SAKTI: 7 Pelanggaran Polisi Saat Penanganan Demo BBM Di Medan

Dewan Pimpinan Nasional Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) mendatangi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Senin (24/6/2013), untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM saat penanganan aksi massa menolak kenaikan harga BBM di Medan, Sumatera Utara.

Dalam pelaporan tersebut, Ketua Umum SAKTI Standarkiaa Latif membeberkan tujuh pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait penanganan aksi protes.

Pertama, pelanggaran atas UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 1 ayat 4 tentang penyiksaaan; pasal 4 ayat 2 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil; pasal 4 tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; pasal 33 ayat 1 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya; dan pasal 35 tentang hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Kedua, pelanggaran atas UU No 5 /1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Ketiga, pelanggaran terhadap UU No. 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Keempat, pelanggaran atas UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Khususnya Pasal 7 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1) melindungi hak asasi manusia; 2) menghargai asas legalitas; 3) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan 4) menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 13 ayat (3) yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kelima, pelanggaran atas UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf a, yang mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

Keenam, pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, khususnya: Pasal 3 mengenai Prinsip dalam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yakni a. legalitas, yaitu pelayanan atas pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. perlindungan HAM, yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM; c. kepastian hukum, yaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian di muka umum guna menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan serta terwujudkanya kepastian hukum;

Pasal 9: Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1) memberikan pelayanan secara profesional; 2) menjunjung tinggi HAM; 3) menghargai asas legalitas; 4) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan 5) menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 18: Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, bertujuan untuk: 1) memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapatdi muka umum; 2) menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan 3) menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Ketujuh, pelanggaran terhadap UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni khususnya penetapan para tersangka serta pelanggaran hak  untuk didampingi oleh penasehat hukum sejak pertama kali ditetapkan sebagai tersangka ,juga pelanggaran atas hak untuk menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut DPN SAKTI juga mendesak Komnas HAM untuk membentuk Tim Investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polresta Medan saat menangani aksi protes kenaikan harga BBM.

Untuk diketahui, pada tanggal 17 Juni lalu, berbagai organisasi mahasiswa dan rakyat di Medan, yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa dan Rakyat (BARAK), menggelar aksi massa menolak kenaikan harga BBM.

Awalnya, aliansi BARAK menggelar aksinya di kantor DPRD Sumatera Utara bersama kelompok lainnya. Namun, siang harinya aliansi BARAK menggeser aksinya ke kampus Universitas HKBP Nommensen. Di sana aktivis BARAK menggelar mimbar bebas, pemblokiran jalan, dan membakar ban bekas.

Pada pukul 21.30, massa aksi mendengar kabar dari Jakarta, bahwa DPR-RI menyetujui kenaikan harga BBM. Situasi itulah yang memicu kemarahan mahasiswa dan rakyat di sekitar kampus HKBP Nommensen untuk merusak restoran KFC yang berada di dekat kampus.

Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 23.00 WIB, polisi datang untuk membubarkan aksi dengan menggunakan tembakan, water canon, dan kekerasan. Dalam kasus inilah, menurut temuan SAKTI, terjadi tindakan pelanggaran, seperti penyerangan tanpa peringatan atau aba-aba sesuai dengan SOP (Standard Operating  Prosedur), penembakan, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain.

Akibatnya, 87 orang ditangkap,  5 mahasiswa kritis akibat tembakan dan penyiksaan, dan 126 mengalami bocor di bagian kepala. Selain itu, sejumlah aktivis mengalami tangan dan kaki patah, gigi rontok, muntah darah dan lain-lain.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • cinta_damai

    Ente kebanyakan teori bung, dimana2 aksi anarkis hrs ditindak tegas, gigi copot, kepala bocor itulah resikonya klo aksi ga bener, lain kali kasi tulisan solutif bukan provokatif :). HAM sll dijadikan tameng buat manusia2 bejat macam ente, smoga cepet sadar n kembali ke jln yg benar