dengan apa yang dicontohkan PRD di Lampung Barat, dimana para petani sawit bisa menjalankan produksi dengan baik.

Dengan mendorong kepemilikan lahan sawit di tangan rakyat, maka praktek perampasan lahan pun bisa dikurangi. Disamping itu, keuntungan dari produksi sawit bisa mengucur pada rumah tangga rakyat, bukan lagi kepada segelintir orang kaya di Indonesia.

Selain itu, sudah saatnya orientasi produksi sawit ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, dengan membangun industri pengolahan sawit dan produk turunanya. Cara ini sekaligus menyediakan basis untuk pengembangan industri nasional, menyerap tenaga kerja banyak, dan membuat proses penciptaan nilai tambah berlangsung di dalam negeri.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Terimakasih sudah berbagi infonya 🙂
    Sangat menarik 🙂